» » » » » » » » Penyusunan RKPD Tahun 2018 Pembangunan Non Infrastruktur

KAB.BOGOR-BidikNusantara
Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Murenbang) untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2018 yang berlangsung di Gedung Tegar Beriman, Komplek Perkantoran Bupati Bogor, Cibinong, Rabu (01/03).

Dalam kesempatan itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Adang Suptandar menegaskan bahwa setiap usulan akan disesuaikan dengan tema pembangunan tahun 2018 yaitu Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik, namun seluruh usulan akan ditampung dari kecamatan dan desa.

"Setiap usulan akan kita tampung dulu, setelah itu dilihat mana yang sesuai dengan tema. Kalau pun ada usulan yang bersumber dari non-APBD, akan ditampung asalkan memiliki alasan kuat," kata Adang.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor, Syarifah Sofiah menjelaskan, untuk 2018 mendatang pembangunan lebih condong pada meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau mulai beralih dari infrastruktur.

"Ya, prioritas infrastruktur menjadi program prioritas 2017. Nah, untuk 2018 tentang bagaimana membangun manusianya sembari Pemkab Bogor memantapkan pengelolaan pemerintahan," kata Syarifah.

Besok, Kamis (2/3) pada hari kedua Musrenbang RKPD, Syarifah bakal memaparkan sekaligus menyamakan usulan dengan tema yang diusung. Untuk nantinya mengetahui alasan kenapa usulan ditolak.

"Makanya, hari ini (Rabu, red) kami akan menampung setiap usulan dulu. Sekaligus sebagai bank data kami sebagai gambaran RPJMD berikutnya," kata Syarifah.

"Besok, akan saya jelaskan, mengenai tema pembangunan 2018. Agar usulan yang masuk dari kecamatan sesuai dengan perencanaan di SKPD," tukasnya.

Menyinggung masih banyaknya pembangunan infrastruktur yang belum terpenuhi seperti sarana dan prasarana pendidikan serta jalan yang banyak dikeluhkan masyarakat Kabupaten Bogor, Sarifah mengatakan pihaknya akan terus melalukan evaluasi kinerja instansi terkait terlebih persoalan pembangunan jalan yang banyak menuai kritikan dari masyarakat.

"Saya akan terus intens melakukan evaluasi dinas terkait dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umun dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar melibatkan perusahaan yang kompeten dalam melalukan tender proyek, hal ini bertujuan untuk meminimalis keterlambatan pekerjaan pembangunan oleh pihak pelaksana," katanya.

Begitupula kata dia, mengenai pembayaran uang muka kepada pelaksana agar dipercepat minal 20 persen sehingga tidak ada alasan keterlambatan pengerjaan.

"Kita akan terus lakukan upaya-upaya untuk menghindari keterlambatan pengerjaan,"ucap Sarifah.
Reporter: Sumburi

About bidiknusantara com

Terima kasih telah mengunjungi Bidik Nusantara, Untuk informasi publikasi, liputan dan iklan hubungi redaksibidiknusantara@gmail.com atau 081317043003
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar :

Leave a Reply