» » » » » » » » » » Pembangunan Toko Modern Trans Mart Tajur Mendapat Sorotan Dari Semua Pihak

BOGOR KOTA-BidikNusantara
Pembangunan Toko Modern Trans Mart di samping pintu Keluar masuk kendaraan  Komplek Pakuan Jalan Raya Tajur Kelurahan Pakuan, Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor mendapat sorotan dari beberapa intansi Pemkot Bogor. Di tambah lagi dengan pernyataan Plt Walikota Bogor Usmar Hariman beberapa waktu lalu yang menyatakan tidak cocok di bangun di jalur kerodit (macet), menurutnya belum tentu juga mendapatkan ijin.

Begitupun dengan Dishub melalui Kepala Bidang (Kabid) Laulintas Teo Flio Fatrocino Freitas S.STP.M.Si. yang menyatakan pendapat yang sama. Menurutnya sekasat matapun sudah bisa dilihat, ditambah lagi keluar masuk kendaran dari Kompelek Pakuan. 

"Jangankan di hari libur, di hari biasa saja anggota saya harus berdiri dari pagi sampai sore,"katanya. 

Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Peraja (Satpol PP) Kota Bogor, Herry Karnadi saat di temui di ruangannya mengatakan,  berdasarkan dengan pengalaman di tahun lalu yang akhirnya menjadi perhatian orang.

Saat pembangunan Trans Mart berada di Jalan Abdulah Bin Nuh, pada saat itu IMB nya yang masih di proses dan masa perusahanan sebesar itu nyari nyari dimana pimpinannya, ang akhirnya  tidak menyenangkan pihaknya begitupun dengan pihak pemkot. katanya selasa (27/02/17)

"Namu untuk Terans Mart yang berlokasi di Jalan Raya tajur sendiri, kita dari pihak Satpol PP sudah merespaon meskipun belum ada surat pelimpahan dari Dispeumkim. Karena melihat pengalaman di Yasmin dan bahkan dari minggu lalu sudah ada berita, media pun memberitakan lebih awal. Kita terbuka mata atas kejadian itu lalu saya perintahkan pak Pirman dan Pak Dany kesana secepatnya,"terangnya. 

Setalah di cek katanya,  disana belum ada kegiatan yang setruktur,  baru pengecekan  kepadatan tanah dan bongkar bongkar bangunan lama.

"Kemudian kita ketemu orangngnya, kitapun langsung menegur agar jangan sampai ada pembangunan setruktur dulu sebelum perijinannya lengkap. Namun kan kita tidak cek tiap hari, karena pengawasannya ada di Perumkin,"jelasnya.

Pihak Disperumkin sendiri lanjut Herry, pertanggal (23/02/18) itu, memberikan surat pelimpahan, bukan untuk soal Terans Martnyanya. Akan tetapi dia menyewa rumah tinggal untuk barak pegawai (mes kariawan) yang sedang di renovasi ulang dan dirapihkan oleh mereka.

"Meskipun itu hanya merenov bukan membangun dari nol, tetap saja harus memiliki alih fungsi IMB nya, ini sebagai pengalaman buat investor jangankan membuat banguna, Mes nya saja harus ada ijin. Terkait pemanggilan yang di layangkan Satpol PP dua minggu lalu hinga sampai saat ini belum ada yang  datang memberikan jawaban,"terangnya. 

Sementara itu, ditempat yang berbeda, Kepala Bidang Tata Ruang PUPR Kota Bogor, Junenti ketika ditemui diruangannya mengatakan, Informasi Peruntukan Ruang (IPR) atau Keterangan Ruang Kota (KRK) pada perinsipnya mengikuti sebagai bagaimana yang telah tercantun dalam  Perda 8 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Disitu  peruntukannya apa disebutkan dengan jelas, ketentuan  ketentuan banganannya, KTB berapa disebutkan dengan jelas juga GSBnya. sesuai kententuan teknisnya yang di ikuti.

"Informasi Peruntukan Tanah (IPT) dan KRK ini, siapapun bisa mendapatkan karna sekaranpun dengan bergabungnya Kementerian Agraria dan Tataruang (atrbpn) itu setiap proses-proses peralihan kepemilikan pertanahanpun harus memiliki keterangan peruntukan ruangnya," katanya Rabu (28/02/18)

Terkait dengan komentarnya PLT WaliKota Bogr diatas, Junenti menegaskan, kalau PUPR kan begini, yah. "Itu ada rencana tata ruang, ada pemanfaatan ada pengendalian, kalau ranah pengendalian instrumennya di perijinan, nah kalau buat kami tidak bisa menentukan, karena itu akan melibatkan beberapa unit kerja,"jelasnya. 

Menurutnya, kalau pernyataan PLT Walikot seperti diatas dirinya merasa kurang paham, karena jika pernyataan tersebut offisial atau resmi berartikan tinggal beliau memang tidak mengijinkan, hak kewenangan perijinan itu adanyakan di walikota. 

"Meskipun beliau PLT tetap saja akan kuasanya Kuasa Walikota. Kalau pernyataan-pernyataan seperti itu kan bisa saja salah sebut maknanya,  atau salah ucap, berbeda kalau itu resmi secara tertulis baik secara redaksi pernyataan,"tegas Junenti

Dikatakan Junenti, dirinya tetap akan melihat lagi, karena selain ketentuan ruang yang udah ada juga ingin dalamin dampak, makanya umumnya sesuai kriteria yang tehnis berlaku dengan luasan luas bangunan, atau luas lantai jadi di tentukan nantinya. Apakah dengan tekhnis lalulintas atau dengan Analisis Dampak Lalulintas  (Amdal lain),  nanti syaratnya apakah cukup dengan SPPL, UKL, ULP atau harus dengan dokumen Amdal itukan ada perosesnya. apakah nanti dia syaratnya cukup dengan daya dukung dan daya tampung ruangnya.

Disebutkannya pula,  kalau PUPR dari akses penatan ruang itu tidak menentukan secara mutlak, tapi masih ada pertimbangan pertimbangan lain. 

"Kami hanya mengeluarkan Informasi petuntukan ruang,  "bukan ijin" karena dikota dan kabupaten lain masih menggunakan istilah itu, IPR itu hanya sebatas rekomendasi, sementara ijin itu memprtimbangkan dari berbagai rekontruksi regulasi sesuai ranah  kewenangannya perangkat daerah,"imbuhnya.
Reporter: Gandi 

About bidiknusantara com

Terima kasih telah mengunjungi Bidik Nusantara, Untuk informasi publikasi, liputan dan iklan hubungi redaksibidiknusantara@gmail.com atau 081317043003
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar :

Leave a Reply