Update

Bidik Chanel

Peristiwa

Pendidikan

Pariwisata

Sejarah

Infotainment

Galery

» » » » » » » » » » Ruhiyat Sujana : Renungan Politik Dari Desa

KAB.BOGOR-BidikNusantara
Trilyunan uang Negara/uang rakyat digunakan untuk pelaksanaan Pemilu Legislatif ( Pemilu ) dalam pemahaman Mukidi. Dengan modal uang sebesar itu, rutin setiap 5 tahun sekali, tujuanya adalah agar rakyat dengan menggunakan uangnya sendiri yang dikeluarkan melalui Negara, bisa mendapat wakil-wakilnya yaitu ( anggota DPR-RI , DPD-RI , DPRD Propinsi & DPRD Kabupaten / Kota ) menjadi wakil rakyat yang siap memperjuangkan AMANAT PENDERITAAN RAKYAT yang diwakili dan memilihnya. Demikian yang disampaikan tokoh pemuda dari Pamijahan, Kabupaten Bogor Ini seperti di sampaikan Kepada bidiknusantara.com.

Menurut Ruhiyat, puluhan trilyun rakyat harus mengeluarkan uangnya melalui Negara, rutin setiap 5 tahun sekali untuk biaya yang katanya Pesta Demokrasi Pemilihan Presiden ( Pilpres ). 

Dengan biaya sebesar itu katanya, rakyat berharap bisa lahir seorang Presiden yang tangkas, tanggap, tangguh dan tanggon . Seorang Presiden yang sanggup berfikir cerdas, bertindak tuntas, bekerja keras dan berhati ikhlas untuk melindungi kepentingan segenap rakyat, bangsa dan Negara.

"Membentengi semua potensi yang merongrong kedaulatan Negara baik yang datang dari dalam maupun luar negeri, menjaga segala aset negara dari rampasan, rampokan dan jarahan kaum kapitalisme dan liberalisme (yang menurut wasiat Boeng Karno adalah pengejawantahan penjajah bentuk baru),"ungkapnya.

Setiap 5 tahun sekali tutur Ruhiyat, rakyat harus rutin mengeluarkan uang puluhan bahkan ratusan Milyar rupiah untuk biaya Pemilihan Gubernur, pemilihan Bupati dan pemilihan Wali Kota disetiap Provinsi dan Kabupaten / Kota diseluruh Indonesia, tujuanya adalah sama, bahwa dengan biaya yang semahal itu diharapkan lahir para Gubernur, Bupati dan wali Kota yang bisa mengayomi dan melindungi serta pantas serta patut sebagai teladan bagi rakyat diwilayah / daerah masing-masing .

"Akan tetapi besarnya uang rakyat yang dikeluarkan untuk modal segala bentuk pemilihan dan besarnya harapan rakyat, dibajak oleh sekelompok kecil Iblis politik yang haus kekuasaan, kelompok pemodal dan pemilik kapital yang dalam mencapai tujuan kekuasaanya menghalalkan segala cara, dengan mengambil jalan pintas, potong kompas, menyalip dalam tikungan, menjegal teman seiring, senggol kanan, sodok kiri, injak bawah, jilat atas yang penting tujuan tercapai,"urainya.

Disebutkan Rukhiyat, para petualang politik budak kapitalisme dan liberalisme, tidak mau susah payah bekerja keras, memahami situasi hati rakyat dan berusaha mengambil simpati rakyat agar memilih dan mensukungnya. Tetapi dibabak akhir / bàbak final pada saat hari pemilihan, merebut kemenangan dengan cara melanggar hukum dengan cara menyuap penegak hukum, melakukan suap dengan uang recehan kepada rakyat yang rata-rata bodoh dan mayoritas miskin agar memilihnya dengan politik uang ( suap) / Money Politik.

"Akibatnya orang baik, orang jujur , orang-orang ahli dibidangnya masing-masing, orang berintegritas bahkan anak bangsa yang setengah Dewa bahkan Malaikat sekalipun jika tidak punya cukup uang untuk suap tidak akan pernah terpilih sebagai pemimpin dan wakil rakyat di Parlemen .
Ujung akhirnya kursi-kursi kepemimpinan Negara dan kursi-kursi digedung Parlemen mayoritas diisi oleh antek-antek jongos kapitalisme dan liberalisme,"paparnya.

Apa saja kerja Gakumdu (Penegakan hukum Terpadu) yang terdiri dari gabungan kerja Panwaslu , KPU , Kepolisian dan Kejaksaan ? Para penegak hukum harus melakukan pencegahan dan penindakan meskipun kejahatan itu dilakukan oleh banyak orang.

"Akhir dari paparan panjang dalam tulisan ini adalah, saya mengajak semua pihak terutama rakyat semua agar segera sadar bahwa politik uang recehan itu bisa membuat kehidupan berbangsa dan bermegara kita ini bisa hancur lebur , porak poranda . Korupsi akan terus merajalela tanpa bisa dihambat dan dibendung,"pintanya.

Dia juga menyinggung mengenai Parade Nusantara telah membentuk Satgas Desa Nusantara. 

"Kami membutuhkan minimal 3 orang pemuda/ pemudi disetiap Desa diseluruh Indonesia. Tugasnya adalah mengawal dan memantau pembangunan Desa dan tugas secara politik nantinya adalah mencari bukti praktek Money Politik disetiap Desa pada saat terjadi event2 pemilihan / pesta demokrasi , mulai dari Polkada , Pileg & Pilpres. Jika disetiap Desa sekecamatan , Kabupaten kita punya masing2 satu bukti politik uang , maka jika kita melakukan laporan secara serentak maka unsur masif dan siatematis secara hukum akan terpenuhi,"jelasnya. 

Akan terjadi calon Buapati , calon Gubernur meskipun menang didalam pemilihan akan dianulir kemenanganya secara hukum karena ada bukti kuat dan jelas tindakan politik uang yang buktinya ditemukan disemua lini desa di Kabupaten . Sehingga unsur masif dan sistematis terpenuhi.

"Jika hal ini terjadi di satu atau dua kabupaten maka akan menjadi berita nasional yang akan membuat jera kaum pemodal yang merusak pranata demokrasi kita. Selamat bergabung dengan SATGAS DESA NUSANTARA. Salam Merdesa,"pungkasnya.
Reporter: Sumburi

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply