Update

Bidik Channel

Peristiwa

Pendidikan

Pariwisata

Sejarah

Infotainment

Galery

1.963 Desa Di 79 Kabupaten Terdampak Kekeringan

JAKARTA - Hingga hari Senin (15/7), dari data yang berhasil dikumpulkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tercatat sudah 1.963 desa, kecamatan berjumlah 556, kabupaten sejumlah 79 kabupaten terdampak kekeringan diantaranya di Pulau Jawa, Bali, NTB, dan NTT.

Hal itu diungkapkan, Kepala BNPB Doni Monardo dalam keterangannya kepada wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas tentang Antisipasi Dampak Kekeringan, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (15/7) sore.

Menurut Doni, BNPB telah mendapatkan permohonan dari para kepala daerah untuk hujan buatan dalam mengatasi dampak kekeringan. Dan, sesuai arahan Presiden, BNPB untuk menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan bantuan hujan buatan ini.

"Oleh karenanya, BNPB tentu tidak bisa sendirian. Perlu kerja sama dengan beberapa lembaga khususnya BMKG, BPPT, dan markas besar TNI," kata Doni.

Dijelaskan Kepala BNPB, bahwa teknologi modifikasi cuaca ini juga tergantung dari keadaan awan. Apabila awannya masih tersedia maka sangat mungkin hujan buatan masih bisa dilakukan.

Selain itu, untuk jangka menengah dan panjang, Kepla BNPB Doni Monardo mengaku telah melaporkan kepada Presiden tentang perlunya penyiapan bibit pohon agar masyarakat bisa menjaga lingkungan dan juga ketersediaan sumber air. Dari beberapa pengalaman yang ada, menurut Doni, jenis pohon tertentu itu memiliki kemampuan menyimpan air, antara lain adalah sukun.

"Jadi kalau tiap desa punya sukun yang cukup banyak, sangat mungkin akar sukun itu bisa mengikat air sehingga ketika musim kemarau panjang, sumber air di desa itu masih bisa terjaga. Termasuk juga pohon aren," paparnya.

Kebakaran Hutan dan Lahan

Kengenai kebakaran hutan dan lahan, Kepala BNPB Doni Monardo mengemukakan, Presiden menekankan pentingnya pencegahan. "Mencegah jauh lebih baik dibandingkan operasi pemadaman," ujarnya mengutip Presiden.

Menurut Kepala BNPB itu, bantuan dari TNI-Polri ini sangat memberikan arti dalam program pencegahan. Untuk itu,, unsur gabungan baik TNI-POLRI termasuk juga dari unsur-unsur relawan, perguruan tinggi, para ulama, tokoh-tokoh berpengaruh di daerah, budayawan juga akan dilibatkan.

"Setiap provinsi mendapatkan alokasi sekitar 1.512 personel gabungan. Mereka ini nanti melakukan sosialisasi tentang pentingnya upaya pencegahan. Karena dari data-data yang berhasil dikumpulkan, sebagian besar atau 99% kebakaran hutan dan lahan ini karena manusia," terang Doni.

Ia menambahkan, jika hal itu terjadi maka akan sangat sulit dipadamkan ketika sudah menjalar mengingat sebagian besar lahan gambut kita kedalamannya lebih dari 20 meter. "Bahkan ada beberapa daerah yang lahan gambutnya itu mencapai 36 meter," imbuhnya.

Setiap personel yang terlibat dalam satgas ini, lanjut Doni, mendapatkan insentif sebesar Rp145.000 dan mereka bekerja sama dengan tokoh-tokoh yang ada di desa dan mereka bermalam di desa atau menginap di desa. Sehingga diharapkan sekaligus untuk melakukan pendekatan pada masyarakat agar tidak lagi terlibat dalam upaya-upaya pembakaran.

Sementara mengenai penegakan hukum, Kepala BNPB menyebutkan, sejauh ini sudah ada 16 kasus yang diproses oleh kepolisian, dan diharapkan penegakan hukum adalah langkah yang terakhir manakala upaya-upaya pencegahan ini tidak maksimal.

"Sejauh ini sudah ada 5 provinsi yang menyatakan status darurat terkait kebakaran hutan dan lahan, yaitu Provinsi Riau, Provinsi Sumatra Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat," pungkas Doni. (Setkab/Ibra)

Desa Sukatani Bangun Jaling

KAB.BOGOR - Melalui pembanguna infrastruktur Desa Sukatani, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor realisasikan dana desa (DD) tahap pertama tahun anggaran 2019.

Kasi Pelayan Desa Sukatani Gopar mengatakan, anggaran dana desa tahap pertama Desa Sukatani direalisasikan untuk pembanguna Infrastruktur Jalan Lungkungan (Jaling).

"Untuk DD tahap pertama senilai 128.734.000 Rupiah, direalisasikan untuk rehabilitasi Jalan lingkungan di wilayah Kampung Pabuaran RW 005 dengan volume 1000 M X 1 M X 1M," ungkap Gopar mewakili Kepala Desa kepada wartawan ketika di temui diruangannya. Senin, (16/07/19).

Gopar menjelaskan, DD tahap pertama tahun 2019 ini sudah selesai tingal proses pelaporan. "Alham dulilah untuk termin pertama sudah selesai tinggal proses pelaporan, kegiatan ini juga dikejakan oleh TPK yang melibatkan warga setempat. Saya berharap pembanguna yang dilaksanakan pemerintah Desa tidak sia-sia serta masyarakat bisa merasakan dan menjaga atas hasil dari pembanguna tersebut," kata Gopar.

Selain itu, lanjut Gopar, anggaran DD tahun ini akan direncanakan untuk pembangunan fisik dan non fisik. "Prencanaan pembanguna tahun 2019 ini Desa Sukatani telah merencanakan sejumlah pembanguna diantaranya, di RT001/RW 001 jalan lingkungan, RT02/RW 03 saluran irigasi dan untuk turap di RT 01/RW03. Dan, untuk non fisik akan dilaksanakan beberapa pelatihan seperti budidaya jamur tiram , pelatihan hidroponik dan menjahit," pungkasnya.(Bule/GN)

DANDIM SELAKU DANSATGAS TMMD 105 PANTAU TERUS KEGIATAN DAN TERJUN LANGSUNG

SUKABUMI - Komandan Kodim 0607/Kota Sukabumi Letnan Kolonel Kavaleri Mujahidin, S.Sos pantau terus dan turun langsung pada setiap kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-105 tahun 2019 di Kampung Tegal Panjang Cikundul, Kota Sukabumi, Jawa Barat.

Tidak hanya meninjau langsung sasaran program TMMD sampai saat ini, Dandim Mujahidin pun berdialog bersama masyarakat mengenai program TMMD, serta mendengar langsung aspirasi masyarakat secara langsung.
 
"Sebagai bentuk kebersamaan kita merespon apa yang menjadi aspirasi masyarakat, hambatan masyarakat dan tanggapannya terkait program TMMD ini," tutur Mujahidin disela-sela kegiatan, Minggu (14/7/2019).

Menurut Komandan Kodim 0607/Kota Sukabumi, yang juga selaku Dansatgas TMMD menuturkan, dalam program TMMD ini, bisa kita pastikan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dengan tepat waktu.

"Program TMMD ini dilaksanakan selama 30 hari, hingga tanggal 8 Agustus mendatang. Dengan dibangunnya akses jalan diharapkan mempermudah akses warga sehingga mampu meningkatkan perekonomian warga sekitar kususnya kp tegal panjang," harapnya.

Dandim 0607/Kota Sukabumi Letkol Kav Mujahidin turun langsung pada setiap kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-105 tahun 2019 di Kampung Tegal Panjang Cikundul, Kota Sukabumi, 
Mujahidin menambahkan, pembangunan fisik bukan menjadi satu-satunya program para prajurit. Ada juga bidang non-fisik yang disentuh para TNI dalam program TMMD tersebut.

"Mari kita kawal dan dukung pembangunannya untuk kepentingan masyarakat. Inilah komitmen kita untuk bisa memberikan yang terbaik kepada masyarakat," pungkas dandim. (Pendim 0607)

Kantor Hukum DRDR dan Lapas Paledang Selenggarakan Training Hukum Bagi Warga Binaan

BOGOR - Warga Binaan LP Kelas IA Bogor atau dikenal dengan Lapas Paledang pada hari Jumat (12/07/2019) mendapat pencerahan pengetahuan hukum dari Kantor Hukum DRDR (DR. Dudung dan Rekan). Dilaksanakan di Aula Utama Lapas Paledang, Kota Bogor.

Sebanyak 100 (seratus) orang Warga Binaan mendapat pengetahuan baru seputar dunia hukum. Training tersebut merupakan kerjasama antara Lapas Paledang dengan Kantor Hukum DRDR.

Kepala LP Paledang, Teguh Wibowo, BcIP, SH, MSi, dalam sambutan penghantar sebelum Training dimulai berharap Training ini bisa memberikan wawasan bagi Para Warga Binaan tentang Hukum, sehingga kedepannya mereka bisa menjadi warga negara yang taat hukum, selepas menyelesaikan hukuman di Lapas, mereka bisa kembali ke tengah-tengah masyarakat dengan menjunjung dan mentaati aturan hukum. Disamping itu, Kalapas juga berharap agar para warga binaan yang sekarang sedang berhadapan dengan hukum atau dalam proses penyelesaian hukum, bisa memahami hak-haknya sebagai tersangka maupun terdakwa.

Hadir sebagai pembicara adalah Advokat DR. Dudung Amadung Abdullah, SH yang juga Founder Kantor Hukum DRDR, serta Advokat Agus Gunawan, SH. Materi yang diberikan oleh paara pembicara pada kesempatan hari jumat kemarin adalah : Kiat Menghadapi Perkara Hukum, Hak-Hak Terdakwa dan Tersangka dalam Proses Hukum, serta Tahapan Penyelesaian Perkara Pidana. Dudung juga menjelaskan tentang tokoh-tokoh besar di Indonesia dan dunia yang pernah menjalani hukuman penjara, namun kemudian berhasil menjadi pemimpin dunia dan memberi warna pada pembangunan negerinya bahkan dunia.

"Fakta menunjukan bahwa tokoh-tokoh besar tersebut bisa berbuat banyak selama di Penjara, Ibnu Taymiyah menyelesaikan Kitab Fatawa, Buya Hamka bisa menyelesaikan Tafsir Al-Azhar, Bung Karno membuat naskah Indonesia Menggugat yang mengguncang. Jadi meski tubuh terbatas gerak tapi ide intelektual dan spiritual bisa terus berkembang dan memberi manfaat untuk dunia", demikian papar Dudung yang juga Direktur LBH Hidayatullah dan Dosen STIH Dharma Andigha.

Acara yang berlangsung selama dua jam, dimulai pukul 13.30 dan berakhir pukul 15.50 berlangsung hidup dan interaktif, Warga Binaan yang menjadi peserta mengikuti dengan antusias hingga acara selesai. Diantara mereka juga mengajukan pertanyaan seputar kasus yang mereka hadapi serta beberapa pengalaman yang mereka alami selama berhadapan dengan hukum.

Selesai Acara, Kasi Binadik Lapas Paledang, Roni Darmawan, AmdIP, SH, yang juga mendampingi hingga acara selesai, berharap agar Kegiatan ini berlangsung rutin, karena sangat bermanfaat bagi Warga Binaan. Roni menyampaikan bahwa Pihak LP merasa terbantu dengan adanya kegiatan tersebut

Kantor ULP Kabupaten Bogor Digeruduk Masa

KAB.BOGOR  - Sejumlah massa yang terdiri dari Aktivis, LSM, Mahasiswa berunjuk rasa didepan Gedung Unit Pelayanan (ULP) Pengadaan Barang Jasa ULP menuntut Kepala ULP untuk menyelesaikan terkait adanya oknum dari Pokja 1 yang diduga semena mena mengalahkan pengusaha bawah disetiap tender proyek Pemeritah Kabupaten (Pemkab) Bogor.

Dengan dikawal oleh puluhan anggota Kepolisian dan Satpol PP, Para pengunjuk rasa menuntut transparansi dari pihak ULP, dimana setiap tender harus dibuka secara jelas. "Kami menduga ada oknum di Pokja 1, dan ada Pokja titipan dari mafia proyek. Kecurigaan kami dikarenakan laporan warga yang menyatakan ketika ingin ikut tender, persyaratannya selalu saja terkesan mengada-ada, contohnya untuk pengadaan pasir atau yang lainnya, semua diharuskan sudah berstandar SNI, bahkan kadang titik koma saja bisa dipermasalahkan," ucap Maulan (peserta aksi) kepada wartawan

Selain itu, Ia juga menuntut Kepala ULP menyelesaikan terkait pemenang tender beralamat fiktif. "Kami juga menuntut terkait juga dengan alamat fiktif, regulasi yang berbelit-belit, dan lainnya lagi, karena itu kami menuntut kepala ULP menyelesaikan hal ini secepatnya," imbuh Maulana.

Sementara itu, Kepala Dinas ULP Kabupaten Bogor Budi CW mengatakan, akan menyelesaikan kasus tersebut, namun Budi meminta agar laporan terkait bukti- bukti dilapangan dikirimkan kepadanya. Menurutnya jika laporan tersebut sudah diterima Ia berjanji dalam waktu kurang dari 2 Minggu pihaknya akan segera memberikan jawaban.(HR/Red)