Update

Bidik Chanel

Peristiwa

Pendidikan

Pariwisata

Sejarah

Infotainment

Galery

» » » » » » » » Bastian P Simanjuntak: Ijazah di Tahan Sekolah, Legislatif Jangan Diam

Pendidikan merupakan solusi bagi persoalan-persoalan sebuah bangsa, dengan pendidikan diharapkan akan lahir pemimpin bangsa, dan berbagai tenaga ahli dibidang kehidupan. Tujuan didirikannya bangsa Indonesia sendiri salah satunya ialah mencerdaskan kehidupan bangsa. Karenanya tak boleh dan atas dasar apapun pendidikan dihambat.

Kasus penangguhan atau penahanan Ijazah dikarenakan iuran belum terbayar tak boleh terjadi lagi, terutama di Jakarta yang memiliki KJP Plus. Tentunya kasus-kasus penahanan ijazah merupakan bentuk pengingkaran akan tujuan bangsa ini berdiri. Selama ini legislatif kurang memberi perhatian akan hal ini, padahal mereka yang tak mampu bayar iuran merupakan pemilih mereka. Demikian dikatakan Bastian P. Simanjuntak Politisi Partai Gerindra DPD DKI Jakarta, Senin (05/02/18).

Menurutnya,  salah satu fungsi perwakilan rakyat, baik pusat maupun daerah ialah pengawasan dalam kerangka representasi rakyat. Karenanya kasus penahanan ijazah tidak boleh terjadi dengan dalih apapun, dan wakil rakyat terutama yang didaerah agar berperan aktif mengawasi hal tersebut. 

"Kita menilai pengawasan terhadap ditahannya ijazah oleh pihak sekolah masih lemah. Hal itu terungkap ketika Roisha, warga RT 01 RW 012 Kelurahan Pademangan Barat, Jakarta Utara pernah mengungkapkan ijazah anaknya ditahan sekolah kepada Anies saat masa kampanye,"ucapnya. 

Bastian mengungkapkan,  menurut Roisha, tunggakan SPP yang harus dibayar  masing-masing sebesar Rp 1 juta untuk SMP dan Rp 6 juta untuk SMK. Dalam contoh kasus ini, harusnya pihak legislatif Jakarta dapat memanggil pihak eksekutif guna membereskan permasalahan tersebut. 

"Barangkali masih banyak lagi kasus serupa yang tak diberitakan media. Fungsi pengawasan yang lemah dari DPRD Jakarta merupakan salah satu sebab masih adanya kepala sekolah yang berbuat demikian,"tegasnya. 

Disebutkannya bahwa pendidikan itu usaha bersama dari semua pihak, bukan hanya sekolah dan siswa maupun dinas terkait. 

"Karenanya DPRD Jakarta kedepan (2019) haruslah orang-orang yang peka akan kondisi rakyat, selalu berpikir dan bertindak atas nama rakyat, serta berpihak pada rakyat. Bila DPRD Jakarta mampu begitu, tentu nantinya akan lahir regulasi-regulasi pro-rakyat yang dibuat bersama eksekutif,"pungkasnya. 
Reporter: Red BN. 

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply