» » » » » » » » » » DPR RI dan BKKBN Gelar Integrasi Kampung KB Di Desa Tangkil

SUKABUMI-BidikNusantara
Anggota Komisi IX DPR-RI dari Fraksi Partai Golkar bersama mitra kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), melakukan Sosialisasi Integrasi Kampung KB bersama Mitra Kerja Tahun 2017, Bertempat di lapangan sepak bola kp. Babakan pari Rt. 6/1 Desa Tangkil Kecamatan Cidahu, Kamis (03/11/2017).

Acara itu dihadiri oleh Drs Rukman Heryana MM perwakilan BKKBN propinsi Jawa Barat,  Kepala Bidang Keluarga Sejahtera (KS) Unang Suhendi, Dinas KBPP Kabupaten Sukabumi, Muspika Kecamatan Cidahu, dan ratusan warga masyarakat Desa Tangkil.

Hj Dewi Asmara saat memaparkan program Kampung KB ini diharapkan membawa ragam manfaat bagi warga, " Peningkatan kualitas hidup warga lewat keluarga kecil, peningkatan kesejahteraan bagi keluarga pra sejahtera. Serta meningkatnya kesadaran warga akan pembangunan yang berwawasan kependudukan, " terangnya.

Dewi menjelaskan, Kampung KB diyakini cukup efektif meningkatkan kualitas hidup masyarakat ditingkat desa. " Kampung KB merupakan salah satu contoh dalam pelaksanaan program KKBPK dengan melibatkan seluruh Bidang yang ada di lingkungan BKKBN dan bekerja sama dengan instansi terkait sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah setempat, serta dilaksanakan di tingkat pemerintah terendah (RW/RT),"jelasnya disela-sela sosialisasi intergrasi Kampung KB.

Politisi wanita dari Fraksi Partai Golkar ini menuturkan KKB merupakan tempat terintegrasinya seluruh program pembangunan dalam satuan wilayah setingkat RW, dusun atau setaranya. Wilayah ini memiliki kriteria tertentu. Di mana dalam wilayah Kampung KB terdapat keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis.

"Ini yang membedakan dari semuanya. Ciri khas Kampung KB adalah integrasi antara program pembangunan yang tidak hanya satu sektor tetapi merealisasikan seluruh pembangunan di kampung KB itu,"ungkapnya.

Sementara itu menurut Drs Rukman Heryana MM perwakilan BKKBN propinsi Jawa Barat menambahkan, pembentukan Kampung KB harus memenuhi kriteria utama yaitu wilayah yang memiliki jumlah Pra KS dan KS-1 (miskin) diatas rata-rata tingkat desa dimana kampung tersebut berada, dan jumlah peserta KB di bawah rata-rata pencapaian tingkat desa/kelurahan dimana kampung tersebut berlokasi.

"Setelah terpenuhi kriteria utama tersebut, selanjutnya dapat memilih salah satu atau lebih kriteria kumuh, pesisir atau nelayan, Daerah Aliran Sungai (DAS), bantaran kereta api, kawasan miskin (daerah kota), terpencil, perbatasan, kawasan industri, kawammmsan wisata, dan daerah padat penduduk,"pungkasnya.
Reporter : Diky/Anry

About bidiknusantara com

Terima kasih telah mengunjungi Bidik Nusantara, Untuk informasi publikasi, liputan dan iklan hubungi redaksibidiknusantara@gmail.com atau 081317043003
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar :

Leave a Reply