Update

Bidik Chanel

Peristiwa

Pendidikan

Pariwisata

Sejarah

Infotainment

Galery

» » » » » » » » IMM Mengutuk Keras Dualisme Pimpinan DPD

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) melihat dan menyaksikan perkembangan DPD akhir-akhir ini kemudian menyimpulkan bahwasanya DPD mengalami krisis kepemimpinan dan kewarganegaraan yang dampaknya adalah mandeknya DPD dalam menyaring dan memperjuangkan aspirasi rakyat daerah. DPD tidak bisa bekerja sesuai dengan tupoksi nya, rakyat dirugikan dan daerah dirugikan karena tersumbatnya suara aspirasi rakyat dan anggaran negara pun terbuang cuma-cuma, Hal ini disampaikan oleh Sekum Pimpinan Cabang IMM, Iksan Awaludin seperti disampaikan kepada bidiknusantara.com.

Dalam pernyataannya Iksan Awaludin meminta untuk menyikapi persoalan sebagai berikut: Pertama, DPD adalah lembaga yang di bentuk berdasarkan konstitusi untuk mewakili daerah, sedangkan DPR sebagai wakil partai. Agresifnya sekolompok DPD pengurus partai politik dalam merebut sebuah kursi jabatan pimpinan DPD menunjukkan pelanggaran komitmen dan kode etik sebagai anggota DPD dan pelanggaran konstitusi berupa upaya mengakuisisi DPR sebagai wakil daerah.

Kedua katanya, proses perebutan kursi pimpinan DPD oleh sekolompok anggota DPD pengurus partai politik dilaksanakan dengan cara tidak sah dan melanggar konstitusi.

"1.Putusan MA No 38P/Hum/2016 dan No 20P/Hum/2017 yang keduanya membatalkan revisi tata tertib DPD No 1/2016 dan revisi tata tertib DPD No 1/2017 tentang dua subtansi yaitu, pemberlakuan pimpinan DPD selama 2 tahun 6 bulan di batalkan dan peraturan tata tertib DPD yang memberlakukan asas retroaktif atau berlaku surut di batalkan. 2, Pemilihan kursi pimpinan DPD yang​ di laksanakan pada 3 April 2017 tidak sah karena dilaksanakan atas landasan hukum yang telah di batalkan​ oleh MA dan melanggar ketentuan tata tertib DPD yaitu tidak memenuhi kuorum untuk pengambilan keputusan, perubahan tata tertib sebagai landasan pemilihan tidak menempuh prosedur sebagaimana diatur tata tertib. 3, pelantikan oleh wakil ketua MA,  Suwardi dinilai cacat dan telah di laporkan ke komisi yudisial karena dua kejanggalan,  waktu terlalu siangkat antara pemilihan kursi pimpinan DPD dan pelantikan, ada nya pertemuan tertutup di MA di antaranya yang dihadiri oleh wakil ketua MA (Suwardi) dan sekertaris DPD. Oleh karena itu, berdasarkan argumentasi diatas, maka seluruh keputusan yang di buat oleh pimpinan DPD yang di laksanakan pada 3 April 2017 lalu di nyatakan TIDAK SAH,"jelasnya.

Ketiga lanjutnya, bahwa krisis kepemimpin di DPD telah menghambat kinerja DPD, banyak rancangan kerja dan kebijakan yang tidak dapat di proses serta banyak agenda strategis yang tidak terkawal dan dampaknya rakyatlah yang di rugikan akibat polemik internal DPD ini.

"Keempat. Bahwa Krisi kepemimpinan DPD harus segera di selesaikan kan karena ini berbicara tentang kemaslahatan umat jika akan berkepanjangan tentu ini dikatan kecacatan demokrasi. Ke lima  kami menuntut kepada seluruh pimpinan dan anggota DPD periode 2014-2019 untuk meninggalkan segala kepentingan pribadi dan kelompok dan beralihlah fokus kepada kepentingan masyarakat dan tegakkan kode etik berpolitik,"pungkasnya.
Reporter: Sumburi

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply