» » » » » » » » PT. Freeport Patuhi Hukum Atau Angkat Kaki Dari NKRI

Pemerintah diminta menghentikan fasilitas keistimewaan luar biasa yang diperoleh Freeport terkait pengelolaan tambang di Papua sejak 1967.

"Negara Indonesia adalah Negara Hukum sesuai amanat UUD 1945 maka Freeport wajib menghormati UU Nomor 04 Tahun 2009 tentang Minerba, dan juga  patuh pada segala peraturan lainnya di bawah UU seperti PP 01 Tahun 2017 yang di buat oleh Presiden Republik Indonesia." Kata Egi Hendrawan Wakil Ketua FJNMI.

Lanjut Egi mengatakan, tindakan PT Freeport Indonesia menolak mematuhi regulasi dari pemerintah Indonesia, itulah bentuk arogansi dari para penjajah SDA di Indonesia, hal tersebut memberikan ancaman bagi bangsa dan rakyat Indonesia.

"Terlebih adanya wacana PT Freeport memasukan pada wilayah abritase, Saya tegaskan kalau itu kemauan PT Freeport lebih baik segera Berkemas angkat Kaki Dari NKRI,"tukas Egi

Disebutkannya, pemerintah harus Konsisten menegakan amanat undang undang dengan bertahan pada divestasi saham 51%, perubahan KK menjadi IUPK, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dalam proses produksi, membangun Smelter, PPH Badan, PPN.


"Karena inilah momentum siapa yang sesungguhnya berdaulat di bawah tanah, di atas tanah bahkan udara Indonesia," pungkas Egi menegaskan.
Reporter:Sumburi

About bidiknusantara com

Terima kasih telah mengunjungi Bidik Nusantara, Untuk informasi publikasi, liputan dan iklan hubungi redaksibidiknusantara@gmail.com atau 081317043003
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar :

Leave a Reply