Update

Bidik Chanel

Peristiwa

Pendidikan

Pariwisata

Sejarah

Infotainment

Galery

» » » » » » » » Ferdinand Hutahaean: Kembalikan Pers Sebagai Pilar Demokrasi

www.bidiknusantara.com
Masih terngiang dalam pemikiran tentang pidato Presiden RI Ke 6, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono saat menerima anugerah Prapanca Agung sebagai Bapak Demokrasi dari PWI di Jawa Timur tanggal 29 Maret 2017 yang baru berlalu. Ada penggalan-penggalan kalimat yang penuh penekanan makna, baik penekanan dalam sikap maupun penekanan dalam pertanyaan.     

SBY tampak sangat risau dengan situasi Demokrasi kita saat ini yang semakin kehilangan ruh Demokrasinya dan terlihat sangat resah dengan posisi serta keberadaan Pers sebagai Pilar Demokrasi yang meninggalkan posisinya dan menjadi lebih partisan dalam politik dan demokrasi. Hal ini dikemukakan Ferdinand Hutahean dalam sebuah opini dan Analisa Pasca Anugrah Prapanca Agung SBY yang disampaikan kepada bidiknusantara.com, Sabtu (31/03).

“Ada beberapa potong kalimat dari rangkaian pidato SBY yang menjadi fokus pemikiran dan analisis saya. Pertama,  "Tidak baik saya disebut penakut dan tidak boleh bicara dinegeri sendiri, Maka saya terima bicara tentang Demokrasi dan Pers"  Begitulah sepenggal kalimat pertama yang menarik untuk saya, dan mungkin juga bagi banyak orang. Mengapa SBY menyelipkan kalimat tidak baik saya disebut penakut? Pengamatan saya kemudian tertuju kepada Pilkada Jakarta putaran kedua dimana SBY,  AHY dan Demokrat memutuskan sikap tidak mendukung salah satu pasangan calon. Sikap itu kemudian menumbuhkan perdebatan ditengah publik, hingga ada yang menyebut SBY takut dalam bersikap,”ungkap Ferdinand dalam keterangannya.


Ferdinan juga menyebutkan, jika merunut peristiwa, tentu sikap itu muncul bukan karena SBY takut, karena andai SBY takut sebagaimana yang digambarkan sekelompok pihak dengan menganalogikan SBY takut kepada penguasa, tentu SBY atas ketakutan tadi pasti mendukung calon yang didukung kekuasaan. Tidak mendukung salah satu pasangan itu juga bukan karena SBY berani, karena ini bukan masalah berani atau takut, tapi masalah menjaga Demokrasi.  Logis bukan? Ternyata SBY memang bukan takut, tapi SBY sebagai negarawan melihat dan membaca peta politik Jakarta yang sudah tidak sehat.

“Demokrasi hilang dari Jakarta, Demokrasi menjadi unjuk kekuatan menang-menangan bahkan menghalalkan segala cara. Inilah yang mendasari sikap SBY yang ingin selalu menjaga Demokrasi supaya benar-benar ber etika, ber adab dan menjunjung tinggi hak demokrasi rakyat sebagai tuan atas demokrasi. Kata tidak takut ini juga kemudian diselipkan oleh SBY karena selama ini hampir tidak ada yang berani bicara mengkritik situasi ini secara tepat dan proporsional meski publik sudah banyak mempersoalkan ketidak netralan media. SBY kemudian secara resmi di forum besar memberikan kritik untuk kebaikan demokrasi kedepan. SBY tidak takut kalaupun karena kritiknya kemudian dijauhi media, tapi SBY mengambil resiko demi masa depan demokrasi dan masa depan negara kedepan,”urainya.

Kedua, lanjut  Dia, demokrasi yang rakyatnya sungguh berdaulat, suaranya didengar dan aktif ikut berpartisipasi.  Pernyataan ini juga menarik untuk dicerminkan kepada era kekinian. Pertanyaannya, Apakah pemerintah, penguasa sebagai hasil dari Demokrasi yang kita lakoni masih menempatkan rakyat sebagai subjek yang berdaulat dalam negara? Apakah suara rakyat masih didengar? Apakah rakyat masih berperan aktif dalam negara? Pertanyaan itu semua tentu bisa kita jawab bersama-sama.


“Namun kali ini saya ingin menjawabnya dengan pemikiran saya sendiri, bukan mencoba menerjemahkan msksud dan pemikiran SBY.  Saya tidak lagi melihat bahwa rakyat masih berdaulat dalam negara saat ini, tapi rakyat telah hanya menjadi objek demokrasi untuk diambil suaranya, diambil kedaulatannya hingga kedaulatan itu berpindah ke tangan penguasa. Lihatlah  bagaimana rakyat hanya boleh mengeluh tapi tak punya kesempatan untuk ikut menentukan arah bangsa. Kejadian wafatnya ibu Patmi didepan Istana saat demo menolak pabrik semen di kendeng adalah fakta sahih betapa rakyat kehilangan kedaulatannya,”tegasnya.

Ketiga, lanjut Ferdinand menganalisa, demokrasi memerlukan pemberitaan pers yang objektif dan faktual, tidak memberitakan hoax dan jangan terlalu partisan. Pernyataan ini sungguh dapat kita maklumi dan mengerti dengan mudah.  Kondisi saat ini demokrasi kita justru teracuni oleh posisi pers yang partisan bahkan terlalu partisan. Yang paling menyedihkan tidak sedikit pers yang bahkan memberitakan hoax demi kepentingan politik kelompok tertentu.


“ Inilah bahayanya dan dampak negatif dari media yang dimiliki oleh tokoh politik atau dimiliki pemodal yang menjadi partisan politik. Media sebagai pilar demokrasi seharusnya memberikan kebenaran faktual dan tidak memberitakan rekayasa opini. Publik kemudian teracuni oleh rekayasa opini sehingga publik menjadi tidak mendapat kebenaran faktual yang seharusnya menjadi urat nadi kehidupan demokrasi.  Dampak jangka panjang dari itu semua tentu suatu saat publik akan sampai pada titik dimana kebohongan menjadi kebenaran, maka hancurlah demokrasi secara permanen,”tandasnya.

Analisa Ke-Empatnya, adakah Media (TV, Radio, Koran, Majalah,  Media On Line,  Media Sosial) yang tidak berpihak menjadi corong pihak-pihak tertentu? Ada tidak pengaruh pemilik modal terhadap pemberitaan medianya? Ada tidak pengaruh kekuasaan yang juga membuat media jauh dari independen sebaliknya sangat berpihak dan menjadi corong kekuasaan?  Menjadi sangat wajar pertanyaan-pertanyaan tersebut meluncur deras dari SBY.  Sebagai negarawan yang paham betul tentang Demokrasi dan hakekatnya,  tentu ketiga pertanyaan itu timbul bukan tanpa sebab.


“Media-media saat ini terutama media main stream adalah media yang dimiliki oleh tokoh politik, dimiliki oleh pemodal yang terafiliasi dengan kelompok politik dan dimiliki oleh pemodal yang terafiliasi dengan kekuasaan. Semua indikator itu menyebabkan pemberitaan yang tidak berimbang dilapangan, pemberitaan yang tidak proporsional,  pemberitaan yang penuh dengan rekayasa opini serta pemberitaan yang menjadi racun bagi Demokrasi.  Korbannya adalah rakyat, publik yang berhak mendapat pemberitaan yang faktual sehingga rakyat menjadi paham harus menentukan sikap pilihan dalam kontestasi politik sebagai praktek demokrasi yang hakiki,”jelasnya.

Kelima, Kata Dua, rakyatlah sesungguhnya pemilik media publik. Pernyataan pendek ini juga sangat menarik untuk dicermati dan dianalisis. Mengapa SBY menyatakan bahwa rakyatlah sesungguhnya pemilik media?


“Saya mencoba merenungi kalimat pendek ini dan menemukan jawaban dalam diri saya. Media adalah seharusnya corong publik, media seharusnya menjadi jembatan antara publik dengan penguasa, media seharusnya menuntun publik melaksanakan demokrasi secara benar. Maka publik adalah subjek dan objek utama bagi media. Tanpa publik, maka media tak berguna, dan tanpa media, publik kesulitan mengakses informasi. Inilah segarusnya simbiosis mutualisma antara media dengan publik, bukan seperti sekarang media lebih bersimbiosis dengan kekuasaan dan kepentingan politik,”bebernya.

Diakhir kalimanya, Ferdinand menginginkan, kembalikan Media sebagai pilar demokrasi yang memberitakan kebenaran faktual, yang menuntun rakyat berdemokrasi secara benar, yang mendidik rakyat tentang kebenaran dan demokrasi, yang mengawal demokrasi ditengah rakyat, bukan yang meracuni  publik / rakyat dengan racun rekayasa opini apalagi sebuah kebohongan atau hoax.

“Itulah inti pokok seruan SBY pasca menerima anugerah Prapanca Agung sebagai Bapak  Demokrasi yang saya pahami dan coba tuliskan dalam sebuah analisis dan opini,”pungkasnya.

Editor: Sumburi

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply