Update

Bidik Chanel

Peristiwa

Pendidikan

Pariwisata

Sejarah

Infotainment

Galery

» » » » » » » » LSM MADANIA Desak Kajati Jabar Usut Dugaan Korupsi PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor

www.bidiknusantara.com
Pengurus LSM Madania Bogor Raya Sandi Muhammad Ilha
BOGOR KOTA-BidikNusantara
Kegiatan pengadaan barang/jasa PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor diduga sarat korupsi. Untuk itu, aparat penegak hukum diminta untuk mengusut adanya dugaan memecah paket pekerjaan kontruksi dengan metode pengadaan langsung.

Pengurus LSM Madania Bogor Raya Sandi Muhammad Ilham mengungkapkan, patut diduga bahwa PA/PKA, PPK, ULP/Pejabat pengadaan dan Panitia/Pejabat Hasil Pekerjaan telah melanggar UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001.
“Dan sudah memenuhi unsur-unsur pidana dalam pengadaan barang/jasa adalah memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain atau suatu korupsi, dapat merugikan negara atau perekonomian negara dan/atau gratifikasi,” kata Sandi, Selasa (4/04) saat disampaikan melalui siaran persnya kepada bidiknusantara.com.
Lanjut Sandi, bahwa PA/KPA, PPK, ULP/Pejabat Pengadaan dan Panitia/Pejabat penerima Hasil Pekerjaan telah melanggar Perpres 70/2012 dengan perubahan Perpres 4/2015 Pasal 5 berbunyi, pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut; efisien; transparan; terbuka; bersaing; adil/tidak diskriminatif; dan akuntabel.
Dia mengatakan, adanya pengulangan pekerjaan persiapan sehingga berpotensi merugikan negara. Pada lampiran Surat Perintah Kerja (SPK) adanya uraian pekerjaan yang sama pada SPK, namun harga satuan berbeda, sehingga berpotensi merugikan keuangan negara.
“Pada lampiran SPK dilarang memecah suatu paket pengadaan barang/jasa yang memiliki sifat dan ruang lingkup pekerjaan yang sama menjadi beberapa paket, baik pada penyusunan anggaran, penyusunan rencana umum pengadaan maupun pada saat persiapan pemilihan penyedia dengan maksud menghindari pelelangan,” paparnya.
Ditegaskan, paket pekerjaan kontruksi di lokasi yang sama ada lebih dari 6 pekerjaan dengan metode pengadaan langsung, diantaranya paket pekerjaan yang tidak dilampirkan SPK-nya adalah Interior Gedung Info Center, Pembangunan Gedung Tansmisi Distribusi dan perapihan jalan dan pembuatan jalan tembus pajajaran.
Padahal pekerjaan telah dilaksanakan Desember 2016 akan tetapi SPK belum dikeluarkan pada saat Desember 2016. Pekerjaan konstruksi dilaksanakan di lokasi yang sama, yaitu di kantor PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor dengan alamat JL. Siliwangi 121 Sukasari Kota Bogor dan pada tahun anggaran yang sama, yaitu tahun anggaran 2016.
“Dengan memecah paket paket pekerjaan maka terjadi pengulangan pekerjaan seperti: Pengulangan Pekerjaan Mobilisasi Material dan tenaga ke lokasi, Pengulangan Pekerjaan Pembersihan Lokasi Sesudah dan Sebelum Pekerjaan Pengulangan Pekerjaan Laporan dan Dokumen, Pekerjaan yang kemungkinan terjadi 2 kali penganggarannya,” kata Sandi.
Menurutnya, dikarenakan metode pengadaan langsung dan tidak menggunakan metode lelang, maka prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa tidak menjadi acuan, antara lain prinsip-prinsip efisien, efektif, transfaran, keterbukaan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengadaan barang/jasa, karena hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi, teknis dan keuangan.
“Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetepkan atau menggunakan dana yang telah ditetepkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum,” kata Sandi.
Untuk itu, pihaknya meminta Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar) segera memangil Direktur Utama (DSS), Direktur Umum (RIG) dan Direktur Teknik (SM) untuk dapat memberikan penjelasan atas perbuatan melawan hukum yang mereka ketahui tetapi tidak dicegah agar tidak terjadi tindakan yang dapat merugikan keuangan negara.
Disamping Direksi PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor, memangil juga PA/KPA, PPK, ULP/Pejabat Pengadaan dan Panitia/Pejabat penerima hasil pekerjaan untuk diminta keterangan dan pertanggungjawabannya secara pidana.
“Memangil para penyedia jasa dan pihak-pihak terkait pekerjaan tersebut untuk dimintai keterangan dan atau bertanggungjawab atas terjadinya kerugian,” pintanya.
Reporter: Sumburi

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply