» » » » » » » » Pemkab Bogor Tidak Punya Nyali Menutup PT. JDG

KAB.BOGOR-BidikNusantara
Selama 1 tahun lebih para petani berjuang menuntut hak-haknya dari kerugian yang mereka alami. Longsor yang terjadi pada tanggal 22 November 2015 masih menyisakan trauma bagi para petani ikan di pamijahan.

Pada hari minggu 26 Februari 2017, beberapa aktivis dari wilayah selatan yang tergabung dalam Front Rakyat Bogor kembali melihat lokasi kejadian di kampung muara Desa Cibunian Kecamatan Pamijahan.
Dari hasil peninjauan tersebut, Iman Sukarnya mengatakan bahwa Kejadian longsor bukan hanya sekedar faktor alam tapi ada kesalahan dan unsur kesengajaan yang dilakukan oleh PT JDG yang sekarang Sahamnya di miliki oleh PT SAMUEL. "Ada kejahatan lingkungan yang terjadi di Pamijahan," kata Iman.

Sementara itu, Ruhyat Sujana Ketua Front Rakyat Bogor mengatakan bahwa Pemkab juga tidak boleh tutup mata dan tinggal diam atas kejadian ini.

"Ada orang-orang Pemkab yang terlibat dalam proses perizinan. Dalam proses perizinan tersebut, diketahui bahwa untuk operasional saja, oknum pemkab tersebut meminta uang sebesar 150 Juta untuk perizinan yang ada di 2 titik dan kita memiliki informasi yang sangat Shahih dan bisa di pertanggungjawabkan,"tegas Ruhiyat.

Sementara Ali Taufan Vinaya menuturkan, langkah yang dilakukan oleh Bupati Bogor adalah salah satu proses pembodohan.

"Surat yang dikirimkan oleh Bupati Bogor, Nurhayanti ke Kementerian ESDM tertanggal 31 Januari 2017 salah satu bentuk pengalihan dari tanggung jawab. Karena Bupati memiliki kewenangan untuk menutup PT JDG (PT SAMUEL), perusahaan pembangkit listrik tenaga micro tersebut,"ucap ATV.

Ali Juga menyesalkan, surat tersebut tidak di sertai batasan serta limitasi waktu, baik masalah penutupan maupun tanti rugi.

'Padahal, dari hasil musyawarah pada tanggal 26 Januari 2017 di kantor DLH, Tim 9 yang di tunjuk oleh Pemkab Bogor dengan para petani ikan jelas bahwa untuk ganti rugi di lakukan paling lambat 21 hari dan penutupan sementara paling lambat 30 hari setelah di keluarkannya surat dari Bupati,"tukasnya.

Terkait dengan hal Itu, Ruhiyat Sujana menegaskan bahwa dalam waktu dekat ini, para petani ikan pamijahan dan gabungan dari beberapa elemen mahasiswa dan masyarakat akan melakukan aksi Besar-besaran sampai dengan adanya keputusan final dan ganti rugi untuk para petani ikan.

"Sebelum ada kepastian, rencananya kita akan menginap,"kecamnya.
Reporter: Sumburi

About bidiknusantara com

Terima kasih telah mengunjungi Bidik Nusantara, Untuk informasi publikasi, liputan dan iklan hubungi redaksibidiknusantara@gmail.com atau 081317043003
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar :

Leave a Reply