Update

Bidik Chanel

Peristiwa

Pendidikan

Pariwisata

Sejarah

Infotainment

Galery

Oknum Pegawai Diskominfo Dinilai Permainkan Media dan Lalai Dalam Menunaikan Kewajiban

Foto : Bukti Iklan Yang ditayangkan di sejumlah media online pada 09 Nopember 2018.
KAB.BOGOR - Oknum pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor, dinilai mempermainkan media dan lalai dalam menunaikan kewajiban. Pasalanya, sejak tanggal 12 Nopember 2018 hingga saat ini belum membayar biaya pemasangan iklan ke beberapa media. 


Seperti diungkapkan Ibrahim Hermawan, S.I.Kom selaku Ketua Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Korwil Kota Bogor, yang juga Pemimpin Redaksi salah satu media online, kepada wartawan, Jumat (12/12/18). 


Ia menuturkan, pada bulan lalu tepatnya tanggal 10 November 2018 pihak Diskominfo melaui Kasi Hubungan Masyarakat dan Media Massa, Marimbun Tua Gultom memasang iklan ucapan Selamat Hari Pahlawan yang diucapkan oleh Bupati dan Sekda Kabupaten Bogor di beberapa media online yang tergabung dalam organisasi Ikatan Wartawan Online (IWO) Bogor Raya, termasuk media miliknya.


"Pada tanggal 12 November kami mengajukan pembayaran dengan menyerahkan berkas-berkas sebagai persyaratan yang diminta Diskominfo yang diterima oleh Kasi Humas dan Media Massa, Marimbun Tua Gultom. Dia menjajnikan pembayaran paling lama sekitar 1 minggu dari tanggal pengajuan. Namun sampai saat ini, sudah satu bulan lebih tidak ada kejelasan," tutur Ibra yang juga Sekretaris IWO Bogor Raya.


Menurutnya, ketika ditanyakan kepada Kasi Humas pada Senin (10/12/18), Gultom malah menyarankan untuk menanyakan kepada stafnya yang bernama Agus. "Coba tanyakan ke Pak Agus yang ada diruangan saya," ungkapnya menirukan Gultom.


Namun, lanjutnya, ketika ditanyakan sesuai yang diarahkan oleh Kasi Humas, dirinya hanya mendapatkan alasan yang tidak relevan, yaitu pembayaran tersebut mengalami keterlambatan karena adanya beberapa media yang belum mengajukan dan belum memenuhi persyaratan yang diminta. 


"Seharusnya, Diskominfo menjadi mitra media yang berada diwilayah dan lebih profesional bisa memilah mana yang sudah melengkapi persyaratannya sesuai dengan prosedur. Jangan sampai media yang sudah memenuhi kewajiban dipersulit ketika menanyakan haknya. Kami sebagai perusahaan media juga butuh laporan dan perlu operasional, karena operasional kami tidak dibiayai APBD," ujarnya.


Selain itu, ia meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Inspektorat Kabupaten Bogor untuk melakukan audit terhadap Kasubag Program dan Pelaporan atau keuangan disejumlah SKPD karena diduga masih banyak yang tidak transparan termasuk potongan pajak dari pembayaran kerjasama publikasi. 


"Setiap mendapat publikasi di beberapa dinas, selalu di potong pajak dengan nominal yang berbeda. Tetapi bukti pembayaran pajak, kami tidak pernah terima," tukasnya. (Red/RP)


Akibat Pohon Tumbang Penguna Jalan Jadi Terhambat

KOTA BOGOR - Akibat pohon tumbang di Tanahbaru, RT. 06 / 04, Jl. Pangeran Sogiri No.138, Kelurahan Tanah Baru, Bogor Utara, Kota Bogor mengakibatkan para pengguna jalan jadi terhambat.

Informasi yang di himpun dari salah satu warga pengguna jalan Andi mengatakan,  sekitar 3 jam yang lalu ketika dirinya hendak pulang dan hujan lebat tiba - tiba saja pohon itu tumbang dan menghalangi jalan.

"Tiba tiba saja pohon itu tumbang dan mengahalangi Jalan," ungkapnya kepada wartawan, Kamis (13/12/18). 

Menurutnya, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, hanya saja para pengguna jalan terhambat dan banyak yang mutar balik.

"Alham dulilah tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, hanya saja pengguna Jalan jadi terhambat. Kini tengah di tangani petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor untuk mengevakuasi dan memotong pohon yang tumbang itu. ungkap," pungkas Andi salah satu warga yang hendak dalam perjalanan pulang itu. (NN)

Kapten Inf. Budi : Mendonorkan Darah Selain Sehat Juga Dapat Menolong Orang Banyak

Kabupaten Sukabumi - Dalam rangka Hari Juang Kartika (HJK) ke 73 Komando Distrik Militer (Kodim) 0622 Kabupaten Sukabumi lakukan kegiatan bakti sosial donor darah.

Kegiatan yang diikuti oleh seluruh unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Kabupaten Sukabumi itu, diantaranya anggota Kodim 0622/Kabupaten Sukabumi, TNI Angkatan Laut, Armed 13/Kostrad, Polres Sukabumi, masyarakat sekitar komplek Makodim 0622/SKBM, Kabupaten Sukabumi Indonesia power dan Start Energi kelapanunggal.

Kegiatan tersebut diikuti sekitar 251 peserta, namun yang melaksanakan donor hanya 178 peserta karna saat pengecekan kesehatan ada yang tidak memenuhi syarat untuk donor karna tensi tinggi dan yang lainnya.

Pasiter Kodim 0622/Kab Sukabumi Kapten Inf. Budi Hadi Priyadi mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan kemanusiaan untuk membantu persediaan Bank Darah di Palang Merah Indonesia (PMI) dan sangat baik bagi kesehatan.

"Ya, selain dalam rangka HJK 2018, kegiatan ini juga merupakan kegiatan kemanusiaan dan bertujuan untuk membantu persediaan bank darah di PMI," katanya. Kamis, (13/12/18).

Masih kata Budi, pihaknya juga menghimbau kepada masyarakat, agar mereka jangan takut untuk mendonorkan darahnya, karna dengan sering mendonorkan darah sirkulasi darah lebih baik lagi dan setetes darah yang disumbangkan dapat menyelamatkan orang yang membutuhkan.

"Jangan takut untuk mendonorkan darah kita, selain sehat bagi tubuh, satu tetes darah yang kita donorkan itu dapat menolong banyak orang. Karena, sebaik baiknya orang adalah yang bermanfaatkan bagi sesama manusia," imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Humas PMI Cabang Kabupaten Sukabumi Agus Sutisna menjelaskan, stok darah di kabupaten Sukabumi masih aman, tidak mengalami penurunan.

"Alhamdulilah stok darah kita masih aman, karna sering ada kegiatan donor darah. Nanti kita persiapkan data untuk tahun baru, mudah-mudahan stoknya aman," pungkasnya. (GN)

Satreskoba Polres Ponorogo Amankan Penyelundupan 3,5 Kilogram Ganja Kering

PONOROGO - Penyelundupan 3,5 kilogram ganja kering, sabu - sabu serta pil ekstasi berhasil digagalkan oleh Satuan Reserse Narkoba (Reskoba) Polres Ponorogo, yang rencananya barang haram tersebut akan dikirim ke wilayah Ponorogo, Pacitan dan Madiun.

Adapun barang bukti yang berhasil diamankan dari pelaku diantaranya 3,5 kilogram ganja kering, sabu sabu seberat 0,3 ons dan lima butir pil ekstasi. Barang haram yang bernilai ratusan juta rupiah tersebut berhasil diamankan petugas dari tangan pelaku yang berinisial END (38) yang merupakan warga Kecamatan Jiwan, Madiun.

Iptu Eko Murbianto Kalimantono menuturkan, penangkapan tersebut bermula dari informasi yang didapat petugas Opsnal Sat Narkoba Polres Ponorogo. Selanjutnya ditindak lanjuti hingga berhasil menangkap pelaku yang berinisial END.

Dari hasil pemeriksaan tersebut, barang haram yang didapatkan dari Kabupaten Malang ini hendak dijual ke sejumlah pemesan di Kabupaten Pacitan, Ponorogo, dan Madiun untuk menyambut tahun baru 2019 yang tinggal beberapa hari lagi," tuturnya.

Menurutnya, pelaku sebelumnya juga merupakan residivis kasus yang sama dan baru menghirup udara bebas satu tahun yang lalu.

"Akibat perbuatannya, pelaku akan dikenakan pasal 112 ayat 2 dan pasal 114 ayat 2, UU RI no 35, tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman minimal enam tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara," pungkasnya. (Fauzi).

Jalan R3 Wajib Di Tutup, Jika Tidak Pemilik Lahan Siapkan Somasi Untuk Pemkot Bogor

KOTA BOGOR - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mau tak mau harus menutup Jalan Regional Ring Road (R3) yang berdiri di atas lahan seluas 1.987 meterpersegi milik Hj. Siti Khadijah di Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Jumat (14/12/18) mendatang. 

Hal itu harus dilakukan sesuai dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bogor dengan nomor perkara 64/Pdt.G/2018/PN.BGR, yang tertuang dalam akta perjanjian damai tertanggal 19 September 2018.

Dalam akta tersebut tertera di Pasal 12 huruf (c), bahwa para tergugat, Walikota Bogor Bima Arya, Sekretaris Daerah Ade Sario Hidayat dan Kepala Dinas PUPR Chusnul Rozaqi akan menutup jalan R3 yang berada di atas tanah milik penggugat apabila tidak dapat melaksanakan pembayaran sama sekali paling lambat 14 Desember 2018.

Kuasa pemilik lahan, H Salim Abdullah atau yang biasa disapa H. Aab mengatakan bahwa Pemkot Bogor harus memenuhi 20 poin yang tertera dalam akta perdamaian demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

"Artinya pemilik lahan dan juga pemerintah harus menghormatinya. Jadi tak ada istilah tawar menawar. Permasalahan ini mesti menjadi cerminan bagi Pemkot Bogor," imbuhnya.

H. Aab menilai, apabila pemerintah tak menjalankan putusan PN Bogor, maka akan menjadi preseden buruk dalam peradilan di Indonesia. "Kapasitas dan kapabilitas pemerintah dipertaruhkan. Bila tak melaksanakan putusan itu, sama saja tak menghargai hukum di republik ini," katanya.

H. Aab menegaskan, apabila poin-poin kesepakatan damai tak dilaksanakan pemkot pada 14 Desember 2018, pihaknya akan melayangkan somasi. Baik kepada pemerintah maupun PN Bogor. "20 poin itu harus dilaksanakan karena sudah incraht. Penutupan Jalan R3 itu telah disetujui pemerintah yang ditandatangani oleh tiga tergugat," ucapnya.

Pihaknya, lanjut H. Aab, telah memberikan toleransi yang cukup tinggi bagi Pemkot Bogor sejak 2014 lalu. "Saya sudah banyak memberi toleransi. Sejak 2014 lalu, kami hanya mendapat surat perjanjian dll, tapi tak ada yang dilaksanakan," katanya.

Lebih lanjut, H. Aab menambahkan,  Pemkot juga gagal merealisasikan ruislag lahan miliknya dengan tanah milik Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) seluas 2.410 beserta sisa kurang bayar senilai Rp509 juta pada 28 September 2018. "Kemudian, bila pemkot tak bisa membayar tanah kami secara full pada 14 Desember 2018, otomatis jalan mesti ditutup sesuai dengan yang tertera dalam akta perjanjian damai," ungkapnya.


Sementara itu, Ketua Komisi I sekaligus Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor, Ahmad Aswandi menyatakan, dalam menyikapi permasalahan R3 sebaiknya pemerintah tidak saling menyalahkan. "Terkait penganggaran R3 semua mekanismenya sudah dibahas dan sesuai regulasi," katanya.

Atas dasar itu, pria yang akrab disapa Kiwong ini meminta pemerintah bisa menjalin komunikasi kembali dengan pemilik lahan agar penutupan jalan tidak terjadi. "Harus dilakukan upaya komunikasi agar penutupan tak terjadi. Misalnya dengan melobi agar perjanjian diperpanjang, sehingga 2019 dapat dibayarkan tanah tersebut," pungkasnya. (MTH)