Ads




» » » » » » » Cost of Politics VS Money Politics, Mengapa Tidak Bermoral?!

Terkait politik, ada istilah cost of politics & money politics. Sekilas kedua sama karena sama sama  menjadi expense seiring berjalannya suatu perhelatan pemilihan umum, ini bila dilihat dari kaca mata akuntansi.

Namun secara prinsip memiliki jurang pembeda. Dalam view ekonom, semua aktifitas arus jasa dan barang atau komoditi dari produsen ke konsumen pasti memerlukan pengorbanan atau cost. Berdasarkan premis ini, karena baik cost of politics dan money politics sama sama mengandung kata cost, berarti memang ada yang dikorbankan atau ditukar.

Sekarang kita lihat, apa yang ditukar? ternyata cost of politics adalah biaya atau pengorbanan yang timbul untuk memperlancar aset baik kasat maupun tidak kasat mata dalam memberikan hasil sesuai tujuan atau return.

Tujuan apa? Terserah, yang jelas ada tujuan yang terukur atau tujuan yang hanya bisa dirasakan.

Ini sepola dengan seseorang yang ingin bepergian demi suatu kesenangan, ada cost atau pengorbanan di sana baik itu waktu maupun uang. Seperti halnya mesin mobil, ia memerlukan oli pelicin agar tuas tuas seher bisa berputar membuat gerakan mesin terkonversi menjadi gerak putaran ban. Oli pelicin itulah cost of politics itu.

Lalu bagaimana halnya dengan money politics yang dalam bahasa Indonesia adalah Politik uang? Ternyata ia memiliki dua kemungkinan definisi, Pertama bisa diartikan bahwa "Dengan politik maka uang dapat dihasilkan". Kemungkinan berikutnya dapat didefinisikan  "Dengan uang maka lancarlah tujuan atau politiknya".

Jika kita sering mendengar betapa "nista" nya definisi _money politics_ menyertai penyelenggaraan politik, maka dipastikan yang dipahami itu Money Politics sebagai "uang yang memperlancar tujuan politik."

Lantas dimana masalahnya, mengingat uang itu salah satu fungsinya adalah means of exchange alias alat tukar?

Apabila kita lihat seseorang, sebut saja konstituen, yang pergi mendatangi Tempat Pemilihan Suara (TPS), maka pasti kita memaklumi adanya pengorbanan atau cost yang konstituen itu keluarkan, baik waktu, tenaga maupun ongkos.

Pertanyaan kemudian, apa yang membuatnya menjadi bertabrakan dengan norma norma masyarakat dalam berdemokrasi?

Sebetulnya bila timbul pergerakan uang dalam proses pemilu dari "oknum" kepada konstituen, berarti sudah ada pertukaran komoditi disana.

Mengapa "oknum" mau mengeluarkan dananya ( willingness to pay )? Karena "oknum" memerlukan jasa konstituen untuk menyoblos yang diusungnya. Itu masih bermoral.

Yang terlarang itu bila rakyat setelah menerima uang lalu diintimidasi agar WAJIB menyoblos kandidat tertentu sesuai arahan sang "oknum". Ini yang merusak norma demokrasi, karena rakyat yang dalam adagium _"Vox Populi Vox Dei"_ adalah "Suara Rakyat Suara Tuhan", terbelenggu menjadi "Suara Rakyat adalah Suara Intimidasian sang 'oknum'" atau _"Vox Populi Vox El Diablo"_ suara *Rakyat Suara Setan/Hawa Nafsu Duniawi*.

Tebarlah uang sebagai pengganti atas waktu dan tenaga yang telah konstituen korbankan dengan datang ke TPS, tidak perlu dibumbui dengan pemaksaan rakyat untuk melawan jargon demokrasi murni yakni LUBER (Langsung Umum BEbas Rahasia). Jadikanlah wahana derma.

Jangan jadikan rakyat, didongkrak daya belinya setetes saja, untuk "merana" selama 5 tahun ke depan.

Mari berpemilulah dengan sehat dan menyehatkan rakyat sang konstituen. Supaya Pemilihan Umum Langsung ini berjalan sesuai tujuan yang dimimpikan, biarkanlah mereka menyuarakan Vox Dei (Suara Tuhan [suara nurani) sebebasnya di bilik bilik TPS. Mungkinkah?!

Oleh :
Dr. Kun Nurachadijat.
Ekonom lulusan UI.
Pengamat Ekonomi, Politik & Pendidikan Universitas Pakuan.
Sekjen DPP Parfi.

About bidiknusantara com

Terima kasih telah mengunjungi Bidik Nusantara, Untuk informasi publikasi, liputan dan iklan hubungi redaksibidiknusantara@gmail.com atau 081317043003
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

1 komentar :

  1. Tujuan yang hanya bisa dirasakan, DR. Kun... menjadi positif apabila yg memiliki & mengusungnya merupakan pihak fundamentalis dengan reputasi bersih terpercaya dan dapat diandalkan baik oleh grassroot-nya sendiri maupun masyarakat. Saya yakin itu harapan kita semua yang berpikir vox populi vox Dei itu benar & nyata...
    Salam Swadek!

    BalasHapus