Update

Bidik Channel

Peristiwa

Pendidikan

Pariwisata

Sejarah

Infotainment

Galery

» » » » » » » » » » » » Terkait Dugaan Pungli Pemdes Karehel, Puluhan Warga Karehel Seruduk Kantor Bupati

Kepala DPMD Kabupaten Bogor, Deni Ardiana saat menemui Masa aksi Demo
KAB.BOGOR-BidikNusantara
Terkait dugaan pugutan liar yang dilakukan oleh aparat Pemerindah Desa (Pemdes) Karehel, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor dalam program Sistim Manajemen Informasi Obyek Pajak (SISMIOP) SPPT-PBB terhadap 58 orang warga Desa Karehel, maka warga Karehel mendesak Bupati Bogor untuk menindak Pemdes Karehel termasuk Kades Karehel dengan cara melakukan aksi demo di kantor  Bupati Bogor Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Senin (8/05).

Menurut warga dalam menyampaikan tuntutannya, masalah ini berawal sekitar awal nbulan Januari 2017 Pemdes Karehel mulai menjalankan program SISMIOP yang mena dalam program tersebut sebagai pemutihan dalam melakukan pengurusan SPPT-PBB  obyek bidang tanah warga atau masyarakat yang berada di Desa Karehel.

"Dengan adanya SISMIOP tersebut, warga Desa Karehel dibebankan biaya pengurusan dengan harga atau noiminal berbeda-beda atau bervariatif dengan menugadskan 3 orang kolektor yang diberikan tugas untuk melakukan pemmmungutan kepada warga Desa Karehel, ketiga kolektor tersebu antara lain Darip, Udin Garep dan Bambang (Ketua RT),"katanya dalam orasi yang juga tertuang dalam surat Permohonan klarifikasi dan Informasi kepada Permdes Karehel tentang SISMIOP SPPT-PBB kepada Kades Karehel Jendi Rain dari Lembaga bantuan Hukum (LBH) Lembaga Lintas Nusantara (Linnus) dengan nomor: 010/per-Klr&Inf/perdes/V/20-17.

Kepala DPMD Kabupaten Bogor, Deni Ardiana saat menemui Masa aksi Demo
Didalam surat tersebut juga disebutkan bahwa menurut penjelasan dari 3 orang kolektor yang ditugaskan, bagi warga Desa Karehel yang mengurus SPPT-PBB harus melaui pihaknya dengan dasar bahwa yang bersangkutan telah diperintahkan atau di tugaskan.

"Ketiga orang tersebut juga memberikan warning kepada warga dengan kalimat "Apabila warga atau masyarakat Desa Karehel tidak mau membayar, maka pengurusan SPPT-PBB tidak akan diproses atau tidak adapat diurus. Padahal setelah dilakukan klarifikasi melalui Sekretaris  Camat Leuwiliang secara tegas Camat menyampaikan bahwa untuk pengurusan SPPT-PBB, masyarakat tidak dibebankan biaya alais gratis,"bebernya dalam tulisan.

hal ini juga diakui oleh salah satu warga pada saat berdialog dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, Deni Ardiana yang sebelumnya menerima masa di gerbang komplek perkantoran tegas beriman yang akhirnya memberikan izin masuk perwakilan 10 orang guna melakukan dialog.

Salah satu warga menyampaikan bahwa dirinya hingga harus menjual kambing miliknya hanya untuk membayar pengurusan SPPT-PBB kepada aparatur desa. "Saya membayar Rp. 1.200.000 dari hasil jual kambing pak,"ujar bapak paruh baya ini dihadapan Kepala DPMD, Kabid Dalopss Pol PP, Asnan serta kepolisian yang hadir saat itu.

Kepala DPMD Kabupaten Bogor, Deni Ardiana saat menemui Masa aksi Demo
Dalam kesempatan itu, Kepala DPMD, Deni Ardiana menyampaikan bahwa dalam kesempatan itu pihaknya mendapat mandat dari Sekretaris Daerah (Sekda) untuk menerima aspirasi yang disampaikan oleh masa unjuk rasa yang akan langsung di sampaikan kepada Bupati.

"Kapasitas saya saat ini adalah menemui saudara-saudara dan menerima apa yang menjadi persoalan warga Desa karehel kemudia akan dilaporkan kepadea Ibu Bupati. Saya tidak bisa memberikan  keputusan atau kepastian apa-apa terkait tuntutan warga namun dengan data yang saya terima dari warga akan saya sampaikan kepada Ibu Bupati melalui Sekda,"ujarnya.
Reporter: Sumburi

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply