» » » » » » » » » 11 Federasi Serikat Buruh Menuntut Kerja Layak, Upah Layak Dan Hidup Layak

International World Day for Decent Work telah diperingati sejak 9 tahun yang lalu setiap tanggal 7 Oktober di seluruh dunia. Jutaan buruh menggalang aksi bersama, demi pemenuhan hak-hak buruh dan kerja yang layak, sehat dan aman. 

Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, namun pekerjaan rentan (precarious work) semakin berkembang dalam berbagai bentuknya. Bentuk paling nyata dari pekerjaan rentan adalah sistem hubungan kerja kontrak & outsourcing, buruh harian lepas, pemagangan dan pekerjaan lain yang bersifat rentan. 

Pekerjaan rentan menjadi pilihan bagi pengusaha untuk memperbesar pundi-pundi keuntungan tapi menjadi lonceng kematian bagi pekerjanya. Upah murah, kondisi kerja yang berbahaya, kesehatan dan keselamatan kerja yang terabaikan, hingga jaminan sosial yang tidak memadai merupakan mimpi buruk yang sedang dihadapi saat ini oleh para pekerja dengan sistem kerja yang rentan. 

Sudah saatnya pemerintah Indonesia segera menghentikan praktek kontrak dan outsourcing demi memberikan penghidupan yang layak, sebagaimana negara telah menjaminnya melalui konstitusi negara. Demikian dikatakan Presiden Serikat Pekerja Nasional (SPN), Iwan Kusmawan, SH seperti disampaikan melalui Siaran yang di sampaikan, Selasa (10/10).

Dalam siaran persnya dikatakan, Kerja layak, Upah Layak, dan Hidup Layak berarti juga kehamilan kelahiran yang sehat dan aman, waktu menyusui yang lebih lama, perlindungan dari diskriminasi kerja, keamanan kerja serta cuti melahirkan yang lebih lama (minimal 14 minggu Cuti Melahirkan). 

Cuti melahirkan di Indonesia saat ini katanya, hanya berkisar 12 minggu dan jauh tertinggal dengan Vietnam dan India yang telah menerapkan cuti melahirkan selama 6 bulan lamanya. 

"Akibatnya, anak-anak pekerja/buruh perempuan tidak mendapat Air Susu Ibu yang memadai karena Ibu harus kembali bekerja dibayangi dengan waktu cuti yang minim. Dalam jangka waktu yang panjang, dapat dibayangkan kemunduran kualitas generasi penerus bangsa,"ucapnya.

Pengusaha dalam hal ini lanjutnya, juga lalai dalam memenuhi tanggung jawabnya terkait penyediaan ruang laktasi dan waktu menyusui di tempat kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama 3 Menteri (Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan No 48/Men.PP/XII/2008 Nomor PER.27/MEN/XII/2008 Nomor 1177/Menkes/PB/XII/2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja. 

"Cuti melahirkan yang lebih lama akan memberikan perlindungan yang lebih terhadap pekerja/buruh perempuan dan bayinya sehingga derajat kesehatan perempuan menjadi lebih baik,"tegasnya.

Di bagian lain di sektor sebutnya, pertambangan, setiap tahunnya, ratusan pekerja tambang harus meregang nyawa akibat kecelakaan kerja. Layaknya fenomena gunung es, jumlah pekerja yang menjadi korban lebih banyak dari data yang ada. 

"Untuk mencegah jatuhnya korban yang lebih banyak lagi, maka diperlukan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja yang menyeluruh. Pemerintah harus terus menerus mendukung dan memfasilitasi terbentuknya P2K3 (Panitia Pembina Kesehatan dan Keselamatan Kerja) sebagaimana amanat luhur dari UU no 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Untuk perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja bagi seluruh pekerja tambang, Pemerintah Indonesia harus segera meratifikasi Konvensi ILO No 176 tentang Kesehatan dan Keselamatan di Tambang,"jelasnya.

Untuk itu ungkapnya, dalam rangka peringatan Hari Kerja Layak 7 Oktober, kami 11 Federasi Serikat Buruh di Indonesia yaitu FSPMI, FSP KEP, KEP SPSI, SPN, LOMENIK, GARTEKS SBSI, ISI, FSP2KI, FPE, FARKES dan KIKES yang merupakan afiliasi Industri ALL Global Union di Indonesia dengan ini meminta agar pemerintah Indonesia  untuk segera;

1. Menghapuskan  sistem kerja kontrak,outsourcing, pemagangan, serta bentuk-bentuk pekerjaan rentan lainnya.

2. Menghapus politik dan kebijakan upah murah.

3. Pemerintah Indonesia segera meratifikasi Konvensi ILO No 183 tentang Perlindungan Maternitas (14 Minggu Cuti Melahirkan)

4. Pemerintah Indonesia segera meratifikasi Konvensi ILO No 176 tentang Kesehatan dan Keselamatan di Tambang.

5. Jalankan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja terpadu di tambang sesuai dengan ketentuan standar-standar internasional dengan mengedepankan perlindungan dan pelaksanaan hak asasi manusia.
Reporter: Sumburi

About bidiknusantara com

Terima kasih telah mengunjungi Bidik Nusantara, Untuk informasi publikasi, liputan dan iklan hubungi redaksibidiknusantara@gmail.com atau 081317043003
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar :

Leave a Reply