Update

Bidik Chanel

Peristiwa

Pendidikan

Pariwisata

Sejarah

Infotainment

Galery

» » » » » » » » » » Tuntutan Hukum Korban Kecelakaan Tak Digubris Pemkab Bogor, Gabungan Mahasiswa Aksi Sahabat Seruduk Pemkab Bogor

KAB.BOGOR-BidikNusantara
Persitiwa kecelakaan yang dialami saduara Samsul Arifin (aktivis mahasiswa PMII juanda), menuai cerita yang kompleks. Pasalnya pasca kecelakaan berat saudara Samsul Arifin, tidak diambangi oleh penguasa Kabupaten Bogor yang mana sebab -musabab kecelakaan tersebut hasil karya terburuk Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bogor. 

Jalan berlubang menganga besar, telah membuat patah tulang rahang dan merobek kulit sehingga harus dijahit 35 jahitan dikepalanya.

Akibat adanya kelalaian Pemkab abogor dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupateb Bogor, sahabat-sahabat aktivis mahasiswa lainnya menyatakan sikap ubtuk melakukan aksi solidaritas, diantaranya ada PMII Universitas Juanda dan PMII Universitas Pakuan.

Menurut Kordinator Aksi sahabat Ajat, menuturkan bahwa dengan adanya aksi ini, pemerintah Kabupaten Bogor (Dinas PUPR) harus secara khidmat dan sadar menghormati supremasi hukum, bukan malah melabraknya sesuai nafsu kekuasaannya.

"Sudah jelas-jelas banyak jalan-jalan berlubang yang teramat parah, masih saja didiamkan dan dibiarkan, menanti dahulu tumbal barulah jalan tersebut diperbaiki.
Ini suatu ketidakwarasan dalam bekerja untuk mengabdi kepada masyarakat, dari dasar itulah kami melakukan aksi solidaritas ini untuk sahabat Samsul Arifin (selakau korban).

Sebelumnya pihaknyapun telah meminta bantuan hukum kepada Kantor Hukum Sembilan Bintang & Partner's Law Office, tetapi lagi-lagi produk hukum dan langkah hukum kuasa hukum Samsul Arifin (sahabatnya yang menjadi korban kegagalan Pemkab Bogor), tidak pernah dihiraukan sama sekali.

Menurut kuasa hukumnya s
Samsul Arifin, dimulai dari surat udangan, somasi I sampai III, tidak pernah di indahkan sama sekali oleh penguasa Kabupaten Bogor ini (bupati cq. Kadis PUPR).

Disisi lain, peran aktif Kepolisian Resort Bogor (Polres) tidak berdampak sistemik pada korban. Seharusnya proses penyelidikan dan penyidikan harus ada progres guna menemukan pelaku kejahatan pelanggar UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Ini malah tidak ada perkembangan sama sekali.

"Atas dasar itu semualah kami menuntut situasi sosial yang menindas ini, diantaranya :
- TEGAKKAN SUPREMASI HUKUM
- PENJARAKAN PELAKU PELANGGAR UU No. 22 Tahun 2009
- TINGKATKAN KESEJAHTERAAN FASILITAS UMUM UNTUK MASYARAKAT KABUPATEN BOGOR,"pungkasnya.
Reporter: Sumburi

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply