» » » » » » » » » PT. Alam Perkasa Lestari Berani Produksi Ale-Ale Di Banyuasih, Pemkab Tutup Mata Diduga Miliki Surat Sakti

Diduga kuat belum ada izin resmi, Ketua LSM Penjara, Tompul merasa kecewa kinerja Pemerintah dan DPRD Banyuasin, pasalnya lamban terhadap laporan pengaduan masyarakat. Ungkap Tompul Kepada bidiknusantara.com.

 "Kita minta agar perusahaan yang tidak memiliki izin segera ditutup, kalau tidak rakyat akan menutup,"tegasnya. 

Ia berharap agar kasus tersebut segera ditindak lanjut. Ini buat tanda Tanya besar. Menurut Tompul ia mendapatkan ada kejanggalan kasus PT.Alam Perkasa Lestari dimana menurutnya telah menemukan 5 mobil konteiner berisikan minuman Ale-ale yang di Produksi di PT.Alam Perkasa Lestari jalan Pasir Putih KM 17 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin yang akan dikirim ke Medan dan Pekan Baru keluar dari PT Alam perkasa Lestari. 

"Dalam surat dan kemasan tersebut  merk berasal dari Mobil yang di gunakan untuk pengiriman Barang Jenis Fuso Konteiner Berat  I : 11,620 Kg Berat II: 39,980 Kg Netto = 27,360 Kg  setiap harinya melintas jalan Pasir Putih  rata-rata 5 mobil perhari sedangkan jalan tersebut di bangun dari uang Rakyat bukan diperuntukan perusahaan PT. Alam Perkasa Lestari  mencetak/memperoduksi Merk lain seperti PT. Sayap Mas Utama  Alamat: Jalan Tipar Cakung Kav. F 5-7, Cakung, RT.1/RW.9, Cakung Bar., Cakung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13910, Indonesia PT Tirta Alam Segar, Bekasi,"jelasnya. 

Tompul juga mengatakan, terhitung Bulan Maret 2017 sampai sekarang di cetakpun dari wilayah Banyuasin sumber air Banyuasin. 

"Artinya banyak yang dirugikan termasuk pajak pendapatan daerah, kontribusi daerah," jelas Tompul. 

Ia minta pemerintah tidak tutup mata, DPRD jangan mandul dan Polres Banyuasin harus tegas dan jelas.  Ia beranggapan pihak berwenang kurang peduli laporan masyarakat. 

"Kita punya data Pabrik termasuk Izin diduga tidak benar tidak sesuai dengan aturan yang ada di Banyuasin, saya minta segera ditindak lanjut. HAK, KEWAJIBAN, PERAN MASYARAKAT dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang, mengajukan gugatan kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian, mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang. Pasal 63 terdapat sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62,"urainya dalam keterangannya.
Sementara pihak Pimpinan PT.Alam Perkasa Lestari , Willyanto tidak mau ditemui media. 
Reporter: Indra.

About bidiknusantara com

Terima kasih telah mengunjungi Bidik Nusantara, Untuk informasi publikasi, liputan dan iklan hubungi redaksibidiknusantara@gmail.com atau 081317043003
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar :

Leave a Reply