Update

Bidik Channel

Peristiwa

Pendidikan

Pariwisata

Sejarah

Infotainment

Galery

» » » » » » » » » » Terkait Permasalahan PKL Puncak, Repdem Adukan Ke Staff Presiden

Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Kabupaten Bogor yang diketuai oleh Dody Achdi Suhada sudah dua kali menyampaikan aksi protes ke Pemerintah 
Kabupaten (Pemkab) Bogor terkait pendampingan Pedagang Kaki Lima (PKL) Puncak, Cisarua, mendesak agar disiapkan relokasi. 

Hasilnya, sejauh ini belum ada realisasi terkait tuntutan relokasi yang diharapkan PKL. Janji Bupati Bogor Nurhayanti menyiapkan tempat penampungan PKL, masih belum ditepati. 

Menurut Wakil Ketua Repdem Kabupaten Bogor, Fahreza Anwar, sebanyak 1300 PKL Puncak hingga saat ini, seperti hanya menunggu dimiskinkan melalui penggusuran tanpa kepastian mendapatkan tempat berjualan baru untuk menyambung hidup.

"Tak hanya itu, penertiban 1300 PKL Puncak, kami nilai juga menciderai nama baik Presiden RI Joko Widodo. Sebab, penggusuran yang dilakukan pada tahap I, mengatasnamakan perintah Presiden Jokowi. Kebijakan produk Bupati Bogor Nurhayanti itu terkesan kuat telah memburukan, juga mencatut nama Jokowi yang seolah demi pembangunan, warga tak mampu seperti PKL patut digusur, patut dimiskinkan, tanpa diberikan solusi untuk menghidupi keluarganya,"kata Ketua DPC Repdem Kabupaten Bogor, Dody Achdi Suhada melalui Wakil Ketua DPC Repdem, Fahreza Anwar Saat disampaikan melalui Siaran persnya Kepada bidiknusantara.com belum lama ini.

Reza mengatakan, Repdem Kabupaten Bogor yang juga pendukung Presiden Jokowi bersama ini menyatakan protes keberatan. Selain itu, pihak Rpdem juga mendesak pemerintah pusat campur tangan pada kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor untuk memastikan nasib 1300 PKL Puncak agar mampu berdaya kembali pasca dilakukan penertiban nantinya.

"Bagi kami, Kepala Daerah Kabupaten Bogor hanya mampu menciptakan kemiskinan baru, setelah sebelumnya PKL memberdayakan sendiri tanpa campur tangan pemerintah daerah melalui edaran surat pemberitahuan akan melakukan pengusuran PKL. Jika, Pemkab Bogor yang kami ketahui tak pernah berdaya menciptakan lapangan kerja, dan tak terlihat berhasil mengentaskan kemiskinan, kami minta jangan bisanya membunuh masa depan warga tak mampu, khusus PKL Puncak,"tuturnya.

Sebab kata Reza,  penggusuran tanpa disediakannya relokasi gratis sama halnya cuma bisa memiskinkan PKL.

"Bertolak dari keyakinan kami merujuk pada rekam jejak perjalanan Jokowi saat menjadi kepala daerah di Solo dan DKI Jakarta yang tak pernah abai menyiapkan relokasi sebelum menertibkan PKL,"tukasnya.

Maka bersama ini kami menyampaikan tuntutan :

1. Mendesak pemerintah pusat mengintervensi kebijakan pemerintah daerah Bogor untuk memastikan relokasi bagi PKL Puncak.

2. Mengevaluasi pemerintah daerah yang telah mencatut nama Presiden RI menggusur tanpa menyiapkan lokasi baru untuk berjualan.

3. Meminta kepada pemerintah pusat melalui kementerian terkait agar tidak menertibkan PKL sebelum disiapkan relokasi bagi PKL yang sudah didata akan tertibkan.

4. Jika relokasi belum tersedia bagi seluruh PKL Puncak yang sudah didata, maka kami menolak penggusuran.

Reza juga mengatakan, setelah melakukan koordinasi dengan pihak Staff Istana Negara, pihak pemerintahan pusat akan mengundang Pemda Kabupaten Bogor terkait polemik penggusuran pedagang puncak.

"Pemerintah pusat akan terjun kelapangan untuk melihat langsung kondisi pedagang puncak, Repdem dan PKL akan tetap mendesak Pemkab menstop pembongkaran
sesuai dengan hasil pertemuan dengan Deputi 2 Kantor Staff Presiden Bapak Agung Harjono, mewakili kepala kantor satff kepresidenan bapak Teten Masduki,"pungkasnya. 
Reporter: Red BN

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply