Update

Bidik Chanel

Peristiwa

Pendidikan

Pariwisata

Sejarah

Infotainment

Galery

» » » » » » » » » » INISIASI PENYUSUNAN PERENCANAAN TENAGA KERJA KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018 - 2023

KAB.BOGOR-BidikNusantara
PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN SEBAGAIMANA DIAMANATKAN DALAM PASAL 4 UNDANG - UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN, BERTUJUAN UNTUK MEMBERDAYAKAN DAN MENDAYAGUNAKAN TENAGA KERJA SECARA OPTIMAL DAN MANUSIAWI, MEWUJUDKAN PEMERATAAN KESEMPATAN KERJA DAN PENYEDIAAN TENAGA KERJA YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH, UNTUK MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA TENAGA KERJA DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN, SERTA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA DAN KELUARGANYA.

Guna mewujudkan tujuan pembangunan ketenagakerjaan tersebut diperlukan suatu perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang terarah dan berkesinambungan sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 7 ayat (3) dan diimplementasikan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja. Kedua peraturan perundang-undangan tersebut menyatakan bahwa penting dan strategisnya kedudukan dari rencana tenaga kerja di daerah baik bersifat rencana tenaga kerja tahunan, jangka menengah, maupun jangka panjang. Hal demikian sejalan dengan semakin kompleksnya permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi khususnya di wilayah perkotaan.

Seperti diketahui, sejak tahun 2015 Indonesia memasuki pemberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Di seputar ketenagakerjaan, “MEA” bisa mendatangkan keuntungan besar bagi Indonesia yaitu terdapat kesempatan sangat besar bagi para pencari kerja karena banyak tersedia lapangan kerja dengan berbagai kebutuhan dan keahlian yang beraneka ragam, mempermudah akses pergi keluar negeri dalam rangka mencari pekerjaan, serta memberikan kesempatan bagi para wirausahawan mencari pekerja terbaik sesuai dengan kriteria yang diinginkan.  Di sisi lain, “MEA” dapat menimbulkan kerugian besar diantaranya terancamnya daya saing tenaga kerja Indonesia.

Permasalahan ketenagakerjaan merupakan masalah yang kompleks sehingga dalam penanganannya harus komprehensif serta melibatkan berbagai pihak yang terkait. tiga persoalan utama seputar tenaga kerja yang terjadi, antara lain kesempatan kerja yang terbatas, rendahnya kualitas angkatan kerja, dan tingginya tingkat pengangguran.   

Pada saat merencanakan pembangunan, biasanya akan selalu berhadapan dengan isu-isu yang sifatnya lintas sektoral dan lintas wilayah. dengan karakteristik seperti itu, perencanaan pembangunan harus didukung dengan koordinasi yang kuat, baik dalam proses penyusunan rencana maupun pada pelaksanaannya, yang  diimplementasikan pada beberapa program / kegiatan lintas Perangkat Daerah, terutama yang terkait dengan pengembangan ketenagakerjaan untuk mewujudkan tenaga kerja Kabupaten Bogor yang produktif, berdaya saing, sejahtera, serta berperan sebagai tulang punggung ekonomi daerah, yang berbasis pada peningkatan SDM dan ekonomi kerakyatan. Pada masa mendatang, diharapkan Kabupaten Bogor mempunyai struktur ketenagakerjaan yang kokoh, seimbang, berdaya saing tinggi, dan bertumpu pada ketersediaan sarana dan prasarana pelatihan dan SDM yang berkualitas, sehingga mampu meningkatkan kesempatan dan lapangan kerja bagi masyarakat.

Sebagai gambaran, Kabupaten Bogor memiliki jumlah penduduk terbesar dibandingkan kabupaten/kota se-Indonesia yakni sebanyak 5.587.390 jiwa pada juni tahun 2016, dengan kepadatan  2,098 jiwa per km2. Besarnya jumlah penduduk ini  berpengaruh pada jumlah penduduk usia kerja yang besar, yang tentunya juga berpengaruh dengan jumlah angkatan kerja yang besar. 
Komposisi penduduk Kabupaten Bogor tahun 2016 merupakan penduduk usia produktif, dimana penduduk usia (15-64) tahun sebanyak 66,81 persen, sedangkan penduduk usia non produktif (0-14) tahun sebanyak 29,52 persen, dan usia 65 tahun keatas sebanyak 3,66 persen. Hal ini memberikan indikasi bahwa permasalahan ketenagakerjaan di Kabupaten Bogor merupakan pekerjaan rumah yang harus mendapat perhatian serius, terutama dalam hal penciptaan lapangan usaha seluas-luasnya agar tidak menimbulkan jumlah pengangguran yang besar, yang secara ekonomi tentu akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, perkembangan angka pengangguran Kabupaten Bogor dari tahun 2010 hingga 2016 berkisar antara 7,65 persen hingga 10,73 persen. Dari penduduk yang tergolong pengangguran terbuka, sebesar 85,90 persennya adalah mereka yang benar-benar mencari kerja/mempersiapkan usaha, sekitar 4,76 persen merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan dan sisanya adalah mereka yang sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja dan mereka yang tergolong masih mempersiapkan usaha.

Tingginya angka pencari kerja yang tidak dapat terserap oleh lapangan pekerjaan yang tersedia tersebut menunjukkan bahwa jumlah dan jenis lapangan pekerjaan yang tersedia di Kabupaten Bogor sangat terbatas, ditambah lagi keahlian yang dimiliki oleh para pencari kerja masih banyak yang berada di bawah standar kualifikasi keahlian yang dibutuhkan perusahaan. Hal demikian dapat dilihat dari latar belakang pendidikan para pencari kerja yang terdaftar. Selama periode 2013-2015 tingkat pendidikan maksimum SD tambahan penganggur terbukanya merupakan yang paling besar dibandingkan tingkat pendidikan lainnya, namun trendnya terus berkurang yakni dari 85.905 orang tahun 2013 menurun menjadi 53.746 orang di tahun 2015. Sementara itu, tingkat pendidikan SMTA Kejuruan menyumbangkan tambahan penganggur terbuka dengan jumlah yang paling banyak di Tahun 2015 dibandingkan tingkat pendidikan lainnya yakni sebesar 22,98%. Ini agak sedikit ironi karena sebenarnya diharapkan lulusan tingkat pendidikan ini lebih cepat mendapat pekerjaan karena sudah dibekali keterampilan dan kemampuan bekerja selama di sekolah tetapi pada kenyataannya tidak seperti yang diharapkan. Kualitas dari SMTA Kejuruan dalam hal ini perlu dipertanyakan. Berdasarkan realitas di atas diperlukan strategi dan inovasi baru dalam perencanaan tenaga kerja untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja baik melalui penambahan lapangan kerja - lapangan kerja baru maupun lewat pendekatan peningkatan keahlian dan keetrampilan para pencari kerja dengan melibatkan lembaga latihan keterampilan (LPK) atau Balai Latihan Kerja (BLK).

Di dalam RPJMD, Kabupaten Bogor mentargetkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2018 sebesar 9,22 persen. Tingkat pengangguran tahun 2016 Kabupaten Bogor adalah sebesar 9,62 persen atau menurun dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 10,01 persen, atau sedikit diatas target RPJMD tahun 2018.

Dilihat dari pencapaian IPM, pada tahun 2015 IPM Kabupaten Bogor adalah sebesar 67,77. Untuk komponen pengeluaran perkapita per tahun yang disesuaikan/ Purchasing Power Parity (PPP), yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan beberapa variabel seperti keterampilan, kesempatan kerja, dan pendapatan, daya beli masyarakat Kabupaten Bogor terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dari sebesar 8,95 juta rupiah per kapita per tahun atau 746,00 ribu rupiah per kapita per bulan tahun 2010 hingga mencapai 9,37 juta rupiah per kapita per tahun atau 780,67 ribu rupiah per kapita per bulan pada tahun 2015.

Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai sifat yang sangat inklusif yang melibatkan banyak pihak sebagai pemangku kepentingan. Upaya-upaya terpadu, terkoordinir, dan sinergis antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dimulai dari penyusunan perencanaan program/kegiatan, pelaksanaan, maupun pengawasan/pengendalian masih perlu dilakukan, bahkan ditingkatkan. Dalam rangka mensinergikan kebijakan dan program dari instansi-instansi sektoral terkait dalam mengatasi masalah pengangguran di Kabupaten Bogor, diperlukan konsep yang tepat dan terintegrasi untuk mengarahkan upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan dalam melaksanakan pembangunan di bidang ketenagakerjaan.

Pada pertengahan bulan Juli 2017 lalu, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor telah menginisiasi penyusunan perencanaan tenaga kerja di Kabupaten Bogor melalui pelaksanaan rakor yang melibatkan lintas Perangkat Daerah terkait. Perencanaan tenaga kerja yang dihasilkan, nantinya diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan dan melibatkan sektor-sektor yang memiliki kontribusi terhadap penciptaan kesempatan kerja dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor.

Dalam kebijakan baru, kemampuan SDM akan dipercepat, karena faktor tenaga kerja merupakan faktor penting dalam kegiatan ekonomi, hal ini telah dibuktikan oleh negara-negara maju. Dilihat dari segi kekayaan alam, negara-negara maju tersebut tidak lebih kaya di banding Indonesia, namun negara-negara tersebut jauh lebih maju. Kemajuan negara tersebut banyak dipengaruhi oleh kapasitas tenaga kerjanya. Oleh sebab itu, dalam pembangunan ke depan perlu ditetapkan pengembangan berbasis sumber daya manusia. Maka untuk itu perlunya di susun Perencanaan Tenaga Kerja (PTK). Melalui PTK dapat diperkirakan persediaan tenaga kerja yang ada dan kebutuhan tenaga kerja di masa yang akan datang. Dengan demikian dapat dirumuskan berbagai kebijakan dan program, agar persediaan tenaga kerja ke depan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, begitu pula untuk mengembangkan pembangunan di berbagai sektor lapangan usaha diperlukan tenaga kerja seperti apa.

Menurut Permenakertrans RI No. PER 16/MEN/XI/2010 Jo. Kepmenakertrans No 309 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan tenaga Kerja Provinsi dan Kabupaten/Kota, bahwa Perencanaan Tenaga Kerja yang dibuat oleh Instansi Pemerintah Pusat, Daerah, dan Sektoral/Sub Sektoral (Pusat & Daerah) disusun dengan maksud untuk memberikan berbagai informasi ketenagakerjaan yang diperlukan sehingga dapat digunakan sebagai bahan perumusan strategi, kebijakan dan program ketenagakerjaan. Sedangkan tujuannya, adalah pertama, memperkirakan ketersediaan secara kuantitatif jumlah tenaga kerja dengan berbagai karakteristiknya. Kedua, memprediksi kebutuhan tenaga kerja tahun mendatang yang diturunkan berdasarkan permintaan sektoral. Ketiga, memprediksi angka pengangguran yang dihitung berdasarkan perbedaan antara kebutuhan tenaga kerja dan persediaan tenaga kerja pada periode yang sama. Keempat, menyusun rekomendasi kebijakan dan program terkait masalah ketenagakerjaan secara sektoral.

Adapun tahapan penyusunannya, meliputi : 1) Penghitungan persediaan, kebutuhan, dan neraca tenaga kerja; 2) Pembentukan tim; 3) Pelaporan hasil evaluasi RTK Makro; 4) Pemantauan terhadap penyusunan dan pelaksanaan RTK Makro; 5) Pelaksanaan evaluasi hasil pemantauan; dan 6) Pembinaan terhadap penyusunan dan pelaksanaan RTK Makro.

Adapun susunan keanggotaan Tim Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota, terdiri dari :
Pembina    :  Bupati/Walikota
Ketua    :  Kepala Dinas Kabupaten/Kota
Sekretaris    :  Sekretaris Pejabat Eselon III Dinas Kabupaten/Kota
Sekretariat    :  Dinas Kabupaten/Kota
Anggota    :  Kepala Bappeda Kabupaten/Kota, Kepala Dinas yang membidangi
   sektoral Kabupaten/Kota, Kepala BPS Kabupaten/Kota, Kepala
   BKPMD Kabupaten/Kota, Ketua APINDO, Ketua KADIN, Perguruan 
   Tinggi, dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Masih menurut Permenakertrans RI No. PER 16/MEN/XI/2010 Jo. Kepmenakertrans No 309 Tahun 2013, uraian tugas Tim Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota, meliputi :
Tugas Pembina    :
1.    Memberikan arahan penyusunan dan pelaksanaan PTK Kabupaten/Kota.
2.    Menyampaikan target pembangunan perekonomian Kabupaten/Kota yang akan dicapai dikaitkan dengan pembangunan ketenagakerjaan.
3.    Memberikan arahan agar RTK Kabupaten/Kota dilaksanakan.

Tugas Ketua Tim    :
1.    Merumuskan target-target pembangunan ketenagakerjaan Kabupaten/Kota.
2.    Merumuskan kebijakan dan program pembangunan ketenagakerjaan Kabupaten/Kota.
3.    Memutuskan target yang harus dicapai dalam RTK Kabupaten/Kota.
4.    Memonitor hasil pencapaian target yang telah ditetapkan dalam RTK Kabupaten/Kota.
5.    Mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan RTK Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi.

Tugas Sekretaris Tim :
1.    Mengkoordinasikan pelaksanaan teknis penyusunan dan pelaksanaan PTK Kabupaten/Kota.
2.    Memfasilitasi penyusunan dan pelaksanaan PTK Kabupaten/Kota.
3.    Mengkoordinasikan sekretariat penyusunan dan pelaksanaan PTK Kabupaten/Kota.
4.    Melaporkan hasil penyusunan dan pelaksanaan PTK Kabupaten/Kota kepada ketua.

Tugas Anggota Tim :
1.    Melakukan pengkajian dan penganalisaan atas target pembangunan perekonomian dan ketenagakerjaan yang diarahkan oleh pembina dan ketua untuk dipergunakan dalam penentuan RTK Sektoral/Sub Sektoral Provinsi.
2.    Melakukan pengkajian dan penganalisaan terhadap perkiraan persediaan dan kebutuhan akan tenaga kerja.
3.    Melakukan pengkajian dan penganalisaan terhadap konsep kebijakan dan program.
4.    Melaporkan hasil pengkajian dan penganalisaan penyusunan dan pelaksanaan PTK Sektoral/Sub Sektoral Provinsi kepada sekretaris.

Tugas Sekretariat Tim :
1.    Menyelenggarakan kegiatan administrasi, yang meliputi administrasi umum dan keuangan.
2.    Menyiapkan data, memelihara data, berkas, dan dokumen PTK sektoral/sub sektoral Kabupaten/Kota.
3.    Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan tim PTK sektoral/sub sektoral Kabupaten/Kota.

Sementara itu, untuk masa jabatan dan pengangkatan Tim Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota sesuai Pasal 65 Permenakertrans R.I, adalah selama 5 (lima) tahun.
PTK ini nantinya menjadi signal bagi semua sektor dalam perumusan perencanaan pembangunan ketenagakerjaan yang berbasis empiris, program pembangunan daerah, serta sebagai acuan bagi penyusunan rencana tenaga kerja daerah dan sektoral (Publikasi).

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply