» » » » » Panwaslu Kabupaten Bogor Gandeng Insan Pers Lakukan Pengawasan Pilkada 2018

KAB.BOGOR - Panwaslu Kabupaten Bogor menggelar pertemuan dengan Insan Pers dalam rangka Sosialisasi Pengawasan Partisifatif sebagai salah satu proses tahapan pelaksanaan Pilkada Kabupaten Bogor tahun 2018 dan sekaligus Buka bersama, bertempat  Aula Meeting Room Krakatau M-One Hotel Jalan Raya Jakarta Bogor, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Selasa, (12/06/2018).

Dibuka langsung oleh Ketua Panwaslu Kabupaten Bogor, Ridwan Arifin didampingi Koordiv Pencegahan dan hubungan antar Lembaga, Burhanuddin, Koordiv hukum dan penindakan pelanggaran, Irfan Firmansyah, S.Pd serta Kepala Sekretariat Panwaslu, Tri Subiati, S.Sos., M.Si. Imam Sunandar, staf Ahli Divisi Pencegahan dan hubungan antar lembaga, dengan menghadirkan Yusfitriadi Peneliti Senior Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) selaku Narasumber dalam acara tersebut.

Selain para anggota yang tergabung dalam Ikatan Wartawan Online (IWO) Bogor Raya, daalam acara tersebut juga hadir di antaranya para awak media baik Media Cetak dan TV.

Ketua Panwaslu Kabupaten Bogor Ridwan Arifin, mengajak para awak media untuk berpartisipasi dalam menyebarkan informasi yang bisa memberikan edukasi bagi masyarakat terkait Pilkada yang akan digelar pada tanggal 27 juni 2018 mendatang.

"Dikarenakan, Kami menyadari sangat kekurangan sumber daya manusia untuk mengawasi 40 kecamatan di Kabupaten Bogor, dengan beranggotakan hanya 17orang. oleh karna itu Media merupakan satu peran penting dalam proses demokrasi yang akan berlangsung," ungkapnya ketika memberikan sambutan.

Ia berharap, dengan peran serta media, masyarakat bisa lebih Cerdas dalam memilih sehingga proses Pilkada dapat berlangsung aman, lancar dan sukses sesuai harapan kita semua," harapnya.

Sementaraitu, Yusfitriadi Peneliti Senior Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) yang sekaligus narasumber  acara tersebut menutur, dalam pelaksanaan pesta demokrasi, dibutuhkan sinergitas antara Stakeholder peserta pemilih yang terdiri dari Pemilih, KPU, Bawaslu dan DKPP. Media masa selaku pemantau dan pemgamat, DPR, Pemerintah, Penegak Hukum serta Institusi khusus.
 
"Karna jika di bandingkan dengan pemilihan di luar negeri yang tidak ada pengawas, memang di Indonesia ini cukup unik di sebabkan bentuk ketidakpercayaan masyarakat jadi harus ada pengawas. karna Pragmatisme pemilih sudah menjadi budaya, kecerdasan pemilih masih jauh dari harapan," pungkasnya. (Tim IWO)

About bidiknusantara com

Terima kasih telah mengunjungi Bidik Nusantara, Untuk informasi publikasi, liputan dan iklan hubungi redaksibidiknusantara@gmail.com atau 081317043003
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar :

Leave a Reply