Update

Bidik Chanel

Peristiwa

Pendidikan

Pariwisata

Sejarah

Infotainment

Galery

» » » » » » » » » Dr. Kun Nurachadijat "Mahar Politik Atau Sewa Perahu?"

Hingar bingarnya istilah istilah baru ternyata tidak hanya terjadi di aktifitas aktifitas di kalangan anak anak jaman "now", di ranah perpolitikan tanah air 2018 ini pun bermunculan istilah yang dulunya tidak pernah ada. 

Tidak tanggung tanggung, istilah baru yakni Mahar Politik diserap "paksa" dari istilah yang awalnya berasal dari salah satu fiqh Islam sebagai salah satu syarat sahnya suatu pernikahan.

Pemicu kian populer istilah "mahar politik" ini jelas, Pemilihan Umum Langsung, yang kini secara serentak sudah pada tahapan pendaftaran calon kontestan.

Mahar, yang dalam bahasa Inggris adalah _Dowry_ secara hakekat adalah tanda bukti kasih sayang antar dua insan berbeda jenis yang mengawali kehidupan bersamanya. Tidak ada bandrol apapun disana. Sang mempelai wanita yang memintapun dianggap sangat tidak etis jika menentukan apa mahar yang ia minta dari mempelai pria. Singkatnya, jumlah atau apa yang dimaharkan harus seikhlasnya dan sekemampuannya. Sangat indah sebenarnya definisi awalnya dari mahar itu.

Seiring di amandemennya UUD 45 yang mengubah secara radikal prosesi pergantian kepemimpinan mulai presiden hingga kepala daerah, dari proses demokrasi perwakilan menjadi demokrasi pemilihan langsung (pilsung) menjadikan salah satu "rukun" demokrasinya adalah harus adanya pasangan pimpinan yang ditawarkan kepada rakyat, yang rakyat sebagai konstituen harus pilih.

Dan persyaratan untuk masuk bursa estalase pemimpin yang rakyat pilih yang melalui jalur partai politik, harus berdasarkan jumlah kursi partai partai itu sendiri yang ada di dewan perwakilan dengan proporsi tertentu. Disinilah titik mulai gegap gempitanya istilah mahar dari fiqh Islam, dijadikan jurisprudensi, bagi gejala politik dimana terjadi jalinan "akad" suatu partai dengan calon kontestan pemilu.

Banyak istilah dari para akademis maupun pengamat atas "mahar politik" ini, namun benang merahnya sama, secara konvensi yakni tidak adanya bandrol atau harga _fixed_ tertentu.

Ada yang mempersepsi "mahar politik" sebagai "harga sewa" partai bagi siapapun calon kontestan. Alih alih agar lebih eufimis, maka partaipun dianalogikan sebagai perahu, sehingga ada istilah lain lagi atas "mahar" itu yakni "sewa perahu".

Hemat saya, tidak jadi soal dengan istilah serapan apakah itu "mahar politik" maupun "sewa perahu". Hanya saja, untuk keajegan logika, kedua istilah tersebut harus di _repotitioning_ atau diposisikan kembali apakah memang polanya identik dengan pola mahar dalam suatu pernikahan atau memang bersifat transaksional. Mari kita urai.

Pada suatu pernikahan, mempelai wanita meminta mahar, disana tidak ada yang dipertukarkan. Singkatnya, mahar disini lebih kepada tanda sayang dan perpindahan yang merawat. Dari wali si mempelai puteri ke suami barunya.

Lalu bagaimana halnya dengan yang kini lazim disebut mahar politik? Mahar ini timbul tidak begitu saja, namun calon kontestan atau tim suksesnya, sebut saja pemahar, memperoleh kursi sebagai simbol dukungan syarat keterwakilan konstituen yang telah suatu partai peroleh melalui segenap pengerahan aset aset politiknya. Bila demikian, istilah mahar politik sebaiknya digugurkan saja, karena secara substansial menyimpan suatu aktifitas pertukaran transaksional yang tersembunyi.

Demi marwah istilah mahar yang diserap dari fiqh Islam tidak mengalami peyoratif atau penurunan derajat makna, mari kedepannya kita biasakan dengan istilah "sewa perahu" daripada "mahar politik". Meskipun implikasi atas istilah "sewa perahu" itu terkesan sarkas dan memberi indikator bahwa terjadi kegagalan perkaderan dalam partai yang disewanya itu. 

Mengapa disewakan bak perahu jika memang partai itu memiliki stok kader kader handal untuk dikompetisikan sebagai kontenstan pada perhelatan pemilu? Atau partai partai politik selama ini memang hadirnya tatkala dipendaftaran calon hingga penghitungan suara saja, baik pemilihan eksekutif maupun legislatif, setelah itu hadir kembali di 5 tahun berikutnya. 

Apabila demikian, wajar bila perkaderan menghasilkan _zero growth_  kader kader handal. Partai politik, terimejkan menciptakan "industri" tersendiri, industri kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, yang menghasilkan peningkatan daya beli anggotanya di per 5 tahunan.

Sikapi saja ini sebagai tantangan bagi para partai politik agar dipemilu berikutnya dapat menampilkan kader kader yang pilih tanding dari kalangan partai politiknya itu sendiri. Jalankan perkaderan, itu kuncinya.

Oleh: Dr. Kun Nurachadijat.
Ekonom Iluni UI.
Pengamat Ekpol & Pendidikan Universitas Pakuan.

Kepala Dept Litbang Pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia.

Visi Merah Putih Founder

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply