» » » » » » » » Kemenaker: Dengan HPN Mampu Menumbuhkan Lapangan Kerja Bagi Masyarakat

KAB.BOGOR-BidikNusatara
Dengan terbentuknya kepengurusan Himpunan Pengusahan Nahdliyin (HPN) di Kabupaten Bogor akan mampu menyerap tenaga kerja-tenaga kerja baru dan juga muncul pengusaha-pengusaha baru di bawah HPN tentu manfaat ekonomi akan lebih besar baik perluasan tenaga kerja maupun pemerataan ekonomi.

Hal ini diungkapkan, Menteri Ketenagakerjaan, Muhammad Hanif Dhakiri di dampingi Bupati Bogor, Hj Nurhayanti usai menghadiri pelantikan pengurus HPN Daerah Kabupaten Bogor dan PAC di 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor, Selasa (28/02).

Menurutnya, HPN akan didorong supaya bisa bersinergi dengan Kemenaker untuk bisa mengoptimalkan potensi-potensi ekonomi yang ada di masyarakat.

Menjawab pertanyaan wartawan kesenjangan secara nasional, Muhammad Hanif Dhakiri mengatakan, untuk saat ini sudah menurun namun hal ini masih menjadi tantangan besar karena sepertiga masalah kesenjangan sosial di Indonesia yaitu masalah ketenagakerjaan dan kesenjangan keterampilan.

"Karena kesenjangan keterampilan ini akan menciptakan kesenjangan pekerjaan yang juga dapat menciptakan kesenjangan pendapatan maka secara sosial juga timbul kesenjangan. Maka pemerintah melakukan terobosan dengan mendorong atau melakukan penguatan akses dan mutu dari pelatihan kerja agar masyarakat memiliki keterampilan dan juga memiliki kompetensi,"ujarnya.

Dengan demikian katanya, masyarakat dapat masuk keindustri atau mereka bisa mengembangkan wirausaha yang produktif.

Terkait dengan keberadaan tenaga kerja asing (TKA), terutama banyak ditemukan di Bogor, Menteri mengungkapkan bahwa prinsipnya pemerintah segera atasi tenagan kerja asing. Namun katanya, negara Indonesia adalah negara yang terbuka bukan negara yang tertutup sehingga orang asing boleh masuk bekerja di Indonesia, tentunya yang memenuhi persyaratan atau ketentuan yang ada.

"Jadi prinsipnya tetap sederhana saja, selama mereka (Tenaga Kerja Asing-red) legal dan tidak melanggar peraturan tidak ada masalah. Tetapi kalau mereka ilegal atau melanggar aturan pemerintah tentu akan melakukan tindakan tegas sesuai dengan ketentuan yang ada,"jelasnya.

Menjawab pertanyaan presentase TKA yang berhasil di deportasi oleh Indonesia, walaupun tidak menyebutkan akan ril, akan tetapi tahun 2016 lalu ribuan yang berhasil diberikan tindakan deportasi, hal ini atas kerjasama Kementrian Ketenagakerjaan dengan pemerintah daerah.

Melihat di Bogor saja, keberadaan TKA ilegal sekitar puluhan yang menurutnya hal ini akan terus meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah guna mengatasi hal tersebut.

"Kita akan intens melakukan koordinasi baik dengan Dinas Ketenagakerjaan provinsi maupun tingkat daerah untuk melakukan pengawasan dan dari segi sistim terus kita integrasikan mengenai perijinan TKA juga pengawasan dari berbagai skema yaitu ada pengawasan yang bersifat periodik yaitu ada atau tidak ada  masalah pengawasan terus dilakukan kepada pengguna-pengguna tenaga kerja asing, ada juga pengawasan yang sifatnya responsif bila ada laporan dari masyarakat pasti kita akan cek kebenaran informasi agar dapat ditindak lanjuti sesuai aturan,"urainya.

Ketika ditanyakan sanksi yang diberikan kepada perusahaan yang memperkerjakan TKA tidak sesuai dengan dokumen yang dimiliki seperti dalam laporan TKA tersebut merupakan tenaga ahli namun dilapangan justru bukan tenaga ahli atau malah buruh kasar. Hanif Dhakiri menegaskan, bahwa itu sudah diatur undang-undang yang ada dengan berbagai macam sanksi.

"Untuk TKA nya pasti di deportasi kemudian pada perusahaannya ada denda, blacklist dan beberapa bentuk tindakan lainnya, begitupun jika memang masuk unsur pidana ya harus dipidanakan. Intinya adalah semua persoalan yang muncul disana bila selama dalam pemeriksaan itu ada pembuktiannya pasti kita tindak lanjuti,"tegasnya.

Menyinggung investasi Raja Arab di Indonesia, Menaker tidak mau menjelaskan karena dirinya belum mengetahui rilnya investasinya berapa.

"Saya tidak bisa berkomentar masalah itu, karena saya belum tahu investasi rilnya berapa tapi harapan bahwa bisa membawa investasi di Indonesia,"pungkasnya.
Reporter: Sumburi

About bidiknusantara com

Terima kasih telah mengunjungi Bidik Nusantara, Untuk informasi publikasi, liputan dan iklan hubungi redaksibidiknusantara@gmail.com atau 081317043003
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar :

Leave a Reply