Update

Bidik Chanel

Peristiwa

Pendidikan

Pariwisata

Sejarah

Infotainment

Galery

» » » » » » » » » » Black Campaign Dan Negative Campaig, Perusak Demokrasi?

BOGOR KOTA-BidikNusantara
Tanpa terasa kita sudah masuk ke dalam proses pemilu kepada daerah langsung (Pilkada) berikutnya. Para kontestan sudah memastikan dirinya terdaftar di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Jika tidak ada masalah administratif, maka mereka akan sampai ke fase dimana tanda gambar mereka dicoblos oleh konstuen di 27 Juni nanti.

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dengan peraturan no 4 2017, pasal 1 ayat 22, 23 & 24 yang intinya KPUD membantu memfasilitasi kontestan dalam berkampanye. Ini jelas suatu break through atau terobosan pemerintah dalam rangka memperlancar perhelatan demokrasi langsung ini.

Namun meskipun  delivery packaging atau pengemasan kampanye sudah demikian terbantu KPUD, tetapi seperti pemilu pemilu terdahulu, distorsi berupa black campaign atau kampanye hitam dari masing masing kontestan masih saja menghantui. Kampanye ini berdasarkan pengalaman, sulit untuk KPUD dan panitia pengawas kelola. Sekalipun panwaslu sudah bertangan besi dalam menegakkan aturan. 

Apa pasal? Karena masih banyak yang menyamakan antara "kampanye hitam" dengan (negative campaign) atau "kampanye negatif". 

Kampanye hitam, lebih menjurus menjatuhkan pribadi pesaing yang dalam dunia akademis disebut dengan adhominem. Dengan tidak berdasarkan data fakta valid dan terandal. Memancing sentimen pribadi konstituen secara personal terhadap pesaing.

Sedangkan kampanye negatif, sejalan dengan pepatah bahwa "selalu ada dua sisi dari mata uang". Adalah hukum alam bahwa apapun dialam ini baik sisi positif maupun sisi negatif selalu berpasangan, tidak terkecuali termasuk karakter para calon konstestan pemilu.

Kampanye negatif mengangkat sisi yang lemah dari pesaing, dengan didasari data data obyektif yang bersangkutannya itu sendiri. Sampai disini, kampanye negatif masih bisa dimaklumi.

Singkat kata, "kampanye hitam" sudah menjurus ke arah fitnah dan bagi yang masih menerapkan kampanye itu demi pemenangan, baik sengaja atau tidak, dalam bahasa politis akademis, dikenal sebagai machiavelian yang tidak mengenal etika dan sportifitas. 

Penempuhan upaya segala cara ini sebenarnya adalah konsekuensi logis demokrasi madzab Free Fifght Liberalism yang sangat mengedepankan sisi keakuan. Membuat para kontestan pilkada satu dengan lainnya sebagai pesaing dan pilkada ini tidak ubahnya suatu arena gladiator. Ada kalah dan menang disini.

Meskipun demikian, bagi para petarung di pilkada 2018, sebaiknya tinggalkan "kampanye hitam" apabila tidak ingin melumuri demokrasi dengan kedendaman dan kebencian. 

Mari kita berdemokrasi yang sehat, saling menawarkan dan adu program yang realistis untuk dilaksanakan bila terpilih nanti. Jalankan dengan nilai nilai kemanusiaan sebagai insan Pancasilais. Bungkus kekesalan & dengki serapat rapatnya. Rasionalisasi bahwa semua ini adalah untuk rakyat kota, kabupaten serta propinsi untuk lebih adil dan makmur.

Kita jalankan perhelatan demokrasi ini dengan sikap mental, Fair & sportif. Sehingga hasilnya kelak bak pepatah Pasundan "Dapat ikannya, airnya tidak keruh". Menuju budaya positif ini tidak mudah, namun dimulailah dari yang terdekat, yakni kita sendiri.

(Think days ahead, sew the seed. Think years ahead, plant the trees. Think hundred years ahead, educate people.)

Oleh: Dr. Kun Nurachadijat.
Ekonom Iluni UI.
Praktisi Pengembangan Pendidikan Sumber Daya Manusia.

Visi Merah Putih Founder.

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply