Ads




» » » » » » Atasi Kisruh PPPSRS, Pemkot Bogor Harus Segera Terbitkan Perwali

KOTA BOGOR - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor disarankan untuk segera memiliki regulasi terkait kepengurusannya Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) baik Perda maupun Perwali. Pasalnya, aturan itu sebagai solusi dualisme kepengurusan yang saling mengakuisisi pengelolaan antara pemilik unit dan pengembang. 

Pengamat Tata Kota, Yayat Supriyatna mengatakan, harus mengacu pada peraturan perundang-undangan rumah susun. Sisi lain, PPPSRS harus netral. Artinya baik adanya keterlibatan antara pengembang dan penguni pemilik kedua belah pihak haruslah netral. 

"Penghuni juga bukan mewakili kepentingan pengembang. Jadi betul-betul yang terwakili itu jelas keduanya, PPPSRS dengan mengacu peraturan perundang-undangan rumah susun bisa mencari jalan keluar atas konflik. Hanya saja, terkadang PPPSRS bersingungan dengan prinsip pengelolaan. Ini berkaitan dengan permasalahan iuran IPL. Kemudian dalam penetapan aturan dan menyangkut persoalan kewenangan," katanya.

"Jadi kalau tidak tegas dan jelas itu. Pengembang mau interpensi di mananya dan ini konflik antara warga dan pengembang karena masing-masing merasa memiliki hak di dalammnya," sambungnya. 

Dalam berbagai kasus, tambah Yayat, pengelolaan dalam berbagai kepentingan pengembang takut menguasai apartemennya. Oleh karenannya, kasus ini perlu ada mediasi pemerintah. Selain itu, perlu diterbitkan Perwali (Peraturan Wali Kota) yang mengatur PPPSRS. 

"Karena di Bogor belum banyak dan masih mengacu internal masing-masing pengembang. Nah, Pemkot inisiatif perwali dulu lah sebelum pegangan awal sementara sampai ada aturan yang bersifat definitif karena kalau perda terlalu panjang, ini mengatur apartemen rumah susun, rumah susun minim," tambahnya.

Disisi lain, Komisi III DPRD Kota Bogor melalui anggotannya Andriansyah menuturkan, bersedia menampung aspirasi sengketa keperngurusan PPPSRS Apartemen Bogor Valley.

"Regulasi mengenai PPPSRS itu bukan ditunjuk tetapi di pilih. Mereka bukan ASN, tetapi yang namannya Rukun warga seperti PPPSRS dari masyarakat," ujarnya.

Andri menilai, perlu ada regulasi yang jelas. Pasalnya, Kota Bogor sebagai kota yang sudah banyak memiliki apartemen. Oleh karennya, harus segera di atur. "Jadi kalau bicara regulasi tidak ada pemkot kemana saja regulasi pembentukan PPPSRS," ungkapnya. 

Selain itu, anggota Bapemperda Kota Bogor, Edi Darmawansyah menjelaskan, ada anggota perda yang diusulkan pemerintah. Namun selama tiga tahun menjabat sebagai anggota Dewan, belum ada perda mengenai PPPSRS masuk ke Bapemperda. "Yang disusun pemerintah itu draf perdannya disusun dulu pemerintah. Kalau sudah belum selesai. Jika memang ada dibagian hukum," katannya. 

Sementara itu, Sekretaris Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperumkim) Kota Bogor, Lorina Damastuti mengungkapkan, Pemkot Bogor tengah mempelajari permasalahan sengketa tersebut. Namun, ia menegaskan pemkot sama sekali belum memproses AD/ART PPPSRS, artinya belum ada kepengurusan PPPSRS yang dilantik. "Sedang dibuat perwali tentang pembentukan PPPSRS dan sedang dibahas dengan bagian hukum," terangnya.(MTH)

About bidiknusantara com

Terima kasih telah mengunjungi Bidik Nusantara, Untuk informasi publikasi, liputan dan iklan hubungi redaksibidiknusantara@gmail.com atau 081317043003
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar :

Leave a Reply