» » » » » » » » » » Pertahankan Keaslian Lingkungan, Warga Cidahu Tolak Perumahan

SUKABUMI-BidikNusantara
Demi terjaganya keaslian lingkungan, sejumlah warga di Kampung Jogjogan RT 01/03 RW 03 dan Kampung Cimanggu RT 03 RW 04 Desa/Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi menolak pembangunan perumahan yang akan dibangun di sekitar wilayahnya. Mereka ingin mempertahankan adat dan orisinalitas lingkungan kampung tempat mereka bermukim.  

Penolakan tersebut dilontarkan warga melalui beberapa tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda setempat. Beberapa waktu lalu warga yang diwakili para tokoh tersebut mengadakan forum rapat di aula pondok pesantren milik salah satu tokoh agama di Desa Cidahu. Pada forum rapat itu dicapai kesepakatan untuk menolak perumahan secara bulat.

Pertemuan warga Kampung Jogjogan dan Kampung Cimanggu di Desa Cidahu, Kecamatan Cidahu yang memutuskan untuk menolak pembangunan perumahan di lingkungan mereka.

"Forum juga membahas berbagai dampak negatif dan positif bagi lingkungan apabila pembangunan perumahan terealisasi. Kami menilai, kehadiran perumahan dapat menimbulkan gangguan terhadap lingkungan hidup, alam, tatanan sosial, adat, budaya, serta tatanan moral masyarakat,"ujar warga yang hadir dalam pertemuan tersebut. 

Saat ini, progres pembangunan perumahan di wilayah masyarakat itu sudah memasuki perataan tanah. " Belum juga pembangunan dimulai gangguan terhadap lingkungan hidup telah terjadi. Salah satunya ada kebocoran solar yang mengalir ke sawah dan pemukiman warga serta adanya alat berat yang beroperasi dilokasi pembukaan akses jalan ke arah lokasi pembangunan perumahan yang melintasi pemukiman warga dimana belum terkomunikasikan terlebih dahulu dengan lingkungan, " cetus warga.

Kegiatan pembangunan tersebut dilaksanakan tanpa persetujuan dari tokoh agama. Rupanya pengembang berani mengambil langkah menata lahan karena telah mengantungi persetujuan dari warga dalam bentuk pernyataan yang dilengkapi dengan tanda tangan. 

Namun adanya pernyataan warga ini menuai kotroversi di tengah masyarakat. Karena sebelumnya, mereka yang menandatangani pernyataan mendengar informasi bahwa tokoh agama yang ada dilingkungan telah menyetujui pembangunan perumahan.

"Padahal tokoh agama tersebut menyatakan belum menyetujui dan belum pernah menandatangani surat untuk persetujuan warga. Di sinilah muncul kontroversi,"ujar warga.

Warga yang sejak awal menolak perumahan marah dan kecewa terhadap warga yang telah menandatangani persetujuan. "Kini setelah digelar pertemuan, warga yang menandatangani pernyataan persetujuan berbalik arah karena mereka merasa dijebak dengan informasi yang menyesatkan,"lanjut warga.

Sebenarnya rencana pembangunan perumahan sudah digulirkan sejak tahun 2012. Namun rencana itu terkendala pembebasan lahan yang tersendat-sendat. "Pada tahun 2017 munculah pihak ketiga yang berasal dari warga setempat didampingi aparatur desa mengurus kepentingan pengembang. Di tangan tim ini, urusan pembebasan lahan dan izin lingkungan dapat dituntaskan,"imbuh warga yang terlanjur kecewa.

Di tempat yang berbeda, salah satu tokoh masyarakat yang enggan di sebutkan nama nya, menyatakan bahwa tim yang membantu pengembang tidak menghargai hukum adat karena kegiatan pembangunan yang sudah dimulai dilaksanakan tanpa disertai ucapan permisi kepada tokoh agama yang ada dilingkungan wilayah pembangunan perumahan. Tindakan pengembang telah memicu konflik di tengah warga.

"Saat ini yang penting, hentikan dulu kegiatan pembangunan sampai  konflik di tengah warga benar-benar selesai. Setelah situasi memungkinkan, nanti kita bicarakan langkah selanjutnya yang disetujui semua pihak,"pungkasnya.
Reporter : Zeffry Subianto

About bidiknusantara com

Terima kasih telah mengunjungi Bidik Nusantara, Untuk informasi publikasi, liputan dan iklan hubungi redaksibidiknusantara@gmail.com atau 081317043003
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar :

Leave a Reply