Update

Bidik Chanel

Peristiwa

Pendidikan

Pariwisata

Sejarah

Infotainment

Galery

» » » » » » » » Eggi Sudjana Desak Ketua KPUD DKI Jakarta Jelaskan Aturan Pencoblosan Menggunakan KTP

Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta didesak oleh Pengacara atau Advokat senior, Eggi Sudjana agar menjelasakan kepada khalayak tentang kepastian penggunaan KTP, KK dan Formulir C6 dalam pencoblosan Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta putaran kedua Tanggal 19 April mendatang. Hal ini disampaikan kepada bidiknusantara.com, Selasa (11/04).

Menurut Bang Eggi (sapaan akrabnya), dirinya kuatir penggunaan KTP saja akan memberikan peluang kecurangan dengan mendatangkan orang dari luar DKI menggunakan KTP TANPA Formulir C6 dan Kartu Keluarga.

Eggi menegaskan, pihaknya akan mendesak ketua KPUD DKI untuk menjelaskan aturan pencoblosan tersebut , karena ada salah satu stafnya dari KPUD DKI mengatakan cukup dengan KTP saja tanpa KK juga bisa Nyoblos !

"Bagi warga yang menggunakan hak pilihnya disamping menggunakan KTP, harus menunjukan formulir C6 dan Kartu Keluarga. Tanpa menunjukan KK dan C 6 , pemilih harus ditolak. Kami akan menerjunkan tim disetiap TPS untuk mengawasi pemilih yang menggunakan KTP,"jelasnya.

Eggi berpesan, bagi paslon Ahok dan Djarot, sebaiknya tidak ada INVASI dengan TURUN nya semua kekuatan yang berasal dari intelijen, pemerintah dari tingkat Presiden sampai tingkat RT dan RW dan Relawan bayaran , Seharusnya TERTIB hanya menggunakan aturan hukum, yakni menggunakan KTP, formulir C6 dan KK.

"Jangan lah gunakan kekuatan kekuasaan untuk invasi demi mengalahkan Anies Sandi . Jangan terjadi tidak tertib hukum seperti putaran pertama, hanya dengan menggunakan KTP DKI dapat menggunakan hak pilihnya. Untuk putaran 2 saya tekankan agar selain KTP, harus dilengkai formulir C6 dan KK,"tegasnya.

Dia berharap dalam AUDIENSI nya ke KPUD DKI ada SOLIDARITAS dari elemen masyarakat yang PEDULI penegakan hukum agar dapat hadir di Kantor KPUD DKI jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat.


"Insya Allah pada hari Rabu (12/4) jam 12.00 WIB siang akan mendesak Ketua KPUD DKI Soemarno untuk memberlakukan tertib hukum administrasinya dan menjelaskan aturan pencoblosan,"pungkasnya mengurai.
Reporter: Sumburi






«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply