Update

Bidik Channel

Peristiwa

Pendidikan

Pariwisata

Sejarah

Infotainment

Galery

» » » » » » » Mr. Kan : Bocah Tewas Di Monas Polisi Dan KPAI Harus Bertindak Tegas

JAKARTA - Pasal 76C UU Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak berbunyi : Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak.

"Saya menanggapi dan memberikan komentar secara pengamatan hukum atas kematian anak dibawah umur yang bernama Rizky Saputra di acara " UNTUKMU INDONESIA", di Monas, Sabtu 26 April 2018. Menurut pengamatan saya pribadi, Panitia yang paling bertanggung jawab tampaknya telah menempatkan atau artinya tidak adanya larangan membawa anak dibawah umur, berarti konteksnya diperbolehkan, sehingga disebut menempatkan," tutur Mr. Kan melalui Pers Rilis yang disampaikan kepada redaksi, Sabtu (5/5/18).

Disamping itu, Mr. Kan juga meduga adanya pembiaran perlakuan kekerasan terhadap anak dibawah umur, sebab panitia mengundang puluhan ribu orang untuk datang mengambil makanan gratis, sembako, hadiah-hadiah dan undian.

"Acara yang dibuat dan berlangsung tampaknya tanpa adanya antisipasi keamanan yang maksimal, seperti antisipasi bahaya desak-desakan atau dorong-dorongan dan persiapan medis yang cukup," ujarnya.

Sehingga, lanjut Mr. Kan, menurut pengakuan Ibu Komariah yang merupakan Ibu korban apa yang beliau lihat dan saksikan didepan mata kepala sendiri. "Ibu Komariah menyampaikan pada saat acara berlangsung terjadilah desak-desakan atau dorong-dorongan yang sampai terjatuhnya korban anaknya, yakni Rizky Saputra dan terinjak-injaknya hingga Rizky Saputra anak yang masih dibawah umur yang hingga akhirnya meninggal dunia," sambungnya.

Dia juga mengatakan, yang paling menyedihkan, Ibu Komariah sempat meminta tolong dengan panitia agar memberikan pertolongan kepada Rizky Saputra yang sudah dalam keadaan kejang-kejang. "Namun panitia mengabaikan dan memberikan jawaban kami tidak sempat, dan kami sibuk banyak urusan kerjaan bla bla," kata Mr. Kan.

Dalam konteks diatas  menurutnya, Ia menduga kuat didalam acara yang sedang berlangsung sudah terjadi adanya pembiaran dari panitia atau telah membiarkan kejadian perlakuan kekerasan anak dibawah umur yang pada akhirnya menyebabkan kematian korban Rizky Saputra.

"Kemudian kita bahas panitia yang mengatasnamakan ormas Forum Untukmu Indonesia, dan acara yang dibuat dengan tema "UNTUKMU INDONESIA" mengumpulkan puluhan ribu orang dengan undangan berupa kupon untuk datang ke suatu tempat dan berkumpul," paparnya.

Mr. Kan juga menduga, tampaknya memakai pakaian berwarna ciri khas tertentu, sebagian tamu undangan dijemput dengan Bus, yang turut mengundang membagikan kupon sebagian dari kalangan relawan ormas yang memiliki latar belakang unsur politik.

"Orang-orang yang berdatangan, selain harus merasakan antri ribuan orang yang hingga adanya desak-desakan atau dorong-dorongan, juga harus merasakan panas-panasan. Jadi saya menduga kuat acara UNTUKMU INDONESIA itu lebih kearah unsur politik dibadingkan unsur kegiatan berbuat sosial," tambahnya.

Karena yang Dia tahu, pada umumnya pembagian sembako tidak dengan cara seperti itu. "Umumnya pembagian makanan gratis dan sembako itu cukup dilakukan di wilayah RT/RW atau di panti-panti seperti panti asuhan anak-anak cacat, panti jompo dan lain sebagainya," jelas Mr. Kan

Dia menjelaskan, jika ingin membagikan dalam jumlah banyak, pada umumnya mungkin bisa membagi ke berbagai wilayah RT/RW dan berbagai wilayah panti-panti.

"Dki Jakarta ini kan besar dan luas sekali, mengapa harus mengumpulkan sekaligus puluhan ribu orang di monas dan membuat terekspos seperti itu?. Nah, jika sampai terbukti apa yang saya sampaikan diatas ini, memang benar adanya unsur acara politik yang sampai harus mengorban nyawa anak dibawah umur sangatlah tidak patut," ujarnya lagi.

Mr. Kan menegaskan, Khusus untuk pihak pelaku yang terbukti melanggar Pasal 76C UU N.35/2017, tentang Perlindungan Anak, yang menyebabkan kematian anak dibawah umur dapat dijerat sanksi pidana pasal 80 ayat 3 tentang perlindungan anak, ancaman hukuman pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal Rp 3 Miliar.

"Menurut pengamatan saya secara hukum, Kemungkinan besar minimal panitia yang paling bertanggung jawab dapat dijerat dengan pasal 359 KUHP. Akan tetapi didalam kasus ini, saya lebih fokus mengamati undang-undang tentang perlindungan anak, karena dengan adanya acara tersebut telah menyebabkan kematian anak dibawah umur yang tidak patut terjadi," tegasnya.

Karena itu, sambungnya, demi menciptakan rasa keadilan didalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan atau demi mengutamakan nilai-nilai prikemanusiaan yang adil dan beradab. "Maka sepatutnya pihak Kepolisian Republik Indonesia dan KPAI dalam kasus satu ini, agar dapat dengan tegas memberikan pembelajaran penting untuk panitia yang paling bertanggung jawab.
Sekaligus dalam contoh kasus ini agar dapat juga membawa rasa efek jera untuk memperlihatkan kepada seluruh masyarakat yang ada didalam Negara Republik Indonesia, agar selalu berhati-hati jika ingin membuat suatu acara yang mengumpulkan orang banyak ke suatu tempat," pungkas Mr. Kan Pengamat Hukum Dan Politik. (Red)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply