Bidik Nusantara

Sabtu, 07 Desember 2019

Johan Tekankan Pengurus FKPPI se-Kota Bogor Jalankan 4 Pilar

KOTA BOGOR - Ketua PC FKPPI 10.05 Kota Bogor Johan Gaos berpesan kepada seluruh aggotanya untuk menjalankan 4 (empat) pilar organisasi.

Hal itu disampaikan Johan dalam acara pengukuhan pengurus 6 Kecamatan FKPPI Kota Bogor di Jalan Semboja, Kelurahan Kebon Kalapa, Kecamatan Bogor Tengah, Jum'at (06/12/19)malam.

Ia menegaskan, semua pengurus rayon yang malam ini dilantik, dikukuhkan dan kemudian diberikan SK, harus bisa mejalankan 4 pilar tersebut. Diantaranya, koordinasi dengan pembina yaitu, Danramil, Kapolsek, muspika dan PAC Pepabri. Selain itu, kata dia, konsolidasi internal untuk mengetahui kekuatan anggota yang ada di wilayahnya.

"Mengetahui jumlah anggota yang ada tentunya harus di cek serta ada pendataan baik yang masih aktif atau pensiun, guna menjadi penguat data di FKPPI sebagai bahan laporan kepada Koramil, Dandim termasuk Korem 061/SK," tegasnya.

Johon menjelaskan syarat mutlak dari setiap pengurus yang dilantik tentunya sudah melalui verifikasi data termasuk Surat Keputusan (SKEP) baik yang masih aktif orang tuanya ataupun yang sudah pensiun. Ia berhap, para anggotanya bisa menjaga nama baik dari organisasi tersebut, yang membawa institusi 4 angkatan seperti TNI AD, TNI AU, TNI AL dan Polri," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama Danramil Kecamatan Bogor Tengah Kapten Inf Suharja mengatakan, dirinya setuju dengan pengukuhan pengurus dari 6 rayon FKPPI yang ada di Kota Bogor ini.

"Saya selaku pembina diwilayah Kecamatan khususnya sangat setuju dengan pengukuhan pengurus tersebut, dengan begitu mereka tentunya akan diberikan tanggungjawab dan komitmen sebagai penerus di organisasi," katanya.

Suharja menyarankan para pengurus selalu koordinasi disetiap rayon dalam hal apapun, termasuk mengadakan kegiatan baik sosial atau sifatnya umum. "Kami selalu terbuka untuk sharring dan menerima koordinasi guna membantu FKPPI lebih maju dan kompak menuju hal yang positif," ujarnya.


Reporter: Sally
Editor : Gandi

Jumat, 06 Desember 2019

Ribuan Pesilat Nusantara Dipastikan akan Padati Kota Hujan

KOTA BOGOR – Padjajaran Cup Open 2019 Piala Kapolresta Bogor Kota tingagal menghitung hari. Pasalnya ribuan pesilat dari seluruh Nusantara dipastikan akan memadati Kota hujan tersebut.

Ketua Panitia, Putra Sungkawa mengatakan, besar kemungkinan masyarakat akan berjubel memadati IPB Convention Hall pada tanggal 19-20 Desember 2019 nanti, untuk menyaksikan aksi para satria silat memperebutkan piala Kapolresta Bogor Kota tersebut.

Menurutnya, Event yang diselenggara sebagai rangkaian hari jadi perguruan Padjadjaran ke 91 pastinya akan semakin meriah. Karena kata dia, tak hanya turnamen pesilat, panggung tersebut juga akan dimeriahkan oleh penampilan kesenian daerah, diantaranya, rampak gendang dan tari jaipong, atraksi silat polwan Polresta Bogor Kota, atraksi senjata golok, pisau dan cemeti dari para kesataria Padjadjaran hingga atraksi debus, bambu gila dari PJBN," tutur Putra kepada wartawan, Jum'at (6/12).

Ia menjelaskan, jurus-jurus yang menjadi andalan setiap perguruan pencak silat, pastinya akan ditampilkan dengan enerjik oleh para pendekar.

"Para (pendekar-red) yang akan bertanding tersebut merupakan atlet-atlet berbakat dari Nusantara. Beberapa dari mereka mungkin telah berpengalaman memenangkan beragam kejuaraan," jelasnya.

Bukan cuma itu, lanjut Putra, lomba photografi untuk mengabadikan kisah inspiratif dari atlit dan kesatria bangsa menambah nilai kemeriahan dalam acara tersebut. "Sebentar lagi di Kota Bogor akan ada event agenda tahunan turnamen silat yang di awali dengan Padjajaran Cup Open 2019 Piala Kapolresta Bogor Kota. Kita akan membuat Kota ini menjadi Kota Silat, karena silat itu pilihan saya #silatismychoice" ujarnya.

Ia berharap kedepan silat tidak lagi dianggap sebelah mata dan kembali menjadi tuan rumah. "Karena saat ini saya merasa silat seperti tamu di rumah sendiri," imbuhnya

Dalam kesempatan itu, Putra menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu mensukseskan acara tersebut. "Saya mngucapkan terima kasuh kepada seluruh rekan-rekan yang telah turut serta membantu mensukseskan acara ini dan seluruh sponsor atas terselenggaranya event turnamen silat Padjajaran Cup Open 2019 Piala Kapolresta Bogor Kota.(Red)

Pelantikan FPII di Hadiri Pejabat Daerah, Dewan Pers Sudah Tidak di Anggap

JAKARTA - Kekuatan Jaringan Media, Kekompakan, Kesolidan dan instruksi "Satu Komando" yang dibangun oleh Organisasi Forum Pers Independent Indonesia (FPII) menjadi modal besar yang tidak bisa dianggap sepele. 

Bahkan, Organisasi Pers FPII yang akan berumur 4 tahun semakin diperhitungkan baik oleh teman-teman Organisasi Pers lainnya maupun oleh Dewan Pers. Pasalnya, walaupun dianggap Dewan Pers sebagai Organisasi dan media Ilegal atau abal-abal karena tidak menjadi konstituen Dewan Pers, FPII terus mengembangkan sayapnya.

"Dalam minggu ini saja dua Kepengurusan, yaitu tingkat Provinsi Lampung dan Sulawesi Tengah (Sulteng) serta puluhan Kordinator Wilayah (Korwil) Kota/Kabupaten dikukuhkan," ungkap Ketua Presidium FPII, Kasihhati melalui Pers Releasenya, Jumat (6/12/19).

Menurutnya, selebaran Dewan Pers yang meminta Pejabat Daerah untuk tidak bekerjasama dengan media-media yang tidak menjadi konstituen Dewan Pers dan dianggap ilegal tidak digubris Pejabat Pemda.

"Buktinya, setiap pelantikan dan pengukuhan baik tingkat Provinsi, Kota maupun Kabupaten mendapat apresiasi yang tinggi dari Pejabat Daerah setempat," imbuh Wanita yang energic dan tegas yang akrab disapa Bunda itu.

Ia menuturkan, hal itu dibuktikan salah satunya saat kegiatan Pelantikan Pengurus FPII Setwil Provinsi Sulteng serta Pengurus enam Kota dan Kabupaten se-Sulteng yang dihadiri oleh Kepala Dinas Kominfo Sulteng, Ketua DPRD Kota Palu, Wakil Walikota Kota Palu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Palu, 

Perwakilan BPKP, Perwakilan Kejaksaan Negeri, Ketua Kadin Kota Palu, Wakapolresta Kota Palu dan stakholder lainnya.

"Bahkan, dalam sambutannya, Kepala Dinas Kominfo Prov. Sulteng, Farida Lamarauna sangat mengapresiasi kehadiran FPII di Sulteng. Ia juga mempesilahkan FPII untuk datang ke Dinas Kominfo. "Pintu Dinas Kominfo terbuka untuk FPII," kata Bunda Kasihhati, menyampaikan ungkapan Kadiskominfo Kota Palu usai membacakan sambutan tertulis dari Gubernur Sulteng.

Tidak hanya Farida, Wakil Walikota Kota Palu, Sigit Purnomo Said (Pasha Ungu) membuka pintu kantornya bila FPII datang bersilahturami dan diskusi.


"Media berperan penting 

dalam sektor apapun termasuk jaringan media yang tergabung di FPII, mereka punya peranan penting kedepannya untuk menuju Sulteng Bangkit," ungkap Pasha Ungu saat Pelantikan Pengurus FPII Sulteng di Tanaris Cafe Palu, Selasa, (03/12).

Ia juga mengajak stakholder lainnya untuk tidak alergi dengan Wartawan. Dan kepada wartawan yang bergabung dibawah naungan FPII, Sigit Purnomo Said berpesan agar dalam bekerja  menyajikan berita-berita yang faktual, menghindari berita-berita yang sumbernya tidak jelas (hoax).

Sementara itu, Ketua Presidium FPII, Kasihhati dalam sambutannya meminta kepada jajaran FPII baik tingkat Provinsi, Kota/Kabupaten di Sulteng agar ikut berpartisipasi, bekerjasama dengan Pemda dan stakeholder lainnya bersama-sama menuju *Sulteng Bangkit* .

"Kita sebagai Kontrol Sosial, bekerjalah secara profesional. Kedepankan Kode Etik Jurnalistik, UU PERS No. 40 thn. 1999. dalam bentuk sosial, bantu masyarakat, bantu Pemerintah Daerah, jangan hanya mengontrol doang tapi melupakan sosialnya, " ungkapnya.

Dihadapan para Pejabat Pemda, Kasihhati mempertanyakan apakah media yang sudah berbadan hukum namun tidak menjadi konstituen Dewan Pers dianggap ilegal?

"Dengan demikian Kemenkumham yang mengeluarkan Badan Hukum Media secara tidak langsung dianggap ilegal oleh Dewan Pers," jelas Kasihhati.

Ia juga menduga arahan yang di keluarkan Dewan Pers ke Pejabat Daerah untuk tidak melakukan kerjasama dengan media yang bukan konstituennya, hanya untuk menguasai belanja iklan di daerah.

"Kehadiran beliau-beliau ini (Pejabat Daerah-red) sebagai langkah awal FPII di Sulteng agar dapat berkontribusi membantu Pemda. Dan yang terpenting, membuktikan bahwa Organisasi FPII dan Jariingan media yang tergabung di dalamnya diterima dengan baik walaupun bukan konstituen Dewan Pers," ujarnya 

Kasihhati berharap, seluruh Pejabat Pemda di Indonesia tidak mengkotak-kotakkan media antara non konstituen dan konstituen Dewan Pers,

apalagi sampai mengeluarkan Perda hanya melakukan kerjasama dengan konstituen Dewan Pers.

"Ini akan berakibat kompleks, seperti penggaguran, kehidupan sosial dan bahkan akan meningkatkan angka kriminalitas di daerah tersebut. Untuk itu Pemda harus jeli dan tidak asal menerima saja surat edaran Dewan Pers yang bukan Lembaga Negara ini, " imbaunya.

Dengan tema "Memantapkan peran pers dan jaringan media pers bersama-sama memberikan kontribusi untuk Sulteng Bangkit", prosesi pengukuhan, pemberiaan Pataka, pemberian SK mepengurusan dilakukan oleh Ketua Presidium yang didampingi Seknas FPII kepada Jajaran Pengurus FPII Setwil Sulteng yang di Ketuai Irfan Pontoh. Dilanjutkan dengan Prosesi Pengukuhan Enam Kota/Kabupaten se-Sulteng yang dilakukan oleh Ketua Setwil Sulteng didampingi Ketua Presidium dan Seknas FPII.

Anggota Paskibraka yang membawa bendera Merah Putih, bendera Pataka Setwil dan Korwil menambah hikmad dan sakralnya prosesi yang dihadiri sekitar 200 org tamu undangan ini. (Red)


Sumber : Presidium FPII/Seknas.

Museum Tanah Sebagai Pusat Informasi dan Edukasi Pertanian Tematik

KOTA BOGOR - Hari Tanah Sedunia kali ini, sebagai momentum untuk membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mengelola tanah secara arif, mengenalkan dan mengajak masyarakat agar dapat mengelola tanah dengan sebaik-baiknya sehingga kelestarian kehidupan manusia dapat terjaga. 

"Karena tanah merupakan sumber kehidupan, sehingga kita harus menjaga tanah secara arif dan sebaik mungkin. Bagaimana memberikan pengetahuan dan edukasi kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadarannya untuk dapat bersama menjaga tanah beserta lingkungannya," tutur Kepala Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian (PUSTAKA) Retno Sri Hartati Mulyandari ketika memberikan sambutan dalam peringatan Hari Tanah Sedunia 2019 di Museum Tanah Jalan Ir.H Djuanda Kota Bogor, Kamis, (05/12/19).

Pada kesempatan ini, kata Retno, PUSTAKA turut menghadirkan stakeholders yang berpartisipasi memberikan pengetahuan kepada masyarakat, untuk melestarikan tanah beserta lingkungan seperti Panda Mobile WWF Indonesia, Komunitas Kelompok Tani Hidroponik, petani organik, perusahaan pupuk organik, serta stakeholders terkait hasil dan olahan pertanian.

Masih kata Retno, Museum Tanah dan Pertanian yang juga dibranding sebagai pusat informasi dan edukasi pertanian tematik adalah salah satu wahana yang cocok untuk sumber pengetahuan bagi masyarakat luas mengenai tanah, iklim, dan lingkungan serta pertanian dan peternakan secara umum. 

"Guna mendukung Tupoksi PUSTAKA dalam pengelolaan perpustakaan dan penyebarluasan informasi iptek pertanian serta pengembangan perpustakaan pertanian berbasis inklusi sosial, dalam kegiatan ini juga kita laksanakan penandatanganan naskah kerjasama "Pemanfaatan Bersama Sumberdaya Koleksi Perpustakaan dan Museum antara PUSTAKA" dengan berbagai stakeholders," bebernya.

Retno menambahkan, tujuh stakeholders yang hadir dan melakukan kegiatan penandatanganan naskah kerjasama antara lain, Dinas Ketahananan Pangan Kabupaten Kampar, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor, Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor, Dinas Pariwisata Kota Bogor, Dinas Pendidikan Kota Bogor, Fakultas Ilmu Sosial Budaya Universitas Pajajaran (Unpad), dan Fakultas Pertanian Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung, jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Ketahananan Pangan Kabupaten Kampar, Cokroaminoto yang ditemui seusai melaksanakan penandatanganan naskah kerjasama mengungkapkan, dirinya sangat mengapresiasi Kementerian Pertanian melalui PUSTAKA yang telah menginisiasi kerjasama untuk pengembangan program pemanfaatan lahan pekarangan dan memperpendek rantai pemasaran dengan mempertemukan produsen pangan (petani) dengan konsumennya langsung.

Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor, Hj.Siti Fariqah menyatakan bahwa setuju dengan semangat Kepala PUSTAKA yang paling utama adalah aksinya di lapangan.  

"Kerjasama dengan Fakultas Ilmu Sosial Budaya di titikberatkan pada pemanfaatan bersama sumberdaya koleksi perpustakaan dan museum. Saya berharap dengan adanya kerjasama ini kedepan dapat mendorong proses pemberdayaan masyarakat serta kelompok wanita tani dalam meningkatkan kesejahteraan keluarganya," pungkasnya.

Berbagai kegiatan menarik digelar seperti literasi informasi, lomba melukis pot, temu bisnis, tur museum, pameran foto, serta pameran pupuk dan produk teknologi pertanian lainnya. Ekspose Museum Tanah dan Pertanian pada helatan Hari Tanah Sedunia 5 Desember 2019 ini, PUSTAKA berhasil menggaet pengunjung Museum hingga mencapai 1.413 orang  hadir dan mengikuti beragam kegiatan, terutama tur Museum Tanah dan Pertanian.(Sl)

FPII Setwil Sumut Suarakan Aspirasi Rakyat yang Terus di Bola dalam Pengurusan Kependudukan

KOTA MEDAN - Bobroknya Birokrasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, mengakibatkan masyarakat Kota Medan merasa dirugikan dari segi waktu, tenaga dan material. e-KTP yang diurus bertahun-tahun tidak selesai. Masyarakat hanya menerima janji-janji dari staf pegawai Dinas Capil Kota Medan, bahkan sampai mengatakan KTP tidak pasti kapan selesai.

Menyikapi hal tersebut, Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Setwil Sumut turun ke jalan bersama GMPC, LSM PENJARA dan KOMMPTRAS menyuarakan aspirasi rakyat yang terus dibola-bola dan terindikasi kecurangan dalam kepengurusan dukumen kependudukan, Jumat (06/12/19)

Ketua FPII Sumut, Muhammad Arifin mengatakan, kami datang kesini guna menyuarakan keluhan masyarakat, dimana selama ini masyarakat tidak pernah tahu e-KTPnya kapan selesai. Dan hari ini kami datang juga tidak mempunyai solusi yang pasti dari Disdukcapil.

"Katanya belangko e-KTP yang dikirim dari pusat hanya 500 lembar per tengah bulan, tapi tetap saja tidak diproritaskan yang pertama mengurusnya," katanya.

Sementara itu kordinator aksi, Dedi harvy syahri mengatakan, birokrasi ini harus dibenahi agar terjalin sistem Pemerintah yang transparan dan memiliki etika berbicara kepada masyarakat. 

"Jangan seperti yang tadi, kata Kabid yang bernama Arfian Saragih sudah selesai, saat dichek masyarakat itu ke lantai empat Dinas Capil kota Medan ternyata belum selesai. Inilah kerja pemerintah ini tidak kosisten atas perkataannya," ungkap ketua GMPC Sumut. 

Dalam orasinya, para pendemo menuntut penegak hukum untuk mengusut permainan KTP, KK dan AKTE di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Medan bahwa disinyalir ada permainan dibirokrasi tersebut. 

Cara kerja Pegawai Disdukcapil kota Medan dinilai tidak profesional dengan tidak mengutamakan daftar urut tanda terima pengajuan e-KTP, bahkan tanda terima pengajuan itu masyarakat rata-rata tidak memilikinya. 

Dengan alasan "Blanko kosong" tetapi sudah menjadi rahasia umum jika dibayar, e-KTP bisa ada dan selesai selama 1 minggu. Masyarakat menduga, Disdukcapil kota Medan mencetak atau memiliki mesin cetak sendiri untuk pembuatan e-KTP bagi warga yang bayar dalam pengurusannya atau mengambil jatah antrian dari warga yang telah mempunyai Resi.

Pihaknya juga meminta kepada Plt.Walikota Medan, Ir. Akhyar Nst untuk mencopot Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Medan, Zulkarnain dari jabatan Kadis serta membina SDM pegawai Disdukcapil kota Medan agar berbicara kepada rakyat jangan dianggap enteng atau sepele kepada Profesi atau kebutuhan rakyat kota Medan. (Red)

Sumber : FPII Setwil Sumut/Seknas

Polresta Bogor Kota Ringkus 13 Orang Tersangka Pengedaran Narkotika

KOTA.BOGOR - Jajaran ke-Polisian Polresta Bogor Kota ringkus 13 orang tersangka kasus peredaran narkotika di wilayah Kota dan Kabupaten Bogor.

Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Hendri Fiuser mengatakan, kasus ini terungkap sepanjang November 2019 lalu, yang diamankan tim Sat Resnarkoba Polresta Bogor Kota.

"Jumlah kasusnya 11 perkara, dari tangan tersangka ini, kita amankan barang bukti berupa narkotika jenis sabu, jenis tembakau sintetis dan obat keras berbagai merk, totalnya 415, 2 gram jenis sabu dan tembakau, dan 474 butir obat keras," kata Kombes Pol Hendri saat preesreales di Mapolresta Bogor Kota, Jumat (6/12).

Menurutnya, modus operandi yang dilakukan para tersangka ini beragam, sebab para tersangka itu melakukan transaksi jual beli dengan cara di tempel menggunakan kemasan plastik klip kecil, kemudian secara online, ada juga sebagai kurir dan menjual obat keras tanpa izin.

"Tersangka kita amankan di sejumlah tempat umum, baik di wilayah kota atau pun kabupaten Bogor, dan ada juga di kontrakan," tuturnya.

Ia menjelaskan, penangan kasus narkoba ini merupakan fenomena gunung es. Artinya semakin pro aktif jajaran polisi menangani kasus tersebut, maka semakin banyak juga yang terungkap.

"Seperti kita tahu, secara umum Indonesia itu memang sarang empuk untuk peredaran narkoba jenis sabu. Jadi di negara-nagara Asia Tenggara itu, salah satunya Indonesia yang dianggap banyak pengguna narkotika dan di sini dibutuhkan keaktifan petugas untuk terus mengungkap. Yang jelas secara umum Indonesia termasuk darurat narkoba," jelasnya.

Untuk itu, lanjut Kapolres, terkait pengungkapan kasus ini pihak kepolisian akan terus mengupayakan dalam mengungkap kasus-kasus peredaran narkoba, mulai tingkat mabes dengan bekerja sama BNN.

Menurutnya, barang-barang terlarang ini bukan di produksi didalam negeri, melainkan di daerah-daerah tertentu yang memproduksi narkoba dengan jumlah yang besar, kemudian diedarkan di Indonesia. Karena, kata dia, beberapa waktu lalu Kapolri beserta jajaran melakukan pencegatan (operasi) di perbatasan dan hasilnya ditemukan narkoba jenis sabu.

Kapolres menegaskan, para tersangka yang saat ini diamankan, akan terus didalami. "Para tersangka ini kita kenakan pasal 114 ayat (2) subsidier pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 197 Undang-Undang RI Nompr 36 tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman pidana paling singkat 6 tahun pidana dan hukuman paling lama 20 tahun pidana atau denda paling sedikit Rp 1 miliar," pungkasnya.(GN)

Asik Berenang Bocah 12 Tahun Tenggelam di Sungai Ciliwung

KOTA BOGOR - Seorang bocah berusia 12 tahun, warga Malabar Tegal Manggah, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor tenggelam di Sungai Ciliwung tepatnya di dibelakang Taman Kaulinan Lapangan Sempur, KotabBogor, Jumat (6/12/19).

Komandan Regu BPBD Kota Bogor, Maruli Sinambela menuturkan, pihaknya mendapat informasi pada pukul 14.39 WIB ada kejadian tenggelamnya seorang anak di Kali Ciliwung.

Menurut informasi yang didapat, peristiwa naas itu berawal saat korban bersama 10 teman lainnya sedang berenang diarea yang ada jeramnya, tiba-tiba salah seorang anak yang bernama Sahdan yang berumur 12 tahun tidak terlihat lagi dalam air. Setelah mendapat informasi tersebut, dirinya dengan TIM dari BPBD langsung mendatangi lokasi kejadian.

"Ketika kami kroscek melalui anak-anak yang selamat, bahwa mereka sedang berenang diarea jeram Kali Ciliwung, dan salah seorang anak masuk di area lubang dalam air ( Sedong ). Kemudian anak-anak tersebut berteriak kepada warga sekitar untuk meminta pertolongan," tuturnya.

Untuk mengevakuasi korban, TIM BPBD Kota Bogor menurunkan 20 personil Tim Reaksi Cepat (TRC) dibantu oleh Taruna Siaga Bencana (Tagana) sebanyakn10 Personil, PMI 5 personil dan Park Ranger serta pihak Babinsa dan Bimas setempat.

"Untuk evakuasi korban kita turunkan dari BPBD, Tagana, PMI dan dibantu dari Park Ranger serta anggota Kepolisian dan TNI guna mempermudah proses evakuasi, yang rencananya dilakukan proses ini sampai pukul 17.00 WIB," ungkapnya.

Ketika berita ini diturunkan, proses pencarian korban masih berlanjut dengan mengerahkan peralatan menyelam dan rafting dari pihak BPBD dan Tagana Kota Bogor. 

Karena melihat situasi belum memungkinkan, kami menurunkan peralatan perahu karet dan alat rafting, semoga bisa berjalan dengan lancar dan korban bisa segera ditemukan," pungkasnya. (Sl)