-->

Dua Belas Buruh PT. PSP-KPS Adukan Nasibnya Ke Disnakersos Kabupaten Mempawah

Bidik Nusantara
Monday, 2 February 2015, 20:17 WIB Last Updated 2015-02-02T13:17:03Z
www.bidiknusantara.com
MEMPAWAH – BidikNusantara
Dua Belas orang warga yang mengaku bekerja sebagai buruh perkebunan sawit di PT.PSP-KPS Peniti Sungai Purun,Kebun Purun Selatan, senin (2/02/2015) kemarin mendatangi Wartawan Bidik Nusantara wilayah Kalimantan Barat (Kalbar).

Kedatangan buruh perkebunan ini didampingi oleh LSM Lembaga Investegasi Tidak Pidana Koropsi (LI_TPK). Mereka mengadukan nasib sudah diberhentikan dari PHL (pekerja harian lepas) oleh PT.PSP-KPS tersebut tempat mereka bekerja selama ini. Surat pemberhentian yang dikirim oleh PT.PSP-KPS kepada 12 buruh tersebut sudah diterima oleh masing-masing buruh dan terhitung tanggal 30 Oktober 2014, mereka dinyatakan sudah diberhentikan dari pekerjaan oleh pihak perusahaan.


Mendengar pengakuan Karyawan PHK tersebut,Bidik Nusantara Kalbar langsung menemui  Heni Jumiati SH Bagian Industrial dan Tenaga Kerja Dinsosnaker Kabupaten Mempawah tetapi tidak adanya tanggapan. Maksud kedatangan ini ingin menyampaikan aspirasi terkait adanya surat pemberhentian para Karyawan buruh yang bekerja di PT.PSP-KPS dilakukan secara sepihak.


Dan isi dari surat PHK tersebut " Maka dengan ini PT.Peniti Sungai Purun,Kebun Purun Selatan Memutuskan tidak memperkerjakan bagi karyawan dengan usia 55 tahun keatas, dan sebagai kebijakan dari Perusahaan untuk tenaga kerja PHL (pekerja harian lepas) diberikanuang tali asih sebesar 1 (satu ) bulan UMK ( Rp.1.387.00,- ) satu juta tiga ratus delapan tujuh puluh ribu rupiah. Dibuar di : Peniti Sungai Purun,Kebun Purun Selatan . Tanggal : 31 oktober 2014 Nurul Husna EOO PT.Peniti Sungai Purun,Kebun Purun Selatan. " surat tanpa cap stempel perusahaan

Menurut karyawan PHK tersebut, keputusan pemberhentian secara sepihak oleh perusahaan itu tidak bisa diterima karena tidak adanya perjanjian awal tentang batas usia dan uang tersebut diantarkan melalui perorangan,keputusan PHK secaranya dapat dimediasikan melalui Dinsosnaker Kabupaten Mempawah secara transparansi. "maunya buruh.


Menanggapi ini, Heni Jumiati SH Bagian Industrial Dinsosnaker Kabupaten Mempawah mengaku pihaknya sudah lama menerima laporan tentang adanya PHK di PT.PSP-KPS sekarang. Sebelumnya pihak Dinsosnaker tidak menerima laporan sehingga apa yang menjadi duduk permasalahan terjadinya PHK tersebut belum diketahui.

“Karenanya, kasus ini baru akan dipelajari lebih lanjut dan persoalan yang sedang dihadapi oleh buruh PT.PSP-KPS ini akan dilaporkan kepada atasan mereka."kata Heni Jumiati SH.

Sementara Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) LI-TPK Kabupaten Mempawah, Achamad mengatakan, prinsipnya Pemkab Mempawah akan melindungi siapapun yang terkait permasalahan ini, baik buruh itu sendiri maupun pihak perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


“Jadi sudah ada undang-undang yang mengatur tentang tata cara penyelesaian perselisihan tenaga kerja ini. Kami tetap akan memediasi perselisihan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dalam waktu dekat harapan kami pihak dari Dinsosnaker PT.PSP-KPS dan pihak buruh dapat dipertemukan kembali terkait tentang PHK karyawan buruh oleh PT.PSP-KPS untuk duduk bersama namun sampai saat ini tidak ada titik terang dari pihak terkait/dipermainkan,"ujar Achmad.

Reporter: Fauzi.S
Editor: Sumburi Ibrahim


Komentar

Tampilkan

Terkini