Ads




» » » » » » » » » Korban Penggusuran Di Bojong Gede Akan Adukan Ke DPRD Kabupaten Bogor

KAB.BOGOR-BidikNusantara
Atas tindakan Bupati Bogor yang arogan atas nama kekuasaan terhadap korban penggusuran di Bojong Gede akan mengadukan masalah ini ke DPRD Kabupaten Bogor

Pembongkaran bangunan milik warga Desa Bojong Gede, Kabupaten Bogor pada satu bulan silam (30 November 2017), telah menyimpan banyak kedengkian sosial yang akut dari para korban, akibat pemimpinnya yang tidak lagi mampu menghormati rakyatnya. Hal ini dikemukakan oleh kuasa hukum, R. Anggi Triana Ismail, S.H. seperti di sampaikan kepada bidiknusantara.com, Selasa (09/01/18). 

Dijelaskan Anggi, adapun kemarahan akut masyarakat Bojong Gede Kabupaten Bogor, diantaranya :

-Adanya surat ketetapan dari Bupati Bogor kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor yang tidak berdasarkan hukum;

-Tidak adanya sosialisasi sebelumnya kepada warga pemilik bangunan

-Tidak adanya ganti rugi atas perbuatan pembongkaran tersebut, kepada bangunan milik warga, seperak pun.

"Hal-hal diatas lah yang menyebabkan hati masyarakat Bojong Gede Kabupaten Bogor, murka kepada pemimpinnya yakni Bupati Bogor,"kata Anggi. 

Karena bagaimanapun katanya,  apa yang telah dibangun warga Bojong Gede Kabupaten Bogor, berasal dari keringat dan kerja kerasnya yang kemudian menjadi mata pencaharian sehari-hari, akan tetapi tiba-tiba pemimpin yang telah dipilihnya melalui pesta demokrasi kala itu, telah mendustainya atas nama kekuasaan namun tetapi penuh kearogansian (abuse of power).

Pada akhirnya ke-18 warga yang telah dibongkar bangunannya, meminta bantuan hukum ke Kantor Hukum Sembilan Bintang & Partner's. 

Bahwa atas adanya peristiwa hukum tersebut, Bupati Bogor beserta SKPD Kab. Bogor, diduga keras telah mengkhianati konstitusi negara yakni UUD 1945, Universal declaration Of Human rights, UU No. 5 Tahun 1960, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 40 Tahun 2008, Pasal 170 KUHP, Pasal 1365 KUH Perdata, dan masih banyak lagi.

"Atas dasar tersebutlah, insya allah kami selaku kuasa hukumnya, akan melakukan perhitungan melalui koridor penegakan hukum (law enforcement), tanpa ruang musyawarah.Ketentuan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Good Governance), sudah tidak lagi di ikhtiarkan dalam ruang demokrasi & HAM,"pungkasnya.  
Reporter: Sumburi.

About bidiknusantara com

Terima kasih telah mengunjungi Bidik Nusantara, Untuk informasi publikasi, liputan dan iklan hubungi redaksibidiknusantara@gmail.com atau 081317043003
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar :

Leave a Reply