Bidik Nusantara

Sabtu, 11 Juli 2020

Warga RW 07 Desa Nagrak Lakukan Musyawarah dan Pertanyakan Kompensasi

Foto: Kades Nagrak, H. Eman Sulaeman

KAB.BOGOR - Sejumlah perwakilan warga Kp. Pasirbagade RW 07, Desa Nagrak, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor melakukan musyawarah dengan Kepala Desa Nagrak H. Eman Sulaeman sekaligus mepertanyakan kompensasi warga dampak dari peroyek pembangunan diwailayah desa tersebut.

Kepala Desa Nagrak H. Eman Sulaeman mengaku bahwa belum ada kompensasi secara menyelulur. "Untuk kompensasi secara menyeluruh memang belum, termasuk pasos dan pasum kami baru menerima dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor itu 1000. M untuk lahan pemakaman," kata H. Eman kepada sejuamlah wartawan usai melakuan musyawarah bersama perwakilan warga RW 07 di Kantor Desa Nagrak. Jum'at (10/7/20).

Untuk saat ini, kata H. Eaman, pihaknya baru menerima kompensasi Jalan. Itupun kata dia, masyarakat sudah ada transparansi. "Kami sudah ada disetiap wilayah, ada titik-titiknya, ada kepanitiaan-nya dan kami terbuka serta bentuk kepanitian. Termasuk saya juga mengetahui, baik itu angkanya berapa.? peruntukannya kemana, tahu semuanya. Dan mereka dibuka sebelum kami bagikan juga di tandatangan bersama," teragnya.

H. Eaman menjelaskan, perusahan tersebut baru melakukan Cut and Fill (Katenfill) kewilayahnya hampir satu bulan ini. Dan kata dia, itu tadi katanya ada dua rumah yang terkena dampak dari (Katenfill-red) tersebut.

"Ada dua rumah yang kena air dari dampak Katenfill tapi tidak kebanjiran parah, hanya terasnya kena air. Utuk solusinya kami tanggung jawab, jangan samapi perusahaan tersebut adanya di desa kami tapi merugikan masyarakat kami, terutama terhadap lingkungan," jelas H. Eman yang mengaku baru mendapatkan informasi terkait hal tersebut.

Itupun, lanjut dia, baru dua ruamah, tidak terdampak luas dan rusak parah. Artinya, mungkin, tadinya tidak ada air sekarang ada air masuk ke-terasnya. Tapi pada saat itu juga mereka dari perusahan langsung sigap katanya," imbuh H. Eman.
Foto: Perwakilan Warga RW 07

Sebelumnya, masih kata H. Eman, pihaknya belum medapat informasi gejolak di masyarakat. "Sebenarnya dari kemarin yang dua rumah itu, gejolak masyarakat itu menuntut anggaplah ganti rugi dari dua ruamah itu. Tapi, saran dari pemerintah, terutama saya sendiri dari pada kita gontok-gotokan demo dengan adanya tuntutan seperti itu, 'Ayo' kita musyawah. Biar saya yang menghadap ke-Perusahaan," tegas H. Eman.

Sementara itu, terkait kompensasi warga yang di terima Kepala Dusun (Kadus) dan RT/RW, H. Eman mengatakan, hal tersebut sudah terbuka dengan jelas. "Nah itu barusan kita bahas dan kita buka, akhirnya semua terbuka dengan jelas. Bukan oleh RT/RW, melainkan wilayah tersebut menerima diwakili RTdan RW serta Kadus. Mereka tidak menyampaikan yang di terima pemerintah desa kepada masyarakat itu sendiri, setelah di jelaskan barusan seperti itu mereka (warga) mengerti. Dan, akhirnya kesalah pahaman itu selesai hari ini," uajr H. Eman.

Perwakila warga yang juga selaku juru bicara RW 07, Ustadz Dado mengatakan, dalam musyawarah bersama Kepala Desa Nagrak, pihaknya menanyakan terkait peruntukan Jalan diwilayah RW 07. "Pernyataan dari Kepala Desa Nagrak bawah jalan tersebut di kerjasamakan, dan akan turun Mou atau perjanjian setelah jalan tersebut selesai dibangun dan turun lah Mou baru bisa dipergunakan kembali oleh warga desa nagrak," kata Ustadz Dado di dampingi sejumlah warga RW 07. Jum'at, (10/7/20).

Tokoh masyarakat dan sekaligus tokoh agama itu menegaskan, masyarakat meminta kepastian dan penjelasan aset jalan desa yang masuk ke RW 07. "Dalam hal ini masyarakat menutut haknya terkait jalan desa yang masuk RW 07 dan kontribusi dari perusahaan senilai Rp. 900 JT, yang terealisai lewat pernyataan-pernyataan. Cuma kami belum sepakat dan belum merasa puas dengan pernyatan-pernyatan para pengurus- pengurus kita," tegas Dado.

Sementara itu, lajut Dado, menurut pengakuan dari Kadus uang tersebut telah direalisasikan. "Ada pernyataan dari Kadus uang tersebut di realisasikan untuk Mobil AVIVI satu, harganya Rp. 80 JT, ada saldo Rp. 12 JT yaitu di ketua BPD bapak H. Musin dan Rp.8 JT di bagikan kepada 4 RT satu RT-nya Rp 2 JT, dan untuk yang Rp. 800 JT di peruntukan untuk pemakaman umum di dua RT dengan jumlahnya 1550. Meter, di karenakan bapak ketua BPD sedang sakit dan sekarang belum normal, maka tadi tidak hadir, Insya Allah kalau besok beliau sembuh hari itu juga baik itu surat dan kuitansi akan di berikan kepada masyarakat RW 07," jelasnya.

Dalam hal ini, sambungnya, warga hanya menutut ketidak transparanan antara pengurus dan kepala desa nagrak kepada warga RW 07 terkait jalan di peruntukan untuk apa.?, dan kompensasi ini untuk apa.? Sisanya berapa.? serta mana surat-suratnya," pungkas Dado.(GN)

Gontor Dedikasikan Gedung Tiga Tingkat untuk Satgas Covid-19

PONOROGO  - Luar biasa, Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) menetapkan  satu gedung tiga lantai sebagai Kantor Pusat Satgas Covid-19 Gontor. Bangunan yang memiliki puluhan ruang tersebut menjadi pusat koordinasi satgas. Gedung tersebut adalah gedung kantor Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Pondok Modern (IKPM). Hal ini disampaikan oleh Ustadz H. Ismail Abdullah Budi Prasetyo, S.Ag., Ketua Satgas Covid-19 Gontor dalam rapat koordinasi di kantor baru tersebut, Jumat (10/7/2020). 

Pada bangunan kantor tersebut terdapat berbagai ruangan yang digunakan untuk berbagai tim dalam satgas seperti Tim protokol kesehatan, Tim logistik, Tim pencegahan Dan penanganan dll.

"Satgas Covid-19 Gontor saat ini selain meningkatkan protokol kesehatan yang sudah ada juga telah melakukan langkah-langkah strategis dan kerjasama dengan berbagai pihak, seperti berkomunikasi dengan baik bersama Dinkes Pemprov Jatim dan Ponorogo, Satgas Provinsi dan Kabupaten, dan beberapa pihak terkait," kata M. Adib Fuadi Nuriz, wakil ketua Satgas sekaligus juru bicara.

"Alhamdulillah dalam penanganan Covid-19 Gontor mendapat banyak bantuan, baik moril maupun materiil, serta masukan dan motivasi baik dari Gubernur, Pangdam, Kapolda Jatim, hingga Bupati Ponorogo, Dinkes, Polres dan Kodim," lanjutnya.

Sebagaimana diketahui, PMDG sudah melakukan lockdown dan upaya-upaya sesuai protokol kesehatan intensif sejak tiga bulan lalu. Seluruh santri dan guru diwajibkan mengikuti protokol kesehatan, memakai masker, menggunakan hand sanitizer, dan rajin mencuci tangan serta wudhu'. 

"Sejak muncul virus corona PMDG telah memberlakukan hal itu, mengecek suhu badan, penyemprotan disinfectant dan lain sebagainya," tambah Dr. Adib Fuadi Nuriz. 

KBM dan aktivitas santri PMDG sejak pembukaan new normal oleh pemerintah sudah dijalankan hanya 4 jam pelajaran saja, juga aktivitas lain cenderung banyak dikurangi sehingga istirahat santri cukup disamping gizi dan pemberian vitamin juga ditingkatkan.

Juru bicara satgas Covid-19 Gontor juga menegaskan bahwa kampus PMDG sudah memberlakukan lockdown sejak pandemik corona muncul, tidak ada santri yang keluar masuk kecuali ada izin.0 Bahkan perkuliahan mahasiswa guru pun dilakukan secara daring. 

Sebagai tambahan informasi Santri dan guru PMDG sudah terbiasa dengan istilah "lockdown", karena pada dasarnya Gontor memberlakukan disiplin ketat dimana santri-santri tidak boleh keluar masuk kampus kecuali dengan izin Bagian Keamanan Pondok dan Pengasuhan Santri. Semenjak munculnya pandemi Covid-19, protokol kesehatan di lingkungan PMDG dilaksanakan lebih ketat lagi sesuai dengan standar protokol Covid-19. (NC)

Gotong Royong Forkopimda Jatim Putus Rantai Penularan Covid-19 di Pondok Gontor

PONOROGO - Forkopimda Jatim gerak cepat dalam membantu memutus rantai penularan covid-19 di Pondok Modern Darussalam Gontor 2 Ponorogo. Jum'at (10/7).

Gubernur Khofifah Indar Parawansa bersama Pangdam V Brawijaya Mayjend TNI Widodo Iryansyah dan Kapolda Jatim Irjen Pol M Fadil Imran memberikan bantuan alat penegakan protokol kesehatan di lingkungan pesantren Gontor. 

Bantuan ini penting diberikan setelah diketahui ada sebanyak 11 santri dari pesantren Gontor yang terpapar covid-19. Sebelumnya, tim kuratif dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jatim, dokter dari Polda Jatim serta tim dokter dari Kodam V Brawijaya juga telah diturunkan ke Gontor untuk melakukan penanganan pada santri yang terkonfirmasi positif, melakukan tes cepat hingga melakukan tracing. 

Oleh sebab itu upaya yang telah dilakukan dengan ditambah pemberian bantuan yang diserahkan hari ini, diharapkan santri, ustadz dan ustadzah serta pengurus pesantren kian ketat melakukan penegakan protokol kesehatan demi memutus rantai penularan covid-19. "Pondok Modern Darussalam Gontor telah membuktikan bahwa mereka adalah pesantren yang tangguh. Kami mengapresiasi bahwa upaya menjalankan protokol kesehatan sejatinya sudah dilakukan, bahkan santri yang kembali ke sini sudah dilakukan pengecekan kondisi kesehatan," tutur Khofifah. 

Selain itu, kata dia, santri di pesantren juga sudah dibiasakan memakai masker, menerapkan physical distancing dan memperbanyak mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. 

Khofifah menjelaskan bahwa Forkopimda Jatim mendukung bagimana upaya perlindungan pada santri, pengajar dan pengasuh pesantren bisa terus dilakukan, salah satunya dengan pengiriman bantuan ini. "Oleh sebab itu hari ini kami silaturrahim ke pengasuh Pondok Modern Gontor untuk sama-sama mencari solusi agar perlindungan pada santri dan semua elemen di pesantren supaya bisa berjalan dengan baik. Kami bergotong royong mengatasi masalah ini agar kita bisa segera keluar dari pandemi," ucap Khofifah.

Gubernur perempuan pertama Jatim ini menegaskan bahwa pandemi ini dihadapi oleh 216 negara di dunia. Dan saat ini vaksin dari covid-19 ini belum ditemukan. 

Karenanya ia kembali mengingatkan agar seluruh elemen di pondok pesantren dan masyarakat luas untuk terus menegakkan protokol kesehatan. 

Menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga rajin mencuci tangan. Dengan  begitu maka penularan covid-19 bisa diminimalisir.  Dalam kesempatan ini, bantuan yang diserahkan ke Pondok Gontor adalah 10.000 kotak masker dan 1.500 alat rapid test dari gubernur.

Kemudian, lanjutnya, diserahkan bantuan berupa 1 ton beras, 150 kilogram gula pasir, dan 150 liter minyak goreng bantuan dari kapolda Jatim. Selain itu juga 2.000 kotak masker dan 50 thermo gun dari Pangdam V Brawijaya serta 10.000 pcs masker dan sebanyak 100 paket sembako dari Pemprov Jatim.

Khofifah menegaskan, bahwa semua upaya yang dilakukan pemerintah untuk menangani permasalahan Covid-19 di Jatim tidak akan bisa maksimal jika tidak ada dukungan dari semua pihak dan masyarakat.

Untuk itu, dirinya meminta agar pihak ponpes baik pengasuh dan santri juga ikut serta dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19. "Semua upaya telah dilakukan pemerintah, kami mohon dukungannya, semua ikut serta menjalankan protokol kesehatan," paparnya.

Di sisi lain hal serupa juga disampaikan Kapolda Jatim Irjen Pol M Fadil Imran. Ia menyebutkan bahwa Forkopimda Jatim dengan formasi lengkap sowan ke pengasuh pondok Gontor untuk memberi bantuan. 

Dengan harapan upaya yang dilakukan bisa efektif dan terukur dalam memutus rantai penyebaran covid-19.
"Hari ini kami forkopimda Jatim berkunjung ke Pondok Pesantren Pondok Modern Darussalam Gontor 2 untuk memberi dukungan. Kemarin tim kuratif sudah turun begitu juga dengan Dokkes Polda dan Kodam juga sudah turun ke sini untuk memberikan bantuan agar langkah-langkah yang tepat dapat kita maksimalkan," kata Kapolda Jatim Irjen Pol M Fadil Imran.  (NC)

LBH Hidayatullah dan LBH Faham Dampingi Pembebasan WN Palestina di Lapas Pemuda Tangerang


Jumat, 10 Juli 2020

Imigran Palestina Menghirup Udara Bebas Setelah Mendekam Sembilan Bulan di LP Pemuda Tanggerang

TANGERANG - Berniat mencari Suaka ke Belanda, transit di Indonesia ditangkap karena menggunakan Dokumen Palsu. Majeed WS Idris Dalal (41 tahun) akhirnya bisa menghirup udara bebas setelah sembilan bulan menghuni sel Lapas Pemuda Tangerang. Hari Jum'at, (10/07/20).

Tepat Pukul 10.00 dengan dijemput petugas imigrasi Tangerang dan didampingi Tim Pengacaranya, Majeed keluar dari LP Pemuda Tangerang. Ia nampak berseri menyambut hari pembebasannya.

Direktur LBH Hidayatullah Dudung Amadung Abdullah, SH menuturkan, kisah Tragis Majeed hingga harus mendekam di Lapas Pemuda Tangerang, berawal dari kisah pilu warga Palestina yang terusir dari tanah kelahirannya oleh tentara Israel. Keluarga Majeed kemudian mengungsi ke Syiria.

"Tanah Syiria yang diharapkan bisa menjadi tanah pengungsian yang tenang, justru menjadi daerah konflik. Tahun 2015, Majeed beserta Istri dan Anaknya mengungsi kembali ke Turki. Disana ia mendapat izin tinggal sementara sampai 16 April 2020. Bulan Oktober 2019 Majeed berniat mencari Suaka dan Penghidupan lebih baik, atas saran kawannya di Turki, Majeed diarahkan untuk berangkat ke Belanda melalui jalur Indonesia," kata DR. Dudung Amadung melalui press release kepada redaksi, Jum'at (10/07/20).

Belanda, lanjut Dudung, menjadi pilihan, karena menurut informasi yang didapatnya, negara ini sangat ramah terhadap pengungsi. Namun karena Belanda tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Palestina, Majeed dibuatkan paspor dari Negara Cekoslovakia.

"Inilah petaka yang dialami Majeed terjadi, karena saat memasuki Indonesia di Bandara Soekarno Hatta, Petugas Imigrasi mencurigai paspor yang digunakan oleh Majeed sebagai paspor palsu, hingga dilakukan pemeriksaan dan penangkapan," tuturnya.

Majeed kemudian harus berhadapan dengan hukum Indonesia, ia didakwa melanggar Pasal 119 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, karena terbukti menggunakan paspor palsu saat memasuki wilayah Indonesia," sambungnya.

Pada Persidangan Hari Kamis, (12/03/2020) masih kata Dudung, Majeed divonis bersalah dengan dijatuhi hukuman 8 bulan penjara dan denda 100 juta rupiah subsidair satu bulan penjara. "Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa dari Kejaksaan Negeri Kota Tangerang yang menuntut selama 10 bulan dan denda 100 juta subsidair 3 bulan penjara," imbuhnya.

Sebenarnya, kata dia, tim penasehat hukum gabungan dari LBH Hidayatullah dan LBH Paham sejumlah 7 orang, antara lain; Dr. Dudung Amadung Abdullah, SH, Amar Ihsan Rangkuti, SH, Helmy Al-Djufri, SH, MSi, Hidayatullah, SH.MAg, Fahrul Ramadan, SH, Agus Gunawan, SH dan Andri Sukatma, SH.
"Tim kuasa Hukum sudah melakukan pembelaan maksimal dengan dalih bahwa apa yang dilakukan oleh Majeed berada dalam kondisi darurat, mengingat Majeed adalah warga korban konflik. Namun hal tersebut dikesampingkan oleh Majlis Hakim. Dimana dalam pertimbangannya menilai bahwa Majeed sudah hidup tenang di Turki sebagai tempat pengungsian yang aman," katanya.

Kini selepas bebas, lanjut Dudung, Majeed menghadapi masalah baru yakni negara tujuan deportasi. Jika dideportasi ke negara asalnya Palestina, itu tidak mungkin karena kampungnya sudah dibumi hanguskan oleh tentara Israel, sementara jika ke Turki, dimana anak dan istrinya tinggal, izin tinggalnya sudah habis sejak April lalu.

"Kami tim hukum berupaya agar Majeed dideportasi ke negara ketiga, yakni Turki, dimana keluarganya (anak dan Istrinya) tinggal. Kami sudah komunikasi dengan Imigrasi dan Kedutaan Palestina agar bisa turut mengusahakan izin tinggal bagi Majeed ke Pemerintah Turki," papar Dudung, salah satu Tim Pengacara.

Untuk sementara waktu, Majeed tinggal di rumah detensi imigrasi, selain menunggu kejelasan izin negara tujuan deportasi, juga menunggu aman perjalanan, mengingat pandemi covid19 yang melanda hampir seluruh negara, termasuk Turki. Mohon doa dari semuanya semoga lancar," pungkas Dudung. (*)

Sumber : LBHH 

Kamis, 09 Juli 2020

Serbuan Teritorial TNI, Marinir Gelar Penyuluhan dan Baksos

CIANJUR - Tentara Nasional Indonesia (TNI) Korps Marinir melaksanakan penyuluhan dan bakti sosial ke ratusan warga yang ada di wilayah Kecamatan Pacet, Sukaresmi, dan Cipanas, Kamis (9/7/2020) di salah satu gedung di Sukanagalih, Cianjur.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Asisten Potensi Maritim Komandan Korps Marinir (Aspotmar Dankormar) Kolonel Marinir Raja E. Girsang, Dandim 0608 Cianjur, Letkol Inf. Rendra Dwi Andhani, Danyon Yonarmed 5/105 Tarik, Letnan Kolonel Arm Krisrantau Hermawan, Polres serta Forkompimda dan Forkompimcam di wilayah setempat.

Asisten Potensi Maritim Komandan Korps Marinir (Aspotmar Dankormar) Kolonel Marinir Raja E. Girsang mengatakan, serbuan teritorial TNI Korps Marinir tahun 2020 yang mengambil di wilayah Kodim Cianjur ini adalah bakti sosial meliputi penyuluhan pertanian, perikanan, dan profit margin dengan penanaman jenis holtikultura dan bibit ikan.

"Kita rencanakan penanaman jagung dan beberapa jenis hortikultura sayuran lainnya," katanya.

Program kedepan, kata Kolonel Raja, Marinir juga akan menyentuh ke wilayah pesisir selatan. Termasuk pembinaan terhadap nelayan, dan masyarakat pesisir.

"Jadi bagaimana kita melakukan pembinaan, pembibitan, ataupun kegiatan nelayan yang bersifat meningkatkan ekonomi dengan baik untuk menjadi mata pencaharian dan mencukupi kebutuhan gizi masyarakat Cianjur," ucapnya.

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Cianjur, sekaligus mewakili Plt Bupati Cianjur, Winny mengatakan, sangat mengapresiasi sekali adanya program yang diselenggarakan oleh TNI khususnya Marinir kepada para petani dan nelayan.

"Kami berterima kasih adanya bantuan ini, semoga bermanfaat bagi warga Cianjur khususnya terhadap petani dan nelayan," katanya.

Dandim 0608 Cianjur, Letkol Inf. Rendra Dwi Andhani mengatakan, pelaksanakan sosialisasi dan penyuluhan ini dalam rangka serbuan TNI yang diprakarsai oleh Korps Marinir Mabes TNI, dengan harapan bisa membantu perbaikan ekonomi masyarakat khususnya di Kecamatan Sukaresmi, Pacet, dan Cipanas, Kabupaten Cianjur.

"Mudah-mudahan dengan program ini kami selaku aparat TNI bisa menjangkau wilayah dan bekerjasama berkoordinasi secara intens. Sehingga sama-sama memajukan masyarakat dan memberikan kemandirian bagi warga," pungkasnya. (E. Junaedi)

Kasus Pilkades Cadas Ngampar Kembali Dipertanyakan, Tim Kuasa Hukum datangi Polres Bogor

KAB.BOGOR - Kasus Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Cadas Ngampar kembali di pertanyakan. Tim kuasa hukum Lilis Saodah beserta masyarakat mendatangi Polres Bogor untuk menanyakan perihal kelanjutan penanganan kasus joki yang terjadi pada saat Pilkades di Desa Cadas Ngampar, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Kamis (9/7/20).

Kuasa Hukum Lilis Saodah Jhon Piter Simanjuntak SH., MH mengatakan, kedatangan timnya bersama masyarakat ialah untuk menanyakan kelanjutan prores penyidikan. "HS sekarang sudah berstatus tersangka. Karena sudah hampir satu bulan lebih kami belum mendapatkan informasi lanjutan terkait hal tersebut," katanya.

Setelah pengembalian berkas, kata Jhon, dari kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dengan alasan P 18 yang harus dilengkapi. "Dan kami bersama masyarakat selalu bertanya - tanya, dimanakah keadilan itu?. Sedangkan dari pihak perusahaan dimana HS bekerja, malahan mengirim HS keluar kota, sedangkan statusnya adalah tersangka. Sehingga kami menduga perusahaan itu seakan - akan menghalang - halangi,"ucapnya.

Selain itu, lanjut dia, pada saat mempertanyakan perihal tersebut, pihak Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim-red) Polres Bogor menjelaskan alasan tertundanya penyelidikan dan penindakan atas nama HS dan DD karena adanya pandemik Covid 19. "Kami berharap kepada pihak Polres Bogor untuk bisa segera melanjutkan dan menindak tegas terkait kasus tersebut, karena psbb sudah bisa di longarkan dan dimungkinkan untuk di lakukan penjemputan," pinta Jhon.

Pada kesempatan yang sama Asep Hambali selaku Ketua LSM For Publik, meyakini kasus tersebut dapat di tindak lanjuti dengan baaik oleh pihak Polres Bogor. "Saya yakin pihak Kepolisian Polres Bogor dapat menindak lanjuti kasus ini dengan baik dan tegas. Sehingga dapat segera memberikan keadilan kepada masyarakat Kabupaten Bogor," harapnya. (Ria)