Update

Bidik Chanel

Peristiwa

Pendidikan

Pariwisata

Sejarah

Infotainment

Galery

Diduga Palsukan Tandatangan BPD Oknum Kades Di Polisikan

Foto : istimewa
OKU - Kepala Desa (Kades) Desa Tangsi Lontar, Kecamatan Pengandonan, Kabupaten OKU Sumatera Selatan berinisial SR dilaporkan kepada pihak yang berwajib akibat dugaan pemalsuan stemple dan tanda tangan Badan Permusyawarahan Desa (BPD) yang digunakan untuk berita acara pengajuan laporan APBdes perubahan, pada 1 Oktober tahun anggran 2018.

Oknum Kades ini dilaporkan ke Mapolres Baturaja (OKU) oleh ketua BPD Tangsi Lontar, Kecamatan Pengandonan Indra Mulyadi (41) di dampingi Jasa Hardi sebagai Kepala DPC OKU Dari Lembaga Investigasi Badan Advokasi Penyelamat Aset Negara (LI BAPAN), melalui surat dengan No. 04-004 / LI BAPAN / XI / 2018. Yang mana surat diserahkan langsung kepada Kapolres OKU pada tanggal 1 November 2018 lalu.

Indra Mulyadi, selaku ketua BPD desa tangsi lontar yang juga anggota LI BAPAN OKU menuturkan, selain melaporkan adanya dugaan pemalsuan tanda tangan dan stempel, dirinya juga melaporkan SR yang kedua kalinya untuk menindak lanjuti laporan masyarakat di Desa Tangsi Lontar OKU terkait belum dibayarnya uang intensif beberapa perangkat Desa, TPA beserta sejumlag guru PAUD.

"Adapun laporan pertama tentang dugaan pemalsuan stempel dan tanda tangan saya sendiri selaku Ketua BPD, yang seharusnya saya bertanda tangan dan memberikan stempel pada laporan berita acara APDes perubahan, pada tanggal 1 Oktober 2018 lalu. Tetapi begitu saya lihat bukan tanda tangan saya, melainkan anggota BPD kami atas nama Ferdian Johansya," tutur Indra.

Memurutnya, setelah ditanyakan kepada anggota BPD tersebut, yang bersangkutan malah mengatakan bahwa dirinya pun tidak mengetahui hal itu.

"Sedangkan, untuk laporan yang kedua yakni tentang belum dibayarnya uang intensif para Guru Paud, TPA termasuk perangkat Desa Kadus untuk triwulan ke 2 dan ke 3 belum dibayar, laporan kami tujukan kepada Bupati OKU dengan tembusan Kapolres Kabupaten Ogan Komering Ulu," ungkapnya.

Sementara itu, Jasa Hardi memaparkan bukti laporan yang di disampaikan diantaranya bukti pembanding yang dipalsukan, selanjutnya bukti ke absahan bahwa Indra Mulyadi ini memang benar masih Ketua BPD aktif.

"Sebagai pelapor, Indra Mulyadi pun sudah satu kali dipanggil oleh pihak Kepolisian untuk melengkapi semua syarat yang dimaksud. Tinggal kini selanjutnya kita menunggu pemanggilan untuk terlapor yakni Kades tersebut," tikasnya. (BANG)

IWO Bogor Akan Laksanakan Program Road Show Ke Sekolah Agar Siswa Cerdas Bermedsos

KAB. BOGOR - Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Bogor Raya, Didin HMY bersama Ketua bidang kesejahteraan, Ketua Bidang SDM serta Ketua Bidang Humas dan ITE melaksanakan silaturahmi ke-Kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, yang diterima langsung oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) H. Nuradi, Rabu (14/11/18).

Ketua IWO Bogor Raya Didin HMY mengucapkan terimakasih kepada Sekwan Kabupaten Bogor H. Nuradi, Atas diterimanya IWO dalam melaksanakan silaturahmi di Kantor DPRD.

Selain itu ia juga memaparkan bahwa dalam waktu dekat ini IWO akan melaksanakan program kerjanya yang di awali Road show ke Sekolah - Sekolah guna memberikan pemahaman kepada siswa agar mereka cerdas dalam bermedsos dengan tema, "Think before click Go to School, berpikir sebelum mengklik agar generasi milenial cerdas ber internet atau bermedsos", ungkap Didin ketika melaksanakan silaturahmi di DPRD.

Pada kesempatan tersebut H. Nuradi, mengucapkan selamat atas dilantiknya IWO Bogor Raya. Dan, semoga sukses dalam menjalankan aktifitasnya serta menjunjung tinggi undang - undang Pers no 40 tahun 1999.

"Semoga dengan dilantiknya IWO Bogor Raya bisa lebih baik lagi khususnya dalam memberikan informasi yang positif kepada masyarakat," ungkap Nuradi diruang kerjanya.

Mengenai perogram IWO kedepan dirinya menyambut baik, khususnya dalam mensosialisasikan gagasan dari temen - temen dalam memberikan pemahaman kepada siswa dengan tema "Think before Click Go to School tersebut.

"Saya sangat setuju dengan rencana teman - teman dalam memberikan pemahaman kepada siswa di Sekolah, agar mereka para putra - putri bangsa cerdas dalam bermedsos. Berpikir sebelum mengklik atau mengeshare berita," pungkasnya. (IWO Bogor)

BPJS Ketenaga Kerjaan Bekerjasama dengan Pemkot Bogor Melakukan Rapat Kepatuhan Terhadap Peraturan Jaminan Sosial

KOTA BOGOR - BPJS Ketenaga Kerjaan Kota Bogor bekerjasama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melakukan rapat terkait tingkat kepatuhan terhadap peraturan jaminan sosial ketenagakerjaan di lingkungan SMK maupun SMA se-Kota Bogor. Bertempat salah satu restoran Kota Bogor, Rabu (14/11/2018).

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan, Chairul Arianto mengatakan, pada kesempatan tersebut, masing-masing perwakilan Sekolah diingatkan dan diharapkan agar para Kepala Sekolah maupun yayasan untuk mematuhi peraturan tentang pelaksanaan program sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

"Kami mengundang Sekolah SMK dan SMA di Kota Bogor, dirinya menduga, khususnya untur para guru honorer dan siswa-siswi yang magang ataupun praktek kerja lapangan (PKL) bahwa mereka tidak mendapat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaannya," kata Chairul.

Kami menduga mereka belum mendaftar terkait anak-anak yang magang (PKL), Mereka kan punya resiko saat bekerja. Baik ditempatkan di kantor maupun pabrik ataupun tempat kerja lain, tetapi mereka tidak mendapat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaannya," sambungnya.

Disini kami, lanjut Chairul mengingatkan kepada sekolahnya kembali agar mereka mau memasukan dan memastikan bahwa semua siswanya yang PKL itu diberikan perlindungan jaminan ketenagakerjaan. Seandainya terjadi resiko seperti itu, negara hadir di situ yang membiayai semua sampai dengan sembuh, Jadi tidak lagi dibebankan pada orang tua.

"Untuk guru honorer mereka bekerja mendidik siswa agar menjadi pintar tetapi tidak mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. "Nah ini kami mengundang untuk memastikan supaya SMA, SMK guru honorernya juga masuk, yang SMP dan SD sudah. ini tinggal SMA dan SMK yang ketinggalan, "BPJS kesehatannya harus punya dan BPJS ketenagakerjaannya harus punya jadi kedua-duanya harus dimiliki," imbuhnya.

Menurut Chairul, seharusnya diperaturan itu yang membayar biaya yang memberi kerja. Sepanjang pemberi kerja belum membayarkan itu, bisa saja siswanya yang membayarkan. Karena kalau sampai terjadi sekarang, perusahaan-perusahaan kalau dia menerima anak magang atau pun PKL agak kesulitan.

"Jadi bisa saja pemberi kerja yang membayarkan, makanya sekolah itu memastikan bahwa mereka membayarkan. Kalau perusahaan sudah paham, bahwa mereka mau merekrut pekerja atau tenaga kerja magang maupun PKL wajib mendaftarkan," paparnya.

Sementara itu, Sekertaris Daerah Kota Bogor Ade Sarip Hidayat menjelaskan BPJS Ketenagakerjaan ini untuk siswa yang magang. Yang saya dengar cerita dari para siswa untuk PKL itu dipungut biaya oleh pihak sekolah. Bayar ke sekolah, yang diterima hanya almamater.

"Saya ingin juga ada jaminan dari sekolah. Dan berharap, ini bisa di pahami oleh sekolah pihaknya ingin warga Kota Bogor terjamin. Untuk itu, bila ada sekolah yang menolak program ini berarti mereka menolak undangan-undang," pungkasnya.(Gandi/DN/ Nan)

Belanja Online di Sosial Media Atau E-Commerce, Mana Yang Lebih Efektif?

KOTA BOGOR - Geliat potensi UMKM di Indonesia semakin menunjukan hal yang positif. Tak dipungkiri, UMKM memiliki peranan sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian nasional. 

Seperti halnya di Kota Bogor, UMKM di sini menyimpan potensi yang besar dan semakin berkembang dengan seiringnya waktu. Tercatat ada sekitar 23.000 UMKM di Bogor. 

Pertumbuhan tersebut bisa semakin meningkat seiring dengan pertembuhan internet di Indonesia yang bisa di bilang termasuk paling tinggi di dunia. Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia (APJII), tercatat di tahun 2017 sudah ada 143 juta orang yang menggunakan internet. 

Untuk itu, UMKM perlu untuk mulai melirik pasar online sebagai salah satu strategi pemasaran produk masing-masing. Beragam pilihan platfrom juga semakin bertambah sebagai pilihan bagi UMKM untuk bisa memasarkan produknya. Mulai dari media sosial, E-commerce, hingga markeplace. 

Sebagai bagian dari dukungan terhadap perkembangan UMKM lokal di Bogor, sebagai perusahaan jasa kurir ekspres dan logistik yang telah menjalankan bisnisnya selama hampir 28 tahun di Indonesia menggelar acara KOPIWRITING bersama Kompasiana dengan tema "Belanja Online di Social Media atau E-commerce" yang digelar di Salak Tower Hotel Jalan Salak, Babakan, Bogor Tengah, Kota Bogor, Rabu (14/11/18). 

Sebagai salah satu produk usaha berkembang di Bogor, sunkrips yang mengusung produk camilan sehat berbasis sayuran ini memanfaatkan media online untuk pemasaran sekaligus edukasi kepada konsumen. 

Co- Founder Sunkrips, Sandra Alfina turut berbagi cerita seputar pemasaran produk melalui online yang di jalaninya. 

"Untuk pemasaran produk Sunkrips, kami menggunakan Instagram sebagai platform utama untuk edukasi konsumen tentang produk Sunkrips kami ldan juga pengetahuan sekitar MPASI serta ibu dan anak. Melalui media online khusunya media sosial, kami menyajikan konten dengan kualitas baik secara konsisten sehingga customer berminat dengan brand dan produk sehingga melakukan pembelian. Selain itu, pelayanan customer yang tanggap dan bukan seperti robot juga menjadi salah satu faktor penting dalam pemasaran produk dan brand, untuk memberikan pengalaman terbaik bagi konsumen," katanya.

Lebih lanjut, Sandra memaparkan bahwa, budgeting pemasaran juga salah satu tantangan bagi dirinya karena pada prinsipnya pemasaran brand dan produk tidak langsung dituai secara instan, dan setiap customer memiliki perjalanan yang berbeda-beda untuk membeli suatu produk. 

Sistem perdagangan berbasis elektronik memang sangat berpotensi menjadi salah satu penggerak roda perekonomian nasional. Melihat potensi ini, Pemerintah menganggap perlu mendorong percepatan dan pengembangan sistem perdagangan nasional berbasis elektronik. 

Untuk itu, presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (PerPres) No. 74 tahun 2017 tentang peta Jalan Sistem perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (SPNBE) atau Road Map E- Commerce tahun 2017-2019 pada pertengahan tahun 2017 lalu. Dengan adanya peta jalan SPNBE 2017-2019 ini diharapkan transaksi perdagangan berbasis elektronik bisa lebih terarah persiapan dan pelaksanaan. 

Dengan JNE Kopiwriting yang diadakan di Kota Bogor ini, turut pula hadir VP Of Marketing JNE, Eri Palgunadi, dan Tenaga Ahli Senior Perdagangan Sekretariat Roadmap E-commerce Kemenko Bidang Perekonomian RI, Mohamad Rosihan. (MTH)

Kasad Tutup TMMD ke-103 di Muara Wis

BOGOR - Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Mulyono secara resmi menutup kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-103 tahun 2018 di wilayah perbatasan Muara Wis, Kabupaten Kabupaten Tenggarong, Provinsi Kalimantan Timur. Acara berlangsung di tengah lapangan terbuka melalui gelaran upacara yang melibatkan juga warga masyarakat setempat, Selasa (13/11/2018).

Sebelum melangsungkan upacara, Kasad bersama Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Subiyanto begitu mendarat di Muara Wis menggunakan helikopter, langsung diajak ke Lamin (Rumah Adat Kalimantan Timur) untuk dilakukan prosesi tepung tawar.  Kedatangan Kasad diiringi musik adat Dayak Muara Wis juga disambut anak-anak sekolah dasar sambil mengibarkan bendera merah putih berukuran mini.

Pukul 10.45 Wita, di lapangan upacara Kasad mengatakan bahwa selama hampir satu bulan sejak kegiatan TMMD ke-103 dibuka (15 Oktober 2018)  yang lalu, para prajurit TNI, anggota Kepolisian, aparat pemuda serta komponen masyarakat telah bekerja keras membantu pemerintah dalam pembangunan fisik dan non fisik di di 50 desa sasaran di 50 Kabupaten /Kota di seluruh Indonesia.

"Di setiap kegiatan TMMD, kita saksikan semangat kebersamaan serta gotong-royong yang terpancar di setiap wajah peserta, sekaligus cucuran keringat masyarakat dan aparat yang bersama-sama bekerja di lapangan. Ini menjadi refleksi kekuatan yang sangat besar dari segenap komponen Bangsa, untuk mewujdukan visi, misi dan tujuan bersama yaitu turut mengatasi berbagai persoalan pembangunan serta problematika kesejahteraan masyarakat,"ujarnya. 

Menurut Kasad, semangat kebersamaan seperti inilah merupakan hakikat dari Kemanunggalan TNI dengan Rakyat, yang merupakan roh perjuangan bangsa Indonesia dan selaras dengan visi Pemerintah Pusat melalui kebijakan Membangun Indonesia dari Pinggiran, khususnya dalam hal pembangunan di daerah-daerah yang sulit tersentuh guna mendukung pemerataan pembangunan dan kesejahteraan nasional.

"Selain itu, terdapat nilai-nilai yang ingin digelorakan yaitu semangat gotong-royong serta memantapkan apa yang saya sebut sebagai Imunitas Bangsa, yang saat ini sudah dirasakan mulai luntur,"tegasnya.

"Konsep Imunitas Bangsa pada dasarnya merupakan wujud kepedulian dan keprihatinan TNI AD dalam memandang persoalan sosial, yang berakar dari perubahan sikap hidup dan pudarnya nilai-nilai luhur budaya Bangsa, seperti semangat untuk bersatu, menghormati perbedaan, pantang menyerah dan rela berkorban,"jelas Jenderal TNI Mulyono.
 
Konsep ini menurut Kasad, merupakan salah satu jawaban atas kondisi bangsa yang semakin rentan akan pengaruh buruk modernisasi dan globalisasi, sehingga lebih mementingkan pembangunan fisik dan melupakan bahwa pembangunan nilai-nilai luhur bangsa yang juga sama pentingnya, bahkan merupakan kunci kemajuan budaya suatu bangsa di tengah kompetisi global dewasa ini. 

Lebih  lanjut disampaikan, program TMMD telah berjalan secara rutin, pelaksanaan TMMD ke-103 ini diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan fisik dan non-fisik. Dari segi pembangunan fisik, Satgas TMMD beserta seluruh komponen masyarakat secara nasional telah melaksanakan pembangunan infrastruktur pedesaan, berupa pembukaan 52 km lebih jalan baru, serta peningkatan badan jalan dengan panjang total 326 km. 

Kasad juga menyampaikan bahwa selain itu juga dilaksanakan pembangunan dan rehabilitasi puluhan jembatan, rumah ibadah dan sekolah, serta perbaikan rumah-rumah tidak layak huni dan berbagai prasarana sanitasi untuk masyarakat. 

"Guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan, TNI bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada aparat-aparat desa, dengan harapan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola Dana Desa. Sementara pembangunan non-fisik, diwujudkan melalui penyuluhan kesehatan, metode bertani dan beternak modern, serta sosialisasi hukum, bahaya Narkoba, maupun kesadaran Bela Negara,"terangnya. 

"TMMD juga sesungguhnya membawa misi khusus, yaitu untuk ingin menyatukan kembali perbedaan dalam masyarakat guna mencegah potensi perpecahan dan berkembangnya intoleransi, serta menumbuhkan kedekatan antara rakyat dengan prajurit TNI," tegas alumni Akmil 1983 ini. 

Kasad berpesan,momen kegiatan TMMD ini sebagai pelajaran dan pengalaman tentang bagaimana menjadikan diri sebagai bagian dari solusi jangka panjang dan pendorong motivasi bagi rakyat dengan menjaga dan merawat hasil TMMD ini bersama dengan TNI AD.

Dalam upacara tersebut hadir juga Gubernur Kaltim Isran Noor, Pangdam VI/Mulawarman Mayen TNI. Subiyanto, para Asisten Kasad, Kadispenad dan Plt. Bupati Kutai Kertanegara Edi Damansyah dan disaksikan oleh  ribuan masyarakat dan pelajar.(*)

Sumber : Penrem 061/SK