Update

Bidik Chanel

Peristiwa

Pendidikan

Pariwisata

Sejarah

Infotainment

Galery

» » » » » » » » Sugeng Teguh Santoso "Quo Vadis Advokat Indonesia"

Kasus setnov mengimbas pada komunitas advokat. Advokat berdebat atas nama nobile officium, masyarakat mencemooh advokat, wapres JK melalui jubirnya dan Mahfud MD juga mempertanyakan kapasitas advokat setnov. Hal Ini Dikatakan Sugeng Teguh Santoso melalui Siaran persnya Terkait Kasus Setya Novanto (Setnov).

STS sapaan akrabnya menyebutkan Terkait Fredrich Yunadi ( FY ) yang ditunjuk Setnov sebagai advokatnya memang menjadi fenomenal,  ia menampilkan diri sebagai advokat maju tak gentar membela yang bayar, bahkan maju tak gentar malu, baik mempermalukan dirinya sendiri dan juga komunitas advokat.

"Beberapa pernyataannya yang tidak pas dengan seabreg gelar akademisnya itulah yang kemudian dikupas menelanjangi kapasitasnya. Pernyataan (1). Pemeriksaan terhadap Setnov sebagsi anggota DPR  memerlukan ijin presiden, (2). Akan mengadukan KPK ke Pengadilan HAM Internasional . Mahfud MD , Hikmahanto Juwana mengupas habis pernyataan FY adalah salah, dan ke (3). Terkait imunitas anggota DPR juga diartikulasikan secara berlebihan dan berpotensi keliru, walau bisa debatable,"ujar STS.

Disebutkan STS, dirinya sebagai salah satu unsur pendiri Peradi dan ikut terlibat dalam pembicaraan Rumusan Undang-Undang (RUU)  Advokat tahun 2002 , terlibat dalam penyusunan kode etik advokat serta pengurus Peradi selama hampir 13 tahun ini . "Saya merasa perlu membuat tulisan ini yang mungkin adalah otokritik pada komunitas advokat,"katanya.

Advokat adalah Profesi

Dikatakannya, Advokat adalah profesi.  profesi itu berbeda dengan pekerjaan ansich, dalam profesi setidaknya tercakup 5 faktor yang harus dipenuhi; 

( 1). Pekerjaan ini didasarkan pada keilmuan. UU Advokat pasal  2 dan pasal 3 ayat 1 huruf e mensyaratkan standar keilmuan tersebut, minimal strata 1 berlatar belakang hukum .

( 2). Independent, menolak dan bebas  dari ancaman, rasa takut serta intervensi yang dapat menghalangi dan menghambat menjalankan profesi. Pasal 5 jo pasal 14 UU Advokat. 

( 3). Altruistik. Profesi menuntut setiap penyandangnya untuk mengabdi pada nilai nilai kemanusiaan. Advokat dituntut juga melakukan ini yang secara spesifik advokat dituntut menegakkan kebenaran dan keadilan bukan semata mata mencari materi dalam pembelaan kliennya. Pasal 22 UU Advokat, kode etik advokat pasal 2, pasal 3 dan 4 mewajibkan ini.

( 4). Kode etik. Terdapat kode etik sebagai pedoman moral yang dikodifikasi menjadi "hukum" utama bagi advokat. Kode etik ini berfungsi 2 arah ; internal dan ekternal. Internal sebagai instrumen untuk memberikan perlindungan advokat sekaligus untuk menjaga komunitas profesi mempertahankan predikat nobile officiumnya, ekternal adalah berfungsi melindungi masyarakat dari potensi penyalah gunaan wewenang dan kepercayan klien. 

"Kode etik advokat Indonesia . Kode etik advokat Indonesia yang disusun oleh 7 organisasi advokat pada 23 mei 2002 adalah salah satu prasyarat yang diminta oleh komisi 2 DPR RI , agar RUU Advokat saat itu bisa disahkan menjadi UU NO. 18 tahun 2003 tentang Advokat. Sesungguhnya komisi 2 DPR meminta agar 7 organisasi advokat meleburkan diri menjadi satu, akan tetapi ini sangat sulit karena berarti 7  membubarkan diri dan bergabung menjadi satu jadi yang disepakati adalah kode etik tunggal yang disahkan oleh Ikadin, AAI, IPHI, SPI, HAPI, HKHPM dan Akhi. Pasal 34 UU advokat,"jelasnya.

( 5 ). Dewan kehormatan, Profesi harus memiliki dewan kohormatan yang bertugas dan berwenang memeriksa dan mengadili serta memutuskan dugaan pelanggaran kode etik oleh advokat . Pasal 26 dan 27 uu advokat . Dewan kehormatan advokat adalah lembaga yang dibentuk oleh organisasi advokat yang sifatnya otonom. "Dewan kehormatan bahkan bisa memeriksa ketua organisasi advokat dan bila terbukti bersalah melanggar kode etik bisa diberi sanksi,"urainya.

Ahli dan Etis

STS juga mengatakan, penyadang profesi berhak disebut profesional apabila ia dalam bertinda menjalankan tugasnya bertindak Ahli dan etis. Ahli kata Dia, bermakna ia memiliki keilmuan mumpuni dalam tugasnya. Keilmuan mumpuni ini secara umum dimulai dangan syarat memiliki strata 1 berlatar belakang hukum, dan selanjutnya dapat menimba ilmu lebih lanjut dalam bidang akademis hingga strata Doktor ( S3) dan juga dalam bidang kekhususan ; pasar modal, merk, pailit, tppu, perjanjian-perjanjian internasional, kontruksi, pidana dan lain-lain yang disebut dengan Pendidikan Advokat berkelanjutan (continuing legal education). 

"Dalam kode etik advokat, keahlian adalah salah satu syarat advokat untuk dapat menerima atau  menolak menangani perkara. Kalau tidak ahli advokat dapat menolak menangani perkara. Hal ini sejajar dengan penolakan berdasarkan hati nurani,"ucapnya.

Dalam kasus nyata advokat katanya, maka ia disebut ahli bila ia dalam menangani kasus litigasi , ia memahani secara tepat hukum acara (prosedur-prosedurnya) dan hukum materilnya. "Dengan pemahaman yang kuat akan perkaranya maka seorang advokat akan bertindaj cermat termasuk dalam membuat pernyataan-Pernyataan didepan publik. Bukan asal bicara tetapi isinya kosong,"tegasnya.

Rupanya Sebut STS, inilah yang terjadi pada advokat FY pembela setnov. Ia bisa dinilai tidak menguasasi dengan tepat  aspek-aspek hukum perkara kliennya sehingga tidak bertindak cermat ketika melontarlan pernyataan. ( 1), Ijin presiden dalam pemeriksaan Setnov dan (2) mengadukan KPK ke peradilan HAM Internasional, (3), Isue imunitas anggota DPR serta (4), Benjol sebesar Bakpao. 

"Ketika seorang sudah mengangkat sumpah sebagai advokat dihadapan sidang Pengadilan Tinggi, maka secara post factum ia sudah dinilai ahli dalam bidangnya. Dalam konteks FY maka ia dinyatakan menguasai aspek UU MD3 pasal 245 secara keseluruhan pasal-pasal tersebut yang terdiri dari 3 ayat. Pasal 245 ayat 3 tegas menyatakan; ijin sebagaimana pasal ayat 1 tidak diperlukan bila ditersangkakan tindak pidana khusus cq. Kasus korupsi adalah tindak pidana khusus menurut doktrin ilmu hukum,"urainya menjelaskan.

Advokat juga lanjutnya, harus dapat memetakan forum-forum yang dapat ditempuh dalam upaya pembelaan klien.

"Forum praperadilan, melaporkan penyalah gunaan wewenang pejabat umum ke polisi dan menyerang para pihak yang dianggap menyerang kehormatan klien dengan melapor pada polisi sepanjang terdapat dasar aturan dan fakta untuk itu adalah sah . Persoalan akan mendapat kritik dari masyarakat adalah resiko profesi,"tukasnya.

"Akan halnya akan melaporkan pada pengadilan HAM Internasional adalah pernyataan yang keliru karena forum tersebut bilamana yang dimaksud adalah Internasional criminal court (ICC) adalah forum Mahkamah Internasional untuk mengadili pelanggaran HAM berat yang diduga dilakukan oleh aparatur pemerintah negara untuk jenis pelangaran kejahatan kemanusiaan, genosida, kejahatan perang dan agresi militer. Peradilan ini pernah mengadili mantan presiden serbia radovan karadzic, kejahatan genosida di Rwanda dan lain-lain,"ungkapnya.

Hukum nasional Indobesia kata STS, mengenal Pengadilan HAM sebagaimana diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 yabg mengadili kejahatan HAM berat dalam 2 kategori yaitu kejahatan atas kemanusiaan dan genosida. 

"Jadi advokat FY ini mau mengadukan tindak kejahatan yang mana?  Karena tindakan KPK kalaupun keliru  - quod non- tidak termasuk dalam kategori pelanggaran HAM berat dalam 4 atau 2 kategori diatas. Belum lagi soal debat imunitas advokat. Inilah yang harus dipahami oleh advokat untuk bertindak cermat dalam keilmuannya,"ucapnya.

Sikap etis juga tuturnya, penting ditampilkan agar masyarakat tidak antipati pada advokat. Tuntutan sikap etis bertujuan untuk tetap menjaga komunitas advokat dipercaya dan dihargai oleh masyarakat. 

Tindakan melaporkan 30 pihak yang adalah anggota masyarakat yang membuat meme Setnov mungkin saja ada dasar hukumnya, akan tetapi apalah tindakan itu perlu? Karena perlu dicermati, meme tersebut adalah respon masyarakat atas Setnov yang adalah pejabat publik. Sebagai pejabat publik Setnov adalah milik publik yang  berada dalam sangkar kaca, sehingga dalam negara demokrasi kritik bahkan sumpah serapah warga pada pejabat publik perlu diterima dengan lapang dada. Apalagi Setnov ini terkenal diisuekan sebagai the untouchable terkait masalah-masalah hukum yang dialamatkan padanya.  Meme adalah ekspresi masyarakat yang harus dibaca dalam wilayah komunikasi publik, macetnya jalan keadilan menyentuh Setnov, sehingga meme adalah katarsisnya. 

"Dalam konteks tersebut menyerang warga dengan laporan polisi akan antipati dan kontraproduktif bagi advokat. Warga akan tidak suka pada advokat FY yang berimbas pada komunitas advokat dinilai sebagai musuh masyarakat. Sikap luhur dan mulia perlu dikedepankan disini sebagaimana diamanatkan dalam pasal 2 kode etik advokat mengenai bersikap luhur dan mulia,"paparnya.

Soliditas advokat

Pada sisi lain ungkapnya, pelaporan oleh sejumlah advokat pada KPK agar advokat FY diperikaa dengan pasal 21 uu tipikor merintangi penyidikan perlu diberikan catatan khusus. Keberatan-keberatan atas tindakan seorang advokat harus dilaporkan pada dewan kehormatan, tidak untuk disiarkan kemedia massa atau cara-cara lain. Cara-cara lain dalam hal ini adalah pelaporan ke polisi atau KPK. 

"Mekanisme dewan kehormatan sangat penting ditempuh, mekanisne ini disiapkan dan disediakan sebagai upaya menjaga komunitas advokat untuk saling menghormati sejawat profesi. Pelaporan advokat yang sedang  menjalankan tugasnya yang dinilai melanggar kode etik atau hukum kepada instansi diluar dewan kehormatan akan menciderai prinsip  independensi organisasi advokat dan prinsip self regulation organisasi advokat. Pelaporan tersebut akan berimbas melemahnya soliditas komunitas advokat,"ucapnya.

Disebutkannya juga, praktek sebagaimana advokat FY saat ini sering dijumpai. Fenomena ini muncul salah satunya dari imbas perpecahan organisasi advokat. Advokat diproduksi massal oleh berbagai organisasi advokat dengan proses dibawah standar profesi.

"Prosea rekrutmen yang asal asalan, kolusi dalam penerbitan ijin praktek dan lain-lain adalah potret rekrutmen advokat saat ini . Advokat diproduksi massal menjadikan organisasi advokat bagaikan organisasi massa bukan lagi sebagai organisasi profesi yang padat keahlian,"tuturnya menegaskan.

Akibat dari produk massal dibawah standar ini sebutnya, masyarakat dibanjiri oleh advokat yang tidak profesional, tidak ahli dan berperilaku tumidak etis yang berujung pada ketidak percayaan masyarakat atas layanan advokat .

"Saatnya para pimpinan organisasi  advokat introspeksi diri agar profesi advokat tidak dianggap kacangan dan organisasinya menjadi ormas,"pungkasnya.
Reporter: Sumburi.

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply