» » » » » » » » » Wow, KPK Akan Audit 11 Tempat Usaha Di Kota Bogor

BOGOR KOTA-BidikNusantara
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan audit seluruh tempat usaha di 11 Kota dan Kabupaten di Jawa Barat. Langkah tersebut akan menjadi pijakan untuk menindak para pengusaha yang "Nakal".

Aspek yang akan di audit oleh KPK meliputi izin mendirikan bangunan (IMB), pemanfaatan air bawah tanah untuk kepentingan komersil, analisis dampak lingkungan, amdal analisi dampak lalu lintas, dan pajak.

"Saat ini sedang dalam pemetaan. Proses ini butuh waktu sebulan," jelas Ketua Sumber Daya Alam KPK, Dian Patria di Balai Kota Bogor, Jumat (13/10).

Dikatakannya, dari hasil audit ini akan terindentifikasi tempat usaha mana saja yang belum berizin, atau tidak melengkapi persyaratan dikeluarkannya IMB dan pengusaha yang mengemplang pajak pun akan terlihat. Tempat usaha yang menjadi sorotan KPK diantaranya Hotel, Apartemen, Perumahaan, Mall, Rumah Sakit, Pabrik, dan Restoran.

"Nanti setelah di audit ketahuan semua. Ini nanti akan kita tanya ke pihak pemberi izin. Ini melanggar, tapi kok dibiarkan. Ini berarti ada apa-apanya," terang Dian.

Menurutnya, penindakan tersebut akan ditinjau per kasus. KPK akan menindaklanjuti temuan pelanggaran perizinan yang terindikasi mengandung unsur suap dan korupsi.

"Penindakan bisa oleh penegak hukum lainnya, bisa polisi, Satpol PP. Dan, kalau ranahnya KPK maka akan kami tindak," kata Dian.

Dian mengimbau pemerintah daerah agar bersikap tegas terhadap pengusaha nakal. Sebab, sejumlah tempat usaha di Kota Bogor terindikasi melanggar aturan. Ada yang membangun terlebih dulu, lalu mengurus izin. Ada pula kasus pengusaha yang tidak melengkapi persyaratan untuk dikeluarkannya IMB seperti Amdal Lalin dan Amdal Lingkungan.

Baru-baru ini, Wali Kota Bogor menemukan pembangunan Transmart yang belum memiliki izin.

"Ya harus tegas. Misal tidak bayar pajak atau belum ada IMB. Nanti kita tanya ke pemberi izin kenapa tidak kena sanksi. Kalau ada pembiaran berarti ada apa-apanya," ungkap Dian.

Disamping itu, audit yang dilakukan KPK juga dalam rangka upaya pencegahan terjadinya tindakan melawan hukum oleh pengusaha nakal.

"Misal, kalau ada pengusaha akan membangun lagi hotel di kota yang sama, sementara hotel sebelumnya bermasalah ya nggak dikasih. Beresin dulu yang itu. Ini contoh pencegahannya," tegasnya.

Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan, Kota Bogor dipilih menjadi salah satu daerah dalam pencegahan praktik-praktik yang bertentangan dengan hukum terkait pemanfaatan sumber daya alam.

"Cakupannya banyak, tapi kalau di Kota Bogor seperti air bawah tanah, limbah, dan izin-izin hotel, apartemen dan lainnya," kata dia.

Dengan demikian, pemerintah daerah bisa mengetahui sejauh mana ketaatan para pengusaha di Bogor untuk membayar pajak maupun mengurus perizinan.

"Keuntungan untuk pemkot yaitu pendapatan asli daerah (PAD) bisa naik. Karena, nanti kalau banyak yang tidak disetorkan terus ketahuan," kata Bima Arya.
Reporter: Ibra

About bidiknusantara com

Terima kasih telah mengunjungi Bidik Nusantara, Untuk informasi publikasi, liputan dan iklan hubungi redaksibidiknusantara@gmail.com atau 081317043003
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar :

Leave a Reply