Update

Bidik Chanel

Peristiwa

Pendidikan

Pariwisata

Sejarah

Infotainment

Galery

» » » » » » » » Tiga Tahun Bima-Umar Memerintah Kota Bogor, Ini Catatan STS Untuk Mereka

BOGOR KOTA-BidikNusantara
Genap tiga tahun sudah masa pemerintahan Kota Bogor yang di pimpin oleh Bima Arya Sugiarto sebagai Walikota dab Usmar Hariman sebagai Wakil Walikota Bogor dalam menjalankan amanah masyarakat Kota Bogor yang memilihnya pada pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tiga tahun lalu.

Lalu apakah pencapaian pembangunan Kota Bogor yang di rasakan oleh masyarakat Kota Bogor selama kepemimpinan Bima-Usmar, berikut catatan Sugeng Teguh Santoso (STS) dalam apresiasi dan catatan/kritik:

1. Saya tidak membaca bahan apapun terkait kinerja birokrasi 3 tahun bima usmar, semisal laporan pertanggung jawaban walikota. Pada zaman diani budiarto justru saya yang kritis waktu itu mendapatkan LPJ Walikota sehingga dapat memberikan pandangan komprehensif. Saat ini justru tidak dibawah Walkot Bima yang mengaku menerapkan transparansi, sehingga catatan 3 tahun ini saya buat atas dasar penampakan kerja kasat mata saja.

2. Terkait kebijakan Sistim Satu Arah (SSA) Walikota, pertama kali diterapkan waktu itu saya sampaikan bahwa berikan kesempatan pada walikota untuk menerapkan baru dievaluasi. Untuk SSA ini saya mengapresiasi karena dapat membantu kelancaran pada posisi sekitar pusat kota.

3. Dampak kemacetan pada wilayah periperal kota harus diatasi;
4. Pembuatan taman dan trotoar juga harus diapresiasi secara terukur, karena memang taman dan trotoar telah memberi keindahan buat kota,  juga dapat meningkatkan kepercayaan publik atas kotanya yang indah.

4. Taman-taman yang dibangun harus diapresiasi karena taman  bukan hanya membuat indah tapi juga adalah titik destinasi yang bisa meningkatkan kohesi warga, tempat warga berinteraksi. Taman-taman ini mestinya dapat mendorong perwujudan kota bogor yang civilize , beradab dan demokratis. Bila nyatanya warga bogor tidak menjadi civil society yang maju bahkan menjadi fundamentalis, taman-taman yang indah itu tidak memberikan makna apapun.

5. Catatan penting adalah bahwa kebijakan walikota 3 tahun mengesankan bahwa walikota bukanlah pimpinan yang strong dan bernyali karena terminal yang berada pada fasad kota justru tidak terurus, kumuh, tidak sehat , dan pemerintah kota bagaikan tidak hadir disana untuk memberikan hak warga atas terminal yang indah, fungsional. Walikota tidak mampu mengatasi kondisi yang kumuh terminal, kontras pada jarak hanya 200 meter ada keindahan lawang sembilan.

6. Walikota juga abai akan horor yabg setiap saat menghantui warga miskin kota yg mendiami lereng-lereng kota yang  terancam tertimbun longsor pada musim hujan, tindakan minimal untuk membuat aman warga belum ada yang dilakukan, semisal memperkuat turap lerengan.

7. Pemerintah kota juga tidak dapat memberikan stimulus agar dapat bersama-sama dengan DPRD membuat kebijakan kota yang ramah HAM, untuk penyandang disabilitas, kota ramah anak dan wanita yang dapat dibuat dalam bentuk perda.

8. Kasus angkahong buat saya menunjukkan lemahnya kepemimpinan walikota dalam sisi pengelolaan administrasi pemerintahan yang taat hukum. Meledaknya kasus korupsi angkahong juga menunjukkan lemahnya kepeminpinan dan kemampuan kordinatif walikota atas satuan kerja dan juga atas lembaga sederajat ( DPRD) . Catatan pleger  harus diselesaikan secara hukum oleh walikota agar status pleger tersebut bisa ditinjau oleh MA sehingga kinerja walikota tidak terhambat masalah hukum.

9. Saya juga melihat problem laten pasangan walikota dan wakil yang sekarang ini tampaknya renggang dan cenderung jalan sendiri-sendiri. Kondisi ini tidak baik buat warga Bogor. Walikota dan wakil harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan beda sikap dan pendapat antar mereka agar fungsi layanan pemerintahan dapat berjalan baik, birokrasi tidak bingung tanpa kepemimpinan, warga terlayani dengan baik.

10. Kita juga perlu melihat penggenapan janji kampanye;

A. Soal pengangguran, pengentasan kemisminan, dan lapangan kerja; karena tidak ada data akurat, saya akan melihat dari aspek sosiologis saja. Janji kampaye untuk mengatasi pengaguran tampaknya di wujudkan dengan memberikan peluang perijinan hotel dan resto, yang kita ketahui bukanlah bidang usaha yang padat modal bukan padat karya, pada sisi lain juga upaya pengentasan pengangguran dan kemiskinan dengan katup memberikan afirmatif kebijakan melalui usaha non formal UMKM, pedagang kaki lima tidak mendapatkan porsi fokus perhatian walikota yang cukup, terbukti meledaknya kasus Angkahong.

B. Kemacetan; kemaceta adalah masalah yang rumit, tidak bisa kita timpakan pada walikota saja. Peran serta masyarakat diperlukan; sopir angkot, pedagang kaki lima dan warga harus juga bertanggung jawab atas kemacetan. Upaya mengatasi dgn saa dan rerouting harus dinilai sebagai langkah yang harus dihargai


11. Walikota juga harus diingatkan untuk berdiri teguh diatas konstitusi, pengalaman terkait SE larangan Asyuro jangan terulang lagi. Juga walikota harus cermat menegaskan sikap politik keIndonesiaannya dalam menjalankan tugasnya; terkait dengan gerakan-gerakan politik yang dibungkus sebagai gerakan keagamaan, bila gerakan tersebut sudah menentang prinsip-prinsip dasar negara Pancasila dam UUD 1945 serta perubahannya maka Walikota harus cermat. Termasuk didalamnya adalah pemberian ijin administratif bangunan; kasus masjid Imam bin Hambal yang ditolak oleh warga harus menjadi perhatian serius Walikota.
Reporter: Sumburi

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply