Update

Bidik Chanel

Peristiwa

Pendidikan

Pariwisata

Sejarah

Infotainment

Galery

» » » » » » » » » » Daya Rusak Politik Demokrasi Oleh Analisa Politik Dan Media Hanif Kristianto

Hanif Kristianto
Analisa Politik Dan Media 
Rakyat akhirnya tahu topeng kepalsuan penguasa demokrasi. Tanpa perlu mereka membuka buku-buku politik atau jurnal politik pun mereka paham. Fakta ini menunjukan bahwa rakyat kian sadar untuk terus mengikuti arus informasi hiruk pikuk politik di negeri ini. Tak ayal, obrolan seputar politik begitu unik dalam perbincangan di dunia nyata maupun maya. Pemberitaan yang heboh, meski terkadang ‘hoax’, rakyat terkesan mengiyakan dan membenarkannya.

Kasus usang yang sudah terkubur bertahun-tahun, berhasil dibongkar habis-habisan. Tak tanggung-tangung yang terseret bisa jadi pejabat ataupun mantan pejabat. Kasus korupsi begitu menarik sebagai pemukul lawan politik untuk pencitraburukan dan pengandangan dalam penjara. Hukum yang dipolitisasi berhasil dikendalikan penguasa. Penegakan hukum berkeadilan seperti menegakan benang basah. Masihkah ini bisa dipercaya dengan rayuan demokratisasi yang seolah disembah.

Pada masa kekinian, daya rusak politik demokrasi tampak jelas. Hijab-hijab yang awalnya manis menipu, kini terbuka wujud aslinya. Liberalisasi politik turut mendorong daya rusaknya kian hebat. Tidak hanya melukai hati nurani manusia, namun juga membunuh kepercayaan jutaan manusia pada sistem demokrasi yang rusak dan merusak. Fakta inilah yang seharusnya menjadi pelajaran penting bagi bangsa ini jika ingin memformulasikan gagasan baru keluar dari kemelut demokrasi.

Berikut akan dipaparkan beberapa daya rusak demokrasi yang telah meruntuhkan sendi kehidupan. Anomali dan sirkus demokrasi sering dimainkan oleh pelakunya sendiri. Rakyat yang menyaksikan harus mengangkat dua tangan salam ‘gigit jari’. Bagi yang berfikiran jernih, upaya reformasi demokrasi tak sekadar menambal sulam tapi harus mampu merevolusi dengan gagasan baru yang lebih manusiawi dan mewujudkan cita-cita bersama.

1)Demokrasi Tak Cocok bagi Manusia

Jusuf Kalla dalam pidatonya dalam penerimaan doctor honoris causa di Rajamangla University of Technology Isa Thailand, JK mengkritik konsep demokrasi ala Barat yang disebut tak cocok dengan Asia. “Kami mengakhiri berbagai konflik dengan memberikan akses yang adil terhadap sumber daya ekonomi dan pembagian kekuasaan yang lebih adil dalam politik lokal,”kata JK di Bangkok Thailand, Selasa (21/3/2017).

Asas demokrasi berupa kebebasan memang tidak cocok dalam pengaturan kehidupan manusia. Mendesain demokrasi dengan wajah yang berbeda—misalnya demokrasi Asia yang saling menghormati—sama halnya dengan menutupi kebohongan demokrasi. Pelaku politik dan politisi saat ini belum mampu keluar dari kotak pandora demokrasi. Sekuat tenaga mereka meyakini dan mempertahankan demokrasi mati-matian seolah itu sistem yang terbaik.

Saling menghormati dan musyawarah yang kerap digambarkan oleh pemimpi demokrasi, hanya sebagian kecil dari kelebihannya. Justru yang banyak malah kerusakannya. Pelaku demokrasi sendiri sering menampilkan wajah tak demokratis dan jauh dari idelitas ide-idenya.

Hal yang harus difahami bahwa musyawarah dan menghormati merupakan asasi kebutuhan manusia. Tak bisa manusia hidup sendiri-sendiri tanpa musyawarah dan menghormati. Jadi sangat naif tatkala ada penyamaan demokrasi dengan Islam atau demokrasi dengan lainnya. Mengingat perbedaan demokrasi dan lainnya sangat jauh berbeda banyak.

Demokrasi memang tidak cocok diterapkan untuk manusia. Berdasarkan fakta kemunculan demokrasi yang mengambil konsep kota di Yunani yang dihuni beberapa penduduk, memang mampu diaplikasikan dalam penyuaraan suara rakyat. Tatkala konsep itu diterapkan dalam jumlah besar, demokrasi sudah tidak cocok. Hal ini dikarenakan konsep demokrasi tak mampu menyatukan individu dengan individu dan individu dengan penguasanya. Meski muncul konsep perwakilan untuk duduk dalam suatu majelis rakyat, nyatanya suara rakyat kerap tergadaikan. Suara tinggal suara, yang ada derita berkepanjangan bagi rakyat yang memilihnya.

Belum lagi konsep kehidupan dalam tataran demokrasi yang menoleransi beragam kerusakan sosial. Semisal LGBT, prostitusi, minuman keras, narkoba, dan kerusakan lainnya. Agar itu semua bisa esksis di tengah kehidupan, dibuatlah UU untuk melegalkan aktifitasnya. Apa daya katanya ingin memberikan sejahterah, justru kehinaan dan kerusakan moral didapatnya. Tidakkah ini disadari oleh semuanya?

Ujung dari demokrasi ini adalah pelembagaan kebebasan bagi individu untuk berbuat semaunya. Aturan dan UU hanyalah mekanisme untuk mengokohkan kegiatannya. Negara begitu abai dan mengabaikannya. Fungsi negara sebagai pelindung pun hilang dan tak mampu mewujudkan kehidupan yang baik bagi manusia. Karena itu, demokrasi seperti hukum rimba dan tidak cocok bagi kehidupan manusia.

2)Demokrasi Suburkan Korupsi

Ada adagium unik yang mengelitik. Kerjanya rapat dan kunjungan, hobinya korupsi. Siapakah dia? Bahkan ada lelucon imajiner dalam percakapan yang mengocok perut. Tatkala ada seseorang masuk surga dia bertanya kepada malaikat: “mengapa banyak anggota DPR yang masuk surga?” Si malaikat itu pun menjawab: ”mereka sedang ‘study banding’ besok pun mereka kembali ke neraka!”

Tanpa menunjuk hidung dan memang tidak bisa dipukul rata, daya rusak demokrasi begitu besar. Korupsi menjadi-jadi. Penipuan rakyat menjadi hobi. Kerakusan kuasa menjadi daya pikat. Berlindung di balik hukum demi menyelamatkan muka biasa dilakukannya.

Rakyat tidak akan pernah memaafkan dosa ‘korupsi’ penguasa dan elit politik. Bisa jadi tatkala di hari pembalasan nanti, satu persatu rakyat datang menuntut hingga dosa-dosa rakyat itu dipikulnya. Naudzubillahi min dzalik. Tidakkah mereka yang pernah, sedang, dan akan berkuasa berfikir jauh ke depan?

Jargon demi ‘kesejahteraan rakyat’ dalam beragam proyek menjadi modus untuk merampok uang rakyat. Legal atau ilegal, praktek itu sudah jamak bahkan menjadi lingkaran setan. Kasus korupsi E-KTP menjadi E-Korupsi bagi pejabat dan anggota dewan. Seperti mencoreng muka sendiri, mereka satu per satu berkelit mencuci muka hitamnya. Bisa dipastikan proyek digitalisasi ke metode elektronik, semisal e Warung, e-Budgeting, atau lainnya tak akan mampu memutus mata rantai ‘penyakit korupsi’.

Tak hanya korupsi E-KTP, kepala daerah pun terseret harus berurusan dengan KPK. Setelah pemeriksaan dan penyelidikan, aset-aset mereka melimpah ruah. Sementara itu rakyatnya masih bergelimang dalam kemiskinan seperti laporan tahunan Badan Pusat Statistik (BPS). Tidakkah mereka malu berbuat seperti itu. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Sepandai-pandai mereka menutup rapat kejahatannya, akhirnya pun terungkap juga. Gusti Allah mboten sare.

Demokrasi menumbuh-suburkan korupsi tatkala dalam kontestasi setiap pergantian anggota dewan dan pemimpin dibuat dalam model liberalisasi politik. Biaya mahal proses penyelenggaraan dan pembiayaan calon, akhirnya menendekan akal pikiran untuk balik modal. Kepalsuan demi kepalsuan terus saja dimainkan. Demokrasi mengharamkan yang, dan menghalalkan yang haram. Korupsi seolah halal asal sesua aturan. Aneh?  

3)Demokrasi Penuh Anomali

Tak dapat dipungkiri polesan demokratiasi di Indonesia telah mengelabuhi umat. Khususnya umat Islam yang selama ini merasa tertipu dan ditipu oleh janji manisnya. Hal ini dikarenakan umat Islam sebagai obyek dan sasaran tembak untuk memalingkan dari keinginan menerapkan syariah Islam dalam kehidupan. Cukup dijanjikan konsep ‘syura’ umat pun mengklaim sudah berdemokratis. Padahal dalam Islam ada beberapa hal yang bisa didiskusikan. Ada pula yang memang sudah menjadi ketentuan. Terkait halal dan haram, Islam sudah menggariskan dengan tegas dan jelas. Sementara dalam teknis, Islam memberikan keleluasaan untuk melakukan musyawarah.

Umat pun akan menemukan anomali demokrasi. Semisal, upaya pemisahan agama dengan politik. Jika hal itu dialamatkan kepada Islam jelas salah alamat. Islam dan politik merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan. Memang benar, tatkala politik Islam dipinggirkan dalam percaturan kehidupan, gaungnya meredup dibandingkan demokrasi. 

Sementara itu, penguasa yang mengklaim demokratis pun terkadang menyalahi janjinya. Upaya kriminalisasi ulama dan penangkapan aktifis bukti nyata tanpa adanya pernyataan ba-bi-bu. Aktifis yang sok demokratis pun menghina agama dan Islam jika dikaitkan dengan politik. Alasan mereka buat-buat dan rekayasa demi tujuan pragmatisme politik duduk di tampuk kekuasaan. Anomali inilah yang sering ditemukan pada pilkada DKI Jakarta dan pemilu pada masa liberalisasi politik ini. Begitu pula mayoritas umat Islam didekati menjelang pencoblosan. Setelah itu ditinggalkan. Apakah ini sering?

4)Demokrasi Demi Company

Legal frame dan political frame dimainkan betul demi menjaga eksistensi status qou. Pun dimanfaatkan untuk mendulang dukungan dari permainan para pemilik modal, baik dalam negeri maupun asing. Sebut saja UU Penanaman Modal Asing semenjak masa Presiden Soeharto telah memberikan peluang bagi penguasaan negeri melalui korporasi. Di masa presiden berikutnya, USAID, IMF, dan lembaga donor asing lainnya juga turut berperan dalam merumuskan UU. Anggota dewan terhormat tinggal mengetuk ‘palu’, beres sudah kerjanya.

Jargon demokrasi di awal yang didengungkan dari, oleh, dan untuk rakyat telah bergeser ke pengusaha/company. Simbiosis kebutuhan perekonomian bertemu dalam kepentingan politik. Tampaknya ini pula yang mendorongm pemilik modal membiayai pencalonan dalam beragam kontestan politik. Baik tingkat daerah hingga pusat. Mustahil mereka menopang dirinya sendiri tanpa bantuan pengusaha.

Hal yang muda ditebak yaitu kongkalikong dalam pemberian imbal balik. Rakyat kembali gigit jari, meski lipstik pembangunan dan kesejahteraan itu di awang-awang. Negara pun sering kalah dalam melawan ‘company’. Ketundukan mereka pun tak lepas dari tekanan politik dari dalam dan luar negeri. Seperti halnya kasus Freeport. Negara kembali dikangkangi dan dipecundangi oleh MNC yang didukung penuh oleh negara AS dengan seperangkatnya.

Jauhnya kesejahteraan yang menimpa rakyat negeri ini diakibatkan dua hal: pertama, sistemnya yang bobrok. Kedua, birokarasi dan pejabat yang korup. Akibatnya upaya penyejahteraan rakyat sering banyak didiskusikan dalam sidang dan rapat. Jika pun ada alokasinya, itu pun sekadarnya. Karena terkadang menguap di awal dan hanya sedikit yang diterima rakyat.       

Daya rusak politik demokrasi inilah yang menjadikan konsep itu terus ditambal sulam. Keyakinan bahwa demokrasi sistem terbaik masih melebihi konsep keyakinan  dalam agama. Oleh karena itu, penyajian fakta dan kerusakan demokrasi harus terus disajikan kepada rakyat agar mengetahui sistem yang terbaik dalam hidup ini. Inilah yang perlu difikirkan oleh semuanya, jika bercita-cita mewujudkan kehidupan dunia yang lebih baik dan jauh dari segala intrik.

5) Merusak Persatuan dan Kesatuan

Hanya urusan coblos mencoblos sering masyarakat tidak akur. Saling adu jago dan unjuk gigi demi memenangkan calon yang dinanti. Ulah dari para pendukung kerap mengundang decak kagum dan kegeraman. Ada pula yang menggunakan mantra didukung kelompok radikal, anti kebhinekaan, intoleran, dan politisasi agama. Padahal mantra itu digunakan untuk memancing amarah pihak lain.

Politik demokrasi tak mengenal mana kawan dan mana lawan. Meski sesama anak bangsa, rakyat sering dikorbankan demi politik kekuasaan yang usang. Persatuan dan kesatuan hanya jargon di mulut. Kalaupun diwujudkan itu pun sekadar pembelaan diri agar tidak dicap pembuat gaduh. Rakyat yang seharusnya hidup berdampingan, kini terkotak-kotak. Sesungguhnya ini merupakan bagian dari skenario demokrasi agar rakyat lupa pada fokus mengoreksi penguasa.

Sikap pragmatisme politisi ditambah apatisme rakyat, menjadi bumbu pas semakin kokohnya kekuasaan despotik. Kedzaliman yang dilakukan penguasa tampak berasa manis dan optimis. Karena itu, daya rusak ini harus dipahami oleh semua elemen rakyat agar tidak mudah diadu domba dan berpecah belah. Jika bersatu itu indah, mengapa harus terkotak-kotak?

6.) Merusak Kejernihan Berpikir

Masih ingatkah serangan fajar pada hari H pencoblosan? Bagaimana pula bagi-bagi sembako demi mendulang suara? Rakyat tampaknya mengalami kemalasan berfikir karena dirusak demokrasi. Istilah ‘demokrasi sembako’ kian membahana pada Pilkada Jakarta 2017. Praktik itu bukan kali ini saja, semenjak lama praktik kotor itu akan senantiasa abadi.

Kejernihan berfikir manusia diwujudkan dengan memiliki pandangan hidup yang sahih dan standar dalam menentukan baik dan buruk. Bukan semuanya diterima asal hati senang dan riang. Hanya demi mengisi perut kosong rakyat di negeri ini rela menerima ‘suapan’ dari perebut kekuasaan. Lucunya, ada pula kegiatan di luar nalar hingga klenik yang dilakoni pemburu kekuasaan.

Kondisi buta politik ini begitu dipelihara rezim demokrasi dan penjaganya. Rakyat pun tak akan pernah tahu dan malas berfikir untuk mengoreksi dan mereformasi rezim yang bobrok dan dzalim. Diberi sekresek sembako saja rakyat sudah bungkam seribu bahasa. Lantas, di mana kedaulatan sebagai manusia untuk berdiri tegap menjadi terdepan dalam setiap koreksi kebijakan salah?

7.) Membonsai Islam

Bencana besar bagi umat Islam pasca lepasnya ikatan politik Islam dalam negara adalah sedikit demi sedikit menerima demokrasi. Asas demokrasi yakni sekularisme dan liberalisme. Peran negara cukup dalam urusan kehidupan, sementara agama hanya sebagai simbol dan dilaksanakan dalam tempat ibadah dan seremonial. Upaya membonsai Islam dalam kenegaraan dan kehidupan ini merupakan kerja nyata musuh-musuh Islam. Satu sisi mereka mengatakan demokrasi itu Islami. Di sisi lain, Islam tidak boleh dijadikan aturan dengan alasan manusia tidak semua muslim.

Untuk membonsai secara tidak sadar, negara penganjur demokrasi itu menyebarkannya melalui beragam lembaga dan dana. Suatu negara dikatakan demokrastis jika telah melakukan pemilihan umum langsung dan mengakomodasi aturan berdasarkan perwakilan. Sebaliknya, dianggap tidak demokratis jika menjalankan otoritarianisme.

Perusakan politik demokrasi tampak nyata ketika digunakan dalam mendulang suara. Suara rakyat menjadi harga mahal. Di setiap pilkada, pilpres, pileg, dan pilihan lainnya, komunikasi politik yang dibangun kerap menampilkan sosok. Visi misi dan sistem yang akan dibawa menjadi rahasia dapur. Rakyat sekadar tahu tampilan luar si calon. Kondisi ini diperparah dengan ketidakpahaman rakyat terkait politik Islam.

Isu pemimpin kafir menjadi bukti nyata. Lembaga keagamaan yang mampu dibeli dengan uang dipakai mengeluarkan fatwa atau seruan kebolehan memilih pemimpin kafir. Dalil-dali agama dikeluarkan. Sementara itu, mereka lupa bahwa ada juga seruan kewajiban untuk menerapkan syariah Islam kaffah. Daya rusak politik demokrasi akan terus membonsai Islam. Tujuannya agar Islam tidak bangkit lagi menjadi aturan kehidupan. Skenario inilah yang harus diketahui umat. Jangan mudah dikelabuhi dengan politik casing dan membeli kucing dalam karung.

Upaya penyadaran politik Islam harus terus digelorakan, seiring umat mulai menemukan secercah harapan. Penyadaran ini jauh lebih penting untuk menyiapkan rakyat. Rakyat tidak bisa lagi dibodohi dan dibohongi dengan istilah-istilah radikal, despotik Islam, atau istilah asing lainnya. Pandangan umat akan terus lurus ke depan bahwa politik Islam bukan sekadar menjanjikan perubahan. Lebih dari itu, kemaslahatan akan diraih dengan diterapkan suatu negara yang mengayominya.

Move Up

Umat Islam tidak boleh lagi ‘tuna politik’, bahkan umat Islam harus memahami politik. Terjadinya pengerukan sumber daya alam oleh asing, kemiskinan, kebodohan, kriminal, dan tidakan kriminal lainnya, akibat umat tidak lagi menjadi pengoreksi kebijakan. Seolah tukang kritik sudah mati. Begitu pula, umat harus menyadari segala manuver musuh-musuh Islam dari pengaborsian politik Islam yang agung nan mulia.

Politik Islam bukan sekadar musyawarah dan memilih pemimpin muslim. Lebih dari itu, menginginkan syariah Islam dalam pengelolaan ketatanegaraan  dan hukum diatur dengan aturan Islam. Pada titik inilah umat ini harus move up, karena move on saja tidak cukup. Yen ora obah, ora owah. Bangkit dan bergeraklah maju ke depan mengehentikan daya rusak politik demokrasi yang kotor dan hina.
Editor: Sumburi

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply