Update

Bidik Channel

Peristiwa

Pendidikan

Pariwisata

Sejarah

Infotainment

Galery

Damkar Kabupaten Bogor Berikan Imbouan Bagi Warga yang Akan Tinggalkan Rumah Saat Mudik Lebaran

BOGOR - Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Bogor, mengimbau kepada warga yang akan melakukan aktivitas mudik Lebaran untuk mematikan semua aliran listrik. Hal tersebut untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran rumah akibat korsleting arus listrik (arus pendek).

"Sebelum meninggalkan rumah pastikan peralatan semua peralatan elektronik di rumah mati, seperti charger hand phone jangan sampai ada yang menempel di stop kontak," kata Sekretaris Dinas Damkar dan Penyelamatan, H Ma'mur saat ditemui Wartawan di Kantornya, Kamis (23/5/19).

Selain mematikan aliran listrik, lanjutnya, sebaiknya melepas selang regulator kompor gas. "Kalau ada kompos gas (tabung elpiji, Red) yang selangnya masih terpasang, supaya dilepas. Jangan sampai pada saat meninggalkan rumah selang regulator masih terpasang pada tabung gas, bahaya," ujarnya.

Menurut Ma'mur, antisipasi dini kebakaran tersebut sangat penting. Sebab, banyak kebakaran yang terjadi selama ini akibat masalah sepele. "Biasanya kebakaran terjadi karena pemilik rumah lupa mematikan aliran listrik maupun lainnya," ungkap dia.

Ma'mur juga mengatakan, ada baiknya warga yang akan pulang kampung agar menitipkan rumahnya kepada tetangga terdekat selama ditinggalkan dan memberikan nomor telepon yang dapat dihubungi sewaktu-waktu saat dalam keadaan darurat. Himbauan ini sudah dari jauh-jauh hari disampaikan kepada camat dan kepala desa untuk diteruskan kepada warganya diwilayah masing-masing.

Ia menambahkan, selama musim mudik dan balik lebaran ini pihaknya siaga 24 jam di masing-masing sektor diantaranya Sektor Cibinong, Sektor Cileungsi, Sektor Ciawi, Sektor Ciomas, Sektir Leuwi Liang dan Sektor Parung. "Kebetulan saat ini kita sudah ada 6 sektor, dan semua personel selama lebaran kita siagakan 24 jam," jelasnya.

Ma'mur memaparkan, bahwa tugas dan fungsi dinas pemadam kebakaran bukan hanya menangani musibah kebakaran saja, melainkan pihaknya juga memiliki tugas tambahan seperti membantu pihak kepolisian salah satunya dalam kegiatan pengamanan.

"Bukan hanya menangani kebakaran, tetapi kita juga siap membantu petugas kepolisian seperti dalam pengamanan aksi masa, dan saat penangkapan teroris belum lamamini, kita disiagakan di lokasi untuk mengantisipasi jika terjadi hal-hal yang menyebabkan kebakaran. Kita bertugas sesuai dengan Panca Darma," paparnya.

Saat ini Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bogor memiliki Tim Rescue yang bertugas diantarannya menyelamatkan orang hanyut atau tenggelam hingga penjinakan binatang buas juga membantu menangani kecelakaan lalu lintas, dalam hal ini untuk menangani exident traficking.

"Kita punya tim rescue 15 orang yang ada di pusat (Cibinong,red) diluar yang kita sebar di sektor-sektor, dengan peralatan safety yang sudah disiapkan termasuk Ambulance," jelas Makmur didampingi didampingi Kasiop pemadaman, Gian Regia.

Untuk armada pemadam, pihaknya telah menywdiakan 2 unit mobil blanwir di setiap sektor dan sisanya di Kantor Damkar Pusat, di Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor.

Ia menyebutkan, kedepannya Dinas Pemadam dan Penyelamatan Kabupaten Bogor rencananya akan membuka sektor baru diwilayah Parung Panjang, Citeureup, dan Cigombong yang bekerjasama dengan beberapa pihak perusahaan swasta.

"Insya Allah kedepan rencananya kita akan membuka sektor baru yang bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan swasta seperti PT Arga dan Sentul City di Citeureup serta MNC TV untuk sektor Cigombong, semoga dapat terealisasi," pungkasnya. (Ibra/Gandi)

FPII Kecam Penggunaan Peluru Tajam yang Mengenai Seorang Wartawan

Jakarta, 23 Mei 2019

Seorang Wartawan yang meliput aksi unjuk rasa di depan Kantor Bawaslu yang terjadi pada tanggal 22 Mei 2019 menjadi sasaran peluru nyasar saat melakukan liputannya.

Hasan, Wartawan Kabartoday.co.id yang sehari-hari meliput di Wilayah DKI Jakarta mengalami cedera terkena peluru nyasar yang diduga dilakukan oleh team Resmob sekitar pukul 02.00 WIB di Jalan KH. Agus Salim, Jakarta Pusat persis samping Pos Polisi. Sabang, Kamis (23/05/19).

" Hal ini menjadi catatan yang sangat penting bagi kita. Baru saja kemarin Kapolri menyatakan bahwa aparat TNI/POLRI tidak dilengkapi peluru tajam, kenapa rekan wartawan bisa kena peluru tajam yang nyasar, Siapa yang menembakkan peluru tersebut? tanya Ketua Presidium Forum Pers Independent Indonesia (FPII), Kasihhati saat diminta tanggapannya oleh beberapa rekan media baik secara grup WA maupun via komunikasi langsung, kamis (23/05/19).

Ia juga menjelaskan bahwa info yang didapat terkait musibah yang menimpah Hasan setelah membaca media online dimana Hasan bertugas dan mendapat laporan dari Anggota FPII yang berada di RSPAD tempat hasan dirawat. Kasihhati juga menyayangkan sikap oknum aparat yang sudah melakukan tindakan pemukulan terhadap wartawan yang sedang bertugas

Hasan yang sempat dirawat di lantai 2 ruang Pavilliun Kartika Chandra RSPAD sekarang sudah dibawa oleh rekan-rekan Wartawan ke Posko Wartawan yang berada di Jalan Jaksa, Jakarta Pusat.

" ada 6 jahitan dengan kedalaman sekitar kurang lebih 5 centimeter. Alhamdulillah keadaan Hasan sampai saat ini masih bisa berkomunikasi dengan saya, " ujar Sekretaris Nasional FPII, Wesly H Sihombing kepada teman media usai menelpon Hasan.

Menurut keterangan Hasan yang didapat Wesly, bahwa pada saat itu posisi massa dikepung dari dua arah. Hasan juga membenarkan bahwa yang melakukan penembakan adalah dari satuan team Resmob dan peluru yang digunakan adalah peluru tajam melihat kedalaman dari jahitan, dan bila peluru karet hanya akan mengakibatkan memar-memar.

" kita serahkan proses selanjutnya kepada pimpinan media dimana hasan bekerja. FPII akan terus mengawal dan mengkritisi tindakan-tindakan kriminalisasi, maupun diskriminasi terharap Wartawan yang sedang melakukan kegiatan jurnalistiknya, " tutup Wesly.

Melihat kejadiaan yang dialami Hasan dan rekan-rekan media lainnya,  Forum Pers Independent Indonesia (FPII) menyatakan :

1.  Mengecam tindakan kekerasan baik yang dilakukan oleh Pengunjuk Rasa maupun Aparat Keamanan dalam aksi 22 Mei 2019

2. Meminta Kapolri, Bapak Tito Karnavian untuk mengusut asal muasal peluru tajam dan pelaku penembakan

3. Meminta kepada Kapolri, Bapak Tito Karnavian memberikan sanksi tegas kepada oknum-oknum yang melakukan tindakan kekerasan baik kepada  teman-teman Wartawan yang meliput aksi pada tanggal 22 mei dan tanggal 23 mei dini hari maupun kepada masyarakat.

4. menghimbau kepada teman-teman Wartawan untuk tetap menjaga keselamatan, menjaga jarak dengan area aksi yang menimbulkan chaos.

Sumber : Presidium FPII

Kodim 0313/KPR Santuni Anak Yatim Piatu Panti Asuhan Kasih Ibu

KAMPAR - Di Bulan Suci Ramadhan Kodim 0313/KPR santuni Anak yatim piatu Panti Asuhan Kasih Ibu di Jalan Kartini, Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar.

Satunan berupa sembako itu diserahkan langsung Danru Provos Serma Syofiarman dan dibantu oleh Anggota Provos Kodim 0313/KPR yang diterima langsung oleh Pengasu Panti Asuhan Kasih Ibu, Yurnalis.

Yurnalis mengucapkan terima kasih kepada Komandan Kodim 0313/KPR Letkol Aidil Amin  yang telah memberikan santunan kepada anak-anak Panti Asuhan Kasih Ibu.

"Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian yang di berikan Dandim 0313/KPR. Letkol Aidil Amin kepada panti asuhan kami," ucap Yurnalis kepada wartawan. Rabu, (23/05/19).

Pada kesempatan yang sama, Serma Syofiarman mewakili Dandim menyampaikan bahwa penyaluran bantuan tersebut sebagai wujud kepedulian Kodim terhadap sesama.

Ia berharap, bantuan ini yang diberikan bisa di manfaatkan sebaik-baiknya dan menjadi berkah. Semoga hubungan TNI dengan masyarakat lebih dekat lagi dalam menjalin silaturami," harapnya.(Rizki)

Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Sebagai Perwujudan Panca Karsa Tahun 2019

Dr. RH Oetje Subagdja, SP
Dengan wilayah administratif yang luas dan besarnya jumlah penduduk kabupaten bogor yang harus dilayani, perlu adanya terobosan dan inovasi yang perlu diciptakan guna terwujudnya percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan publik dalam pemenuhan dokumen kependudukan, hal ini merupakan perwujudan dari apa yang menjadi Visi Bupati Bogor yaitu “Mewujudkan Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman, dan Berkeadaban” melalui pancakarsa khususnya karsa bogor maju, yakni bagaimana mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik melalui reformasi birokrasi dan optimalisasi pelayanan prima terhadap masyarakat sehingga tercapai sasaran utama yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik, Sehubungan dengan hal tersebut, pada Tahun 2019 ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor mempunyai beberapa program unggulan yang merupakan wujud penerapan Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA) di Kabupaten Bogor sekaligus menjadi bagian dari Program 100 hari dan telah dilaunching oleh Ibu Bupati Bogor pada tanggal antara lain :

1. Pembentukan UPT Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Bogor.

Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang efektif dan efisien serta mendekatkan pelayan administrasi kependudukan kepada masyarakat Pemerintah Kabupaten Bogor mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kendudukan dan Pencatatan Sipil kelas A pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah dibentuk 7 (tujuh) UPT Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu :
  • UPT Wilayah I meliputi Kecamatan Parung, Kecamatan Kemang Kecamatan Rancabungur dan kecamatan Tajurhalang;
  • UPT wilayah II meliputi Kecamatan Rumpin, Kecamatan Gunung Sindur,Kecamatan Ciseeng, dan Kecamatan Parung Panjang;
  • UPT wilayah III meliputi Kecamatan Cibungbulang, Kecamatan Ciampea, Kecamatan Dramaga dan Kecamatan Pamijahan;
  • UPT wilayah IV meliputi Kecamatan Leuwisadeng, Kecamatan Leuwiliang,Kecamatan Jasinga, Kecamatan Cigudeg, Kecamatan Nanggung, Kecamatan Tenjo dan Kecamatan Sukajaya;
  • UPT wilayah V meliputi Kecamatan Ciawi, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Megamendung dan Kecamatan Caringin;
  • UPT wilayah VI meliputi Kecamatan Cijeruk, Kecamatan Tamansari, Kecamatan Ciomas, dan Kecamatan Cigombong;
  • UPT wilayah VII meliputi kecamatan Cileungsi, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Cariu, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Sukamakmur dan Kecamatan Klapanunggal.
Foto penandatanganan prasasti peresmian gedung pada 7 UPT oleh Ibu Bupati Bogor, Tahun 2019

2. Program “Neng Titu Sehat”.

Adalah Layanan Elektronik Langsung Tiga Satu Secara Hemat merupakan layanan terintegrasi antara Dinas Kependudukan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor sebagai upaya peningkatan kualitas layanan kependudukan serta kualitas pelayanan di kabupaten Bogor. Ruang lingkup layanan ini adalah semua pasien yang melahirkan di 4 RSUD (Cibinong, Ciawi, Cileungsi dan Leuwiliang) atau di 25 Puskesmas PONED (Program Pengembangan Pelayanan Obsstetri-Neonatal Emergensi Dasar) dibawah Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor akan langsung mendapatkan layanan NENG TITU SEHAT berupa Akte Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Identitas Anak (KIA).


Foto pelaksanaan launching GISA dan pelayanan Neng Titu Sehat, Tahun 2019

3. Kerjasama Pelayanan Terintegrasi Dan Pemanfaatan Data Kependudukan Antar Perangkat Daerah

Guna meningkatkan kesadaran pemanfaatan data kependudukan sebagai satu-satunya data yang dipergunakan untuk semua kepentingan, Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan kerja sama dengan SKPD lain yaitu Diskominfo, DPMPTSP, Dinas Pendidikan dan DP3AP2KB.

Foto pelaksanaan launching kerjasama pelayanan dan pemanfaatan data kependudukan, Tahun 2019

4. Pilot Project Kelurahan Sadar Administrasi Kependudukan

Dalam rangka mewujudkan paling sedikit 1 kelurahan/desa sadar administrasi kependudukan, Pemerintah kabupaten bogor telah menetapkan Kelurahan Pabuaran Mekar sebagai Kelurahan sadar administrasi kependudukan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Tentang Penetapan Sadar Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bogor.

Foto pemberian SK Kelurahan Sadar Adminduk kepada Lurah Pabuaran Mekar, Tahun 2019

Guna Menjamin Kebenaran dalam Pengukuran UPTD Metrologi Legal Monev Di Pasar Bogor

KOTA BOGOR- Dinas Perdagangan dan industri (Disperindag) Kota Bogor melalui UPTD Metrologi Legal melaksanakan monitoring dan Evaluasi (monev) dan pelayanan ukur ulang alat, ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) keliling (Pos Kuring) mendukung Kota Bogor sebagai daerah tertib ukur.

Kepala UPTD Metrologi Legal Kota Bogor, Deden marlina SE,M.Si mengatakan, kegiatan ini dalam rangka perlindungan konsumen perlu adanya jaminan kebenaran dalam pengukuran.

"Sesuai dengan undang-undang no 2 thn 1981 tentang Metrologi Legal dan undang-undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen maka Disperindag Kota bogor melalui UPTD Metrologi legal melaksanakan Monitoring dan evaluasi serta pelayanan tera dan tera ulang alat UTTP di pasar Bogor," ungkap Deden kepada wartawan. Rabu, (22/05/19).

Sebagai kepala UPTD Metrologi Legal Kota Bogor, Saya memimpin langsung pelaksanaan monitoring dan Evaluasi (monev) di pasar Bogor dengan turun langsung ke lapangan," sambungnya.

Deden Berharap, dengan adanya kegiatan ini, konsumen mendapat jaminan kebenaran dalam hal pengukuran. "Kepada pelaku usaha di harapkn meningkatnya kesadaran dalm kebenaran penggunaan alat, UTTP tidak merugikan konsumen," harap mantan Seklur Katulampa itu.

Ia menjelaskan, giat ini dilaksanaka oleh UPTD Metrologi Legal yang terdiri dari kepala UPTD Metrologi legal, tenaga fungsional Penera,staf administrasi, dan tenaga reparatir serta koordinasi dengan pihak pasar yaitu PD pasarpakuan Jaya dan jajaran Unit pasar Baru Bogor.

"Alhamdulilah respon dari pedagang pengguna alat UTTP atau pengguna timbangan sangat antusias terbukti mereka bersedia timbangannya untuk di tera ulang atau di kalibrasi guna menjaga ke akuratannya dalam penimbangan, bahkan konsumen merasa puas dengan belanja ke pasar baru Bogor, Banner untuk konsumen tersedia. Kedepan kegiatan serupa akan di lanjut nanti bulan Juni di pasar induk jambu dua," pungkas Deden. (Red)