» » » » » » » » » Somasi III Korban Kecelakaan Jalan Berlubang, Tidak Di Lirik Bupati Bogor

Kuasa Hukum Samsul Arifin, R. Anggi Triana Ismail, SH.
Kecelakaan yang menimpa saudara Samsul Arifin mahasiswa tingkat akhir di Universitas Juanda ini, mengurai cerita yang miris.

14 hari lamanya terkapar di RS, akibat jalan berlubang dikarenakan Pemerintah Kabupaten tidak sigap pada kondisi jalan yang rusak parah.

Gusi dan rahang yang retak serta kulit sobek adalah karya yang amat buruk pemerintah Kabupaten Bogor dalam melindungi masyarakatnya sebagai pengguna jalan. Demikian Dikatakan Tim Kuasa Hukum Samsul Arifin, R. Anggi Triana Ismail, S.H.

Menurut Anggi, berdasarkan Pasal 97 ayat (1) No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, jelas menyatakan secara eksplisit, bahwa : "Penyelenggara jalan mempunyai kewajiban dan tanggungjawab untuk memelihara jalan sesuai dengan kewenangannya"

Akan tetapi, lagi-lagi pemerintah Kabupaten Bogor tidak sigap dan bergegas memperbaiki kinerjanya selaku pelayan publik yang di amanahkan oleh konstitusi.

"Dengan dilayangkan surat somasi III melalui kuasa hukum Samsul Arifin (korban kecalakaan berat), telah membuktikan bahwa Bupati Bogor sudah tidak lagi perduli kepada masyarakatnya yang terkena musibah diakibatkan kelalaiannya dalam mengemban tugas amanahnya serta tidak hormat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud diatas,"katanya.

Dikatakan Gie (sapaan akrabnya) dari sudut pandang hukum pidana lainnya, seharusnya pihak Kepolisian Resor (Polres) Bogor dalam hal ini bagian Satuan Lalu Lintas harus bersikap tegas pada penyelenggara jalan dalam hal ini Bupati Bogor Up. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor. Yang mana secara de jure jelas-jelas telah terpampang sesuai Pasal 27 ayat (2) UU No 22 Tahun 2009, menyatakan : "Dalam hal perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) Tahun atau Denda sebesar Rp.24.000.000"

Tanpa harus adanya aduan katanya, seharusnya pihak Satlantas Polres Bogor, harus mulai menyelidiki perkara hukum ini secara profesional dan tegas berdasarkan hukum.

"Kami senantiasa akan menuntut keadilan sejati untuk bisa dirasakan oleh Klien kami yang nyata-nyata telah terzolimi oleh sikap yang mengkhawatirkan oleh penguasa Kebupaten Bogor ini, yang tidak mencerminkan sebagai suri tauladan yang baik dalam menghormati supremasi hukum dinegeri yang konon negara hukum (Pasal 1 ayat (1) UUD 1945,"pungkasnya. 
Reporter: Sumburi

About bidiknusantara com

Terima kasih telah mengunjungi Bidik Nusantara, Untuk informasi publikasi, liputan dan iklan hubungi redaksibidiknusantara@gmail.com atau 081317043003
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar :

Leave a Reply