Update

Bidik Chanel

Peristiwa

Pendidikan

Pariwisata

Sejarah

Infotainment

Galery

» » » » » » » » » Kades Sukaharja Jelaskan Implementasi Penggunaan Dana Desa Kepada 40 Kades Dari Kabupaten Serdang Bedagai

KAB.BOGOR-BidikNusantara
Sebanyak 40 orang Kepala Desa (Kades) berikut anggota Komisi A DPRD Kabupaten Serdang Bedagai melakukan kunjungan kerja ke Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, Selasa 23/08). Kehadiran para Kades ini disambut langsung oleh jajaran Pemerintahan Desa (Pemdes) Sukaharja dalam rangka mempelajari sistim tata kelola pemerintahan desa serta implementasi pembangunan dengan mengacu pada Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang sebelumnya rombongan diterima oleh jajaran pemerintah Kabupaten Bogor diruang Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.

Dalam Kesempatan itu, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Serdang Bedagai, Rahmat Cukupurba yang juga Ketua rombongan dalam kunjungan tersebut mengatakan bahwa dirinya bersama rombongan dari Komisi A dan 40 Orang kepala desa se-Kabupaten Serdang Badagai berkunjung ke Desa Sukaharja adalah untuk mengetahu sejauh mana implementasi UU Nomor 6 Tentang Desa yang dijalankan oleh Pemdes Sukaharja, sehingga dapat di implementasikan oleh Kepala Desa yang ada di Kabupaten Serdang Badagai dalam mengatur tata kelola pemerintahan desa agar para kepala desa dapat menjalankan program dengan baik dan tidak tersangkut masalah hukum.

"Kami sebagai wakil rakyat di Kabupaten Serdang Badagai menginginkan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dan jangan sampai ada yang terkena kasus hukum atas penggunaan Dana Desa dan sesuai aturan yang telah ditetapkan dalam amanat UU nomor 6 tahun 2014 tetantang desa,"ucapnya

Sementara Itu, Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Bogor, R. Agus Putrono yang mendampingi rombongan mengatakan desa Sukaharja merupakan salah satu desa terbaik dalam menjalankan amanat uu nomor 6 dan dapat menjalankan program sesuai aturan yang berlaku. 

Kades Sukaharja, Santoso dalam kesempatan tersebut memaparkan tata kelola keuangan desa yang dijalankan olehnya dan juga menjelaskan bagaimana mengatur perimbangan pembangunan yang dijalankan sehingga masyarakat dapat menerima setiap program yang digulirkan.

"Jika dibandingkan dengan kebutuhan infrastruktur serta pembiayaan pemerintahan desa anggaran yang diterimah dari pemerintah bisa dikatakan sangat kurang dan masih jauh dari harapan jika tidak dibantu oleh swadaya masyarakat. Akan tetapi bagaimana masyarakat mau peduli terhadap pembangunan yang ada diwilayahnya yaitu dengan sistim terbuka bahwa anggaran dari pemerintah yang diterima sekian sementara kebutuhan melebihi dari anggaran tersebut,"urainya.

Lanjut dikatakan Santoso, jika masyarakat sudah mengetahui besaran anggaran yang diterima tanpa ada yang ditutupi sementara masyarakat menginginkan percepatan pembangunan diwilayahnya maka masyarakat akan tergugah hatinya untuk melakukan swadaya. "Sejauh ini saya selalu mebuka dialog dengan masyarakat dan mengedepankan kebutuhan masyarakat, jika kemauan masyarakat kita penuhi ketika kita meminta bantuan dari masyarakat otomatis masyarakat juga tidak akan menolak,"ujarnya.

Menjawab pertanyaan dari beberapa Kades dari Kabupaten Serdang Bedagai tentang bagaimana menutupi kekurangan anggaran sementara anggaran yang diterima hampir semua sama di seluruh Indionesia, Santoso menjelaskan bahwa dirinya memiliki trik khusus yaitu dengan memanfaatkan tanda tangannya terhadap AKte Jual Beli Tanah sehingga anggara presentasi dari AJB ini dapat dimanfaatkan untuk menutupi kekurangan yang ada yang akhirnya proses pembangunan tetap berjalan walau agaran minim. "Saya memanfaatkan AJB yang ada sehingga kebutuhan anggaran yang ada bisa di tutupi walaupun dalam masa transisi bseperti saat ini,"ucapnya.
Reporter: Sumburi

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply